Opsi ini dipilih setelah dana talangan hingga beberapa bulan ke depan sekaligus lewat APBD Perubahan dirasa tidak mungkin. Ketiadaan nomenklatur anggaran menghadang keinginan para pengelola rumah sakit ini. “Jadi ya sudah, pinjam ke Bank DKI," kata Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Khofifah Any, Kamis 13 September 2018.
Any menuturkan delapan RSUD yang menjadi korban keterlambatan bayar BPJS Kesehatan adalah RSUD Tarakan, Koja, Cengkareng, Budi Asih, Pasar Rebo, Pasar Minggu, Duren sawit, dan RSUD Tugu Koja. Pinjaman dari Bank DKI dijanjikan segera mengucur menunggu izin dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Deputi Direksi Bidang Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan, Arief Syaifuddin (tengah) dalam konfrensi persnya mengenai uji coba digitalisasi rujukan JKN dan KIS. Jakarta, 14 September 2018. TEMPO/Chitra Paramaesti.
Any menjelaskan, besaran pinjaman tergantung kebutuhan masing-masing RSUD. Agunan pinjaman dibuat berdasar berita acara yang sudah diverifikasi oleh BPJS. “Nanti kalau BPJS cair ya uangnya dibuat bayar ke bank,” katanya.
Apakah masalah sudah selesai? Ketua Asosiasi Rumah Sakit Daerah Seluruh Indonesia (Arsada) DKI Jakarta, Ida Bagus Nyoman Banjar, menegaskan bahwa dana talangan atau pinjaman dari bank hanya menyelesaikan persoalan tagihan secara jangka pendek. Kata Banjar, pemerintah harus membenahi sistem pengelolaan BPJS Kesehatan agar masalah tidak berkelanjutan.
Khususnya terkait premi iuran bagi pasien yang dianggap terlampau kecil dan melonjaknya pemegang kartu BPJS Kesehatan. “Di Jakarta, BPJS sering terlambat sebulan hingga dua bulan dengan tagihan Rp 15-20 miliar di masing-masing rumah sakit,” kata Banjar.
