Adu Kuat Partai Berebut Kursi Seksi Ketua MPR

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ekspresi Presiden Joko Widodo (kanan) saat bersalaman dengan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta, Sabtu, 13 Juni 2019.  Kedua kontestan dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 lalu ini bertemu di Stasiun MRT Lebak Bulus dan selanjutnya naik MRT dan diakhiri dengan makan siang bersama. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden

    Ekspresi Presiden Joko Widodo (kanan) saat bersalaman dengan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta, Sabtu, 13 Juni 2019. Kedua kontestan dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 lalu ini bertemu di Stasiun MRT Lebak Bulus dan selanjutnya naik MRT dan diakhiri dengan makan siang bersama. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden

    TEMPO.CO, Jakarta - Kursi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menjadi incaran partai seusai pemilihan umum 2019. Tak hanya bagi partai koalisi Jokowi - Ma’ruf, partai di luar koalisi seperti Gerindra juga terang-terangan menyatakan menginginkan kursi ketua MPR sebagai prasyarat rekonsiliasi pascapilpres.

    "Semangat rekonsiliasi harus diwujudkan oleh para wakil rakyat anggota MPR, terutama oleh para pemimpin partai politik, dalam menetapkan ketua MPR." Ketua DPP Gerindra Sodik Mujahid melalui keterangan tertulis, Jumat pekan lalu, 19 Juli 2019.

    Pernyataan terbuka petinggi Gerindra itu memicu berbagai respon dari partai koalisi Jokowi - Ma’ruf. PDIP memberi sinyal terbuka kepada partai nonkoalisi, seperti Gerindra yang ingin menjadi Ketua MPR. "PDIP siap mendukung calon Ketua dan para Wakil Ketua MPR yang memiliki kesamaan visi, misi dan agenda MPR selama lima tahun ke depan,” kata Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Ahmad Basarah, Ahad, 21 Juli 2019.

    Agenda strategis lembaga MPR yang dimaksud Basarah antara lain; mendorong dilaksanakannya amandemen terbatas UUD 1945 untuk menghadirkan kembali wewenang MPR untuk menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan memfungsikan kembali MPR sebagai lembaga tertinggi negara agar dapat menjadi pemandu lembaga-lembaga negara yang lain dalam mencapai tujuan bernegara.

    PDIP masih menunggu titik temu di antara pimpinan parpol dan kelompok DPD RI untuk menyepakati komposisi pimpinan MPR. “Kami berharap, pada akhirnya pemilihan pimpinan MPR dapat diputuskan dengan cara musyawarah-mufakat, bukan dengan voting" ujar Wakil Ketua MPR RI tersebut.

    Senada dengan PDIP, PPP juga terbuka jika Gerindra menginginkan kursi ketua MPR. “Ya wajar saja, karena Gerindra juga kursinya besar," ujar Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani di Hotel Ledian, Serang, Banten pada Jumat, 19 Juli 2019. Namun, Arsul juga menghitung PDIP dan Golkar yang juga berminat pada kursi itu. “Ya mudah-mudahan nanti semua bisa musyawarah.”


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Industri Permainan Digital E-Sport Makin Menggiurkan

    E-Sport mulai beberapa tahun kemarin sudah masuk dalam kategori olahraga yang dipertandingkan secara luas.