Utang BPJS dan 'Obat' Untuk Jeritan Rumah Sakit di Jakarta

Reporter:
Editor:

Zacharias Wuragil

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Koja, Jakarta. TEMPO/ Arie BasukiPhotographer: Dimas AryoDownload

    Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Koja, Jakarta. TEMPO/ Arie BasukiPhotographer: Dimas AryoDownload

    TEMPO.CO, Jakarta - Masalah tunggakan pembayaran klaim oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kembali mengemuka menjelang akhir tahun ini. Sejumlah rumah sakit umum daerah di Jakarta menjerit karena tunggakan itu terakumulasi setiap bulannya hingga berdampak besar pada kemampuan rumah sakit menyediakan obat untuk pasiennya.

    Baca:
    BPJS Telat Bayar Tagihan, RSUD di Jakarta Krisis Obat

    Saat ini tunggakan pembayaran klaim untuk delapan rumah sakit umum daerah di Jakarta telah mencapai Rp 130 miliar. Jumlahnya sangat mungkin bertambah karena lebih dari 90 persen pasien rumah sakit-rumah sakit itu adalah juga pengguna layanan BPJS Kesehatan.

    Belakangan terungkap kalau tunggakan klaim juga umum dialami sekitar 250 rumah sakit swasta di Jakarta yang bermitra dengan BPJS Kesehatan. Mereka juga kerap kelimpungan karena kehabisan stok obat lantaran BPJS Kesehatan belum bayar tagihan.

    Bayang-bayang krisis obat pun muncul di ibu kota. Bahkan operasional rumah sakit dan gaji pegawai pun ikut terancam.

    “Kalau obatnya enggak ada, pelayanan jadi di bawah standar,” kata Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSSI) DKI Jakarta, Koesmedi Priharto. Dia menambahkan, “Dan yang paling berbahaya lagi kalau kemudian muncul obat palsu.”

    Baca:
    Gara-gara Tunggakan BPJS, Waspadai Muncul Obat Palsu  

    Khusus terhadap masalah yang membelit RSUD, Pemerintah DKI Jakarta mengambil langkah darurat dengan mengarahkan rumah sakit meminjam dana ke Bank DKI. Pinjaman diberikan dengan sejumlah keringanan dan nantinya bisa ditagihkan ke BPJS Kesehatan..


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.