Bawaslu Bakal Awasi Ketat Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Bawaslu Abhan didampingi anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo dan Mochammad Afifuddin membacakan putusan dugaan pelanggaran administrasi yang dilaporkan 10 partai politik  terhadap proses pendaftaran parpol peserta Pemilu 2019 di Ruang Sidang Bawaslu, Jakarta, 15 November 2017. Pada sidang tersebut Bawaslu mengabulkan gugatan pelanggaran administrasi dalam proses pendaftaran calon peserta pemilu yang diajukan Partai Idaman, PBB, dan PKPI. TEMPO/Subekti

    Ketua Bawaslu Abhan didampingi anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo dan Mochammad Afifuddin membacakan putusan dugaan pelanggaran administrasi yang dilaporkan 10 partai politik terhadap proses pendaftaran parpol peserta Pemilu 2019 di Ruang Sidang Bawaslu, Jakarta, 15 November 2017. Pada sidang tersebut Bawaslu mengabulkan gugatan pelanggaran administrasi dalam proses pendaftaran calon peserta pemilu yang diajukan Partai Idaman, PBB, dan PKPI. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengingatkan bahwa laporan sumbangan dana kampanye harus transparan. Semua peserta pemilihan umum, baik pasangan calon presiden dan wakil presiden, partai politik, maupun anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), harus melaporkannya secara jelas dan tanpa manipulasi.

    Baca: Rincian Sumbangan Dana Kampanye Pilpres dan Partai Pemilu 2019

    Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menegaskan ada ancaman pidana bagi laporan yang tidak transparan. "Kalau peserta pemilu memberikan laporan sumbangan yang tidak benar, ada dampak pidananya," kata Afif di kantor Bawaslu, Jakarta, Rabu pekan lalu.

    Peserta pemilu, kata Afif, juga tak boleh menerima sumbangan dana kampanye dari sumber yang dilarang, seperti pemerintah asing, warga negara asing, dan sebagainya.

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menerima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dari setiap peserta Pemilu 2019 pada Rabu, 2 Januari 2019. Laporan ini merupakan perincian atas sumbangan dana kampanye yang masuk dari semua peserta pemilu yakni partai politik, pasangan capres-cawapres, dan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah.

    "Semua LPSDK peserta pemilu sudah kami terima," ujar Ketua KPU Arief Budiman dalam konferensi pers penerimaan LPSDK peserta pemilu di kantornya, Rabu pekan lalu.

    Baca: Kata PAN Soal Sumbangan Dana Kampanye Prabowo - Sandiaga

    LPSDK merupakan salah satu tahapan laporan dana kampanye yang perlu diserahkan setiap peserta pemilu di tengah masa kampanye. Fungsinya, agar KPU mengetahui perkembangan dana kampanye setiap peserta. "Tentu laporan ini menjadi bagian tugas yang harus dikerjakan KPU dan diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu," kata Arief.

    Laporan dana kampanye yang perlu dikumpulkan peserta Pemilu 2019 terdiri dari tiga tahapan. Pertama adalah LADK atau Laporan Awal Dana Kampanye yang berisi besaran dana awal, sumber dana, dan rekening khusus dana kampanye. LADK ini telah ditutup pada 23 September 2018.

    Tahap selanjutnya yaitu LPSDK, berisi data dana yang masuk dan harus dilaporkan pada 2 Januari 2019. Sementara tahap ketiga ialah pengumpulan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) yang nanti akan diserahkan ke kantor akuntan publik yang ditunjuk KPU. Waktu pelaporannya adalah delapan hari setelah pemungutan suara, yakni 25 April 2019.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.