Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Di Balik Sengkarut Kelangkaan LPG 3 Kg, karena Lonjakan Permintaan atau Imbas Penyelewengan?

image-gnews
Warga antre membeli gas elpiji 3 kilogram di salah satu pangkalan Kelurahan Pojok, Kota Kediri, Jawa Timur, Rabu, 26 Juli 2023. Warga Kota dan Kabupaten Kediri dalam lima hari terakhir kesulitan mendapatkan gas elpiji 3 kg bersubsidi karena keterbatasan stok di tingkat pangkalan. ANTARA FOTO/Prasetia Fauzani
Warga antre membeli gas elpiji 3 kilogram di salah satu pangkalan Kelurahan Pojok, Kota Kediri, Jawa Timur, Rabu, 26 Juli 2023. Warga Kota dan Kabupaten Kediri dalam lima hari terakhir kesulitan mendapatkan gas elpiji 3 kg bersubsidi karena keterbatasan stok di tingkat pangkalan. ANTARA FOTO/Prasetia Fauzani
Iklan

Ia menduga distribusi gas melon dari agen tidak sampai ke pangkalan atau pengecer. Jika demikian, kata dia, gas tersebut bisa digunakan tidak tepat sasaran. "Termasuk kemungkinan pengoplosan untuk diubah menjadi gas LPG nonsubsidi," ucapnya.

Pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, angkat bicara soal hal ini. Dia menilai, kelangkaan gas melon sebenarnya telah terjadi berulang kali selama bertahun-tahun dan tanpa ada solusi mengatasi masalah tersebut.

"Penyebab kelangkaan tersebut salah satunya disebabkan adanya migrasi besar-besaran dari kosumen LPG nonsubsidi ke LPG subsidi yang harga per kilogramnya," ujar Fahmy melalui keterangan tertulis pada Ahad, 30 Juli 2023. 

Dia menyebut, migrasi besar-besaran itu karena distribusi yang diterapkan Pertamina adalah sistem distribusi terbuka. Dalam sistem tersebut, konsumen yang tidak berhak memperoleh subsidi bisa bebas membeli LPG 3 kg tanpa ada sanksi.

Sementara itu, pengamat kebijakan energi, Sofyano Zakaria, menilai permasalahan distribusi LPG 3 kg di sejumlah daerah adalah akibat kekosongan stok untuk sementara waktu. "Langka LPG atau BBM yang terjadi di negeri ini pada umumnya dialami hanya dalam hitungan hari saja dan tidak sampai seminggu apalagi berminggu-minggu," ujarnya.

Sebab, dalam hitungannya, di tiap kabupaten rata-rata ada 4-5 unit Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) yang juga menjadi depo penampungan elpiji. Selain itu, ada sekitar 10 agen elpiji dan setidaknya 200 pangkalan LPG 3 Kg.

Dia mencontohkan, 14 dari 3.675 pangkalan LPG di Medan mengalami kekosongan. Sementara 16 dari 2.754 pangkalan di Kediri, 12 dari 1.742 pangkalan di Malang, serta 5 dari 1.094 pangkalan di Sulawesi  Barat juga mengalami hal serupa. "Kekosongan di pangkalan itu adalah karena menunggu pengiriman LPG dari agennya," kata Sofyano.

Pemerintah Buka Suara

Presiden Joko Widodo atau Jokowi akhirnya angkat bicara soal kelangkaan LPG 3 kg. Ia pun menegaskan elpiji subsidi itu diperuntukkan hanya bagi masyarakat kurang mampu.

Gas melon itu menjadi barang yang diperebutkan masyarakat hingga akhirnya menimbulkan kelangkaan. “Mengenai kelangkaan, biar Pak Menteri BUMN yang jawab karena menyangkut Pertamina di bawah beliau,” ujar dia usai meninjau Pasar Bululawang di Kabupaten Malang, Jawa Timur pada Senin, 24 Juli 2023.

Sementara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, menyebutkan kelangkaan gas melon bukan karena alokasinya yang kurang. Sebab, dari catatannya, sudah ada 8 juta ton LPG 3 Kg yang disediakan tiap tahun.

"Ini kita sedang evaluasi tim Pertamina dan ESDM bagaimana memang kita bisa menyiapkan aturan pendistribusian yang tepat sasaran. Tepat sasaran, loh, ya," kata Arifin pada Senin, 31 Juli 2023.

Selanjutnya: Ragam modus penyimpangan...

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

2 jam lalu

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (tengah) disaksikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kanan) dan President of the World Water Council, Loic Fauchon (kiri) menandatangani prasasti dalam acara Balinese Water Purification Ceremony rangkaian World Water Forum ke-10 2024 di Kura-Kura Bali, Denpasar, Bali, Sabtu 18 Mei 2024. ANTARA FOTO/Media Center World Water Forum/Aprillio Akbar
Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.


Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

3 jam lalu

Dewan Penasehat IM57+ Institute Novel Baswedan memberikan keterangan usai menyerahkan laporan di gedung lama KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat 26 April 2024. IM57+ Institute melaporkan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK atas dugaan pelanggaran kode etik. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S
Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.


Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

3 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.


Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

5 jam lalu

Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (15/5/2024). ANTARA/Rangga Pandu
Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.


Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

5 jam lalu

Desain rumah dinas menteri di IKN (Dok.PUPR)
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.


Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

7 jam lalu

Immanuel Ebenezer alias Noel mengunjungi Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali di Kantor DPP Nasdem, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 14 Februari 2023. TEMPO
Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas


Pertamina Merilis Competency Development Program

8 jam lalu

Pertamina Merilis Competency Development Program

Pertamina merilis Competency Development Program sebagai bagian dari Pertamina Investment Excellent untuk menjawab kebutuhan serta tantangan bisnis ke depan, khususnya terkait pengelolaan dan eksekusi investasi.


Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

11 jam lalu

Presiden RI Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kedua kiri) dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (kiri) menyampaikan pidato sambutannya saat meresmikan Inpres Jalan Daerah (IJD) di Desa Lembar,  Kecamatan Lembar, Lombok Barat, NTB, Kamis 2 Amei 2024.ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi
Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.


9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

11 jam lalu

Ilustrasi KPK. TEMPO/Imam Sukamto
9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.


Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

12 jam lalu

Logo KPK. Dok Tempo
Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.