Suara YLKI dan DPRD Soal Tarik Ulur Tarif MRT dan LRT Jakarta

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga mengikuti uji coba publik pengoperasian MRT (Mass Rapid Transit) fase I koridor Lebak Bulus - Bundaran HI di Stasiun Lebak Bulus, Jakarta, Selasa, 12 Maret 2019. MRT Jakarta resmi melakukan uji coba terhadap publik dari 12 hingga 24 Maret 2019. TEMPO/Tony Hartawan

    Warga mengikuti uji coba publik pengoperasian MRT (Mass Rapid Transit) fase I koridor Lebak Bulus - Bundaran HI di Stasiun Lebak Bulus, Jakarta, Selasa, 12 Maret 2019. MRT Jakarta resmi melakukan uji coba terhadap publik dari 12 hingga 24 Maret 2019. TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta -Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi meminta pemerintah melakukan perhitungan yang matang dalam penggodokan tarif tiket kereta Mass Rapid Transportation atau tarif MRT dan Light Rail Transit alias LRT Jakarta.

    Beberapa aspek yang YLKI minta pemerintah benar-benar matangkan sebelum penentuan tarif adalah perhitungan kemampuan membayar masyarakat, data pengguna, serta tujuan para pengguna MRT dan LRT. 

    Baca : Uji Coba MRT, Warga Berharap MRT Jakarta Terus Bersih dan Nyaman

    "Tanpa memerhitungkan aspek kemampuan membayar konsumen, maka MRT Jakarta akan ditinggal konsumennya, alias tidak laku," ujar Tulus dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 16 Maret 2019. 

    Sejauh ini, usulan tarif dari Pemprov DKI kepada DPRD Jakarta untuk kedua moda itu adalah Rp 10 ribu dan Rp 6 ribu. Menurut Tulus, besaran tarif itu akan masuk akal jika tujuannya adalah faktor kenyamanan dan efisiensi waktu tempuh para penumpang. Namun di sisi lain, besaran tarif itu menyisakan beban subsidi yang tak kecil, yakni sekitar 60 persen per penumpang. 

    Tulus merinci, dengan usulan tarif Rp 10 ribu per penumpang maka subsidinya sebesar Rp 21.659. Sedangkan untuk LRT, dengan tarif Rp 6 ribu subsidinya akan mencapai Rp 31.659. Dengan asumsi 65 ribu penumpang per hari, maka total subsidi MRT mencapai Rp 572 miliar per tahun dan Rp 327 miliar untuk LRT.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Klaim Sandiaga Uno Soal Tenaga Kerja Asing Tak Sebutkan Angka

    Sandiaga Uno tak menyebutkan jumlah Tenaga Kerja Asing dalam debat cawapres pada 17 Maret 2019. Begini rinciannya menurut Kementerian Ketenagakerjaan.