TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah memutuskan untuk merelaksasi kebijakan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN mobil listrik. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan aturan TKDN 40 persen yang semula berlaku pada 2024 diundur menjadi 2026.
"Kami lakukan (relaksasi) supaya menarik investor," ujar Agus Gumiwang pada Kamis, 10 Agustus 2023.
Maklum, pemerintah memang sedang berupaya keras mengakselerasi ekosistem kendaraan listrik untuk mencapai net zero emission (NZE). Buktinya, gula-gula insentif ditebar agar masyarakat tertarik beralih menggunakan mobil ataupun motor listrik. Termasuk relaksasi aturan komponen dalam negeri tersebut.
Hanya saja, tujuan relaksasi TKDN untuk menarik minat investor mobil listrik tampaknya masih jauh panggang dari api. Ekonom sekaligus Direktur Center of Economic and Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan relaksasi TKDN tidak cukup menjadi prasyarat untuk menarik investor mobil listrik untuk menanam modal di Indonesia.
Pasalnya, pengembangan industri mobil listrik tidak sederhana. Ada banyak pertimbangan yang dihitung pemilik modal dalam bisnis ini. Misalnya Tesla, yang digadang-gadang berminat investasi di Indonesia, menarik ulur hingga pada akhirnya memutuskan menunda.
Bhima mengatakan ada tantangan fragmentasi rantai pasok bahan baku mineral kritis, termasuk nikel dimana dominasi hilirisasi dilakukan oleh perusahaan asal China. Walhasil, rantai pasoknya seperti terputus karena olahan nikel di pabrik smelter akan diekspor demi memenuhi permintaan industri di Cina.
"Kalau Tesla mau beli olahan nikel atau baterai apa perlu impor dari Cina?" tutur Bhima kepada Tempo, belum lama ini.
Lithium sebagai bahan baku utama baterai pun, kata Bhima, lebih banyak diambil dari negara luar, seperti Australia. "Jadi, jangan hanya Indonesia bangga punya pasokan nikel kemudian menajadi jamiman Tesla membuat pabrik di Indonesia," ujarnya.
Bhima juga mengungkapkan soal perubahan arah Tesla dan perusahaan kendaraan listrik dalam hal bahan baku mulai mengurangi komposisi nikel. Model baterai LFP, menurut Bhima, bisa jadi lebih diminati. Sebab prosesnya lebih efisien, umur baterai lebih lama, dan dampak lingkungannya lebih rendah emisi ketimbang baterai berbasis nikel.
Menurut Bhima, pertimbangan aspek lingkungan dan tracebility menjadi penting. Sementara saat ini proses smelter nikel banyak yang masih berbasis PLTU batubara. Hal itu kontradiktif dengan Tesla ihwal upaya menurunkan emisi karbon di rantai pasoknya.
"Pemerintah Indonesia perlu membenahi dulu, bahkan setop pembangunan PLTU di kawasan industri pengolahan mineral," tuturnya.
Terlepas dari persoalan TKDN, Bhima mengatakan tantangan lain dalam investasi mobil listrik adalah kepastian hukum di Indonesia. "Terutama menjelang Pemilu," ucapnya.
