Bagaimana proses pemilu di Bangladesh?
Pemilu kali ini diadakan untuk memperebutkan 299 dari 300 kursi parlemen. Di satu kursi, pemilu ditunda sesuai undang-undang setelah seorang calon independen meninggal.
Bangladesh memungut suara untuk badan legislatif dengan satu kamar atau majelis. Parlemen nasional satu kamar yang disebut Jatiyo Sangshad mempunyai 350 anggota; 300 di antaranya dipilih secara langsung melalui pemilu nasional untuk masa jabatan lima tahun. Sementara 50 keanggotaan diperuntukkan bagi perempuan yang dipilih oleh partai yang berkuasa atau koalisi.
Perdana Menteri Bangladesh adalah kepala pemerintahan, sementara presiden yang merupakan kepala negara dipilih oleh Parlemen Nasional. Presiden Bangladesh adalah jabatan seremonial dan tidak mempunyai kendali apa pun atas jalannya negara. Mohammed Shahabuddin memegang posisi tersebut sejak April 2023.
Pemilu diwarnai kekerasan
Hasina menolak tuntutan BNP untuk mengundurkan diri dan mengizinkan otoritas netral untuk menjalankan pemilu. Dia menuduh oposisi menghasut protes anti-pemerintah yang telah mengguncang Dhaka sejak akhir Oktober dan menewaskan sedikitnya 14 orang.
Pemerintah pusat pun mengerahkan angkatan bersenjata untuk membantu dalam penyelenggaraan pemilu di tengah ketengangan yang meningkat. “Anggota pasukan bersenjata akan ditempatkan di titik-titik simpul dan tempat-tempat lain di setiap distrik, subdistrik, dan wilayah metropolitan,” demikian pernyataan Humas Antar-Layanan, sayap media militer Bangladesh pada 3 Januari lalu.
Mereka ditugaskan membantu Komisi Pemilihan Umum dan pemerintah daerah untuk memastikan perdamaian dan disiplin dari 3 hingga 10 Januari.
Meski demikian, kekerasan selama masa pemilu tetap terjadi. Setidaknya empat orang tewas pekan lalu dalam kebakaran kereta api yang oleh pemerintah disebut sebagai pembakaran disengaja. Beberapa tempat pemungutan suara, sekolah dan biara Buddha juga dibakar.
Sehari setelah pemungutan suara pada Senin, polisi mengatakan setidaknya lima aktivis Liga Awami diserang dan dilukai oleh pendukung kandidat independen yang kalah di distrik pesisir Patuakhali.
Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan pemilu di Bangladesh tidak berlangsung bebas dan adil, sekaligus menyampaikan keprihatin atas laporan penyimpangan pemilu dan mengutuk kekerasan yang terjadi. Kantor luar negeri pemerintah Inggris juga mengutuk apa yang disebutnya sebagai “tindakan intimidasi dan kekerasan”.