Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Insentif Kendaraan Listrik, Pemborosan Duit Negara dan Tidak Efektif Menekan Konsumsi BBM

Reporter

Editor

Agung Sedayu

image-gnews
Pengunjung mengendarai sepeda motor listrik pada pameran Indonesia Internasional Motor Show (IIMS) di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Senin, 20 Februari 2023. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif memastikan bahwa insentif untuk kendaraan listrik akan mulai diberikan oleh pemerintah pada Maret mendatang dengan besaran insentif yang diberikan bagi sepeda motor sebesar Rp7 juta per unit. ANTARA/M Risyal Hidayat
Pengunjung mengendarai sepeda motor listrik pada pameran Indonesia Internasional Motor Show (IIMS) di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Senin, 20 Februari 2023. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif memastikan bahwa insentif untuk kendaraan listrik akan mulai diberikan oleh pemerintah pada Maret mendatang dengan besaran insentif yang diberikan bagi sepeda motor sebesar Rp7 juta per unit. ANTARA/M Risyal Hidayat
Iklan

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Potensi Masalah di Depan Mata

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Abra Talatov mengkritisi keputusan pemerintah mengucurkan Rp 1,75 triliun untuk insentif sepeda motor listrik ketika APBN 2023 sudah diputuskan. Seharusnya, pemerintah sudah mengusulkan anggaran insentif ini saat pembahasan RAPBN 2023 agar alokasi dana program tersebut dalam APBN 2023 jelas. 

Pun, jika usulan anggaran program itu diusulkan di tengah jalan, pemerintah mestinya segera menyampaikan usulan perubahan di APBN 2023. “Sehingga, beban subsidi tersebut bisa terlihat dari postur APBN, yaitu seberapa besar dampaknya terhadap defisit APBN 2023,” kata Abra kepada Tempo, Rabu, 8 Maret 2023.

”Apalagi tahun 2023 ini sudah memasuki fase konsolidasi fiskal, di mana defisit APBN wajib dijaga di bawah 3 persen terhadap PDB,” imbuhnya. 

Abra mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati dalam memutuskan penambahan berbagai program baru. Termasuk kebijakan insentif kendaraan listrik. Sebab, risiko ekonomi global masih tinggi dan sewaktu-waktu bisa menambah beban belanja, khususnya untuk subsidi energi. Semestinya dalam kondisi seperti itu pemerintah berhemat, bukan justru melakukan pemborosan duit negara.

Toh, menurut dia, pemberian insentif kendaraan listrik tidak serta-merta efektif mendorong masyarakat beralih menggunakan sepeda motor listrik. Ada sejumlah hal yang menurutnya perlu dicermati. Yaitu kesiapan infrastruktur serta kesediaan masyarakat menggunakannya. Sebab jika masyarakat paham ihwal efisiensi kendaraan listrik, mereka sudah punya alasan kuat untuk beralih. 

“Ada aspek non-material, seperti kenyamanan dan kepercayaan masyarakat soal keamanan. Termasuk soal infrastruktur (pengisian baterai),” ujar Abra. “Ini yang sebetulnya parallel. Jadi, tidak menunggu permintaan meningkat baru menambah infrastruktur.”

Selain itu, Abra juga menyoroti potensi munculnya risiko persaingan usaha karena kebijakan insentif hanya bisa diterapkan pada  produsen sepeda motor listrik dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) minimal 40 persen. Abra menilai aturan ini perlu dikaji lebih mendalam karena membuat pilihan pembeli kurang variatif. Sehingga minat masyarakat akan semakin berkurang pula.

Selanjutnya: Insentif kendaraan listrik dianggap tidak tepat sasaran...

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Anggaran Makan Bergizi Gratis Rp7.500? Gibran: untuk Generasi Muda Tidak Boleh Pelit

1 jam lalu

Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka meninjau simulasi program makan bergizi gratis di SD Negeri Tugu, Solo, Jawa Tengah, Jumat, 26 Juli 2024. Program makan bergizi gratis masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebagai upaya pemerintah mempersiapkan generasi emas Indonesia sejak dini. ANTARAFOTO/Maulana Surya.
Anggaran Makan Bergizi Gratis Rp7.500? Gibran: untuk Generasi Muda Tidak Boleh Pelit

Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menilai anggaran Rp7.500 per porsi tidak cukup untuk program makan bergizi gratis


Memperluas Operasional Bisnis, Shopee Bantu UMKM dan Tekan Angka Pengangguran

16 jam lalu

Direktur Eksekutif Shopee Indonesia Christin Djuarto (kedua dari kiri), menjadi pembicara dialog yang bertemakan ‘Pengetatan Kemardikan Indonesia 2024’ di Candi Ratna Pura Mangunegaran, Solo, Jumat, 26 Juli 2024. Shopee memperluas operasional bisnisnya, demi mendukung ekosistem ekonomi digital daerah. Dok. Shopee
Memperluas Operasional Bisnis, Shopee Bantu UMKM dan Tekan Angka Pengangguran

Dalam beberapa tahun terakhir, Shopee aktif memperluas operasional bisnis di Kota Solo demi mendukung ekosistem ekonomi digital daerah


VKTR Terima Pesanan Truk Listrik dari Perusahaan BUMN untuk IKN

18 jam lalu

Bus listrik VKTR-BYD yang beroperasi di jalur non-BRT Transjakarta. Dok. PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk
VKTR Terima Pesanan Truk Listrik dari Perusahaan BUMN untuk IKN

PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk (VKTR) memasuki kuartal III 2024 menerima sejumlah pesanan produk untuk memasok truk listrik di IKN.


YLKI: Konsumen Bisa Gugat Produsen Roti Okko dan Pemerintah

19 jam lalu

Tulisan tanggal kadaluarsa terlihat pada kemasan Roti Okko yang belum ditarik dan masih dijual di beberapa distributor roti di Pasar Ciwastra, Bandung, Jawa Barat, 25 Juli 2024. Pedagang roti jelas akan mengalami kerugian karena semua produk Okko dibeli putus. TEMPO/Prima mulia
YLKI: Konsumen Bisa Gugat Produsen Roti Okko dan Pemerintah

YLKI menyatakan konsumen yang dirugikan usai konsumsi produk roti Okko dapat menggugat produsen dan BPOM.


Jadi Portofolio Kredit UMKM Terbesar di Indonesia, Bukti BRI Topang Perekonomian Nasional

19 jam lalu

Pelaku lUsaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), membuat lukisan wayang secara tradisional. Dok. Bank BRI
Jadi Portofolio Kredit UMKM Terbesar di Indonesia, Bukti BRI Topang Perekonomian Nasional

Salah satu bentuk komitmen BRI dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yakni dengan tetap mendorong penciptaan lapangan pekerjaan khususnya pada segmen UMKM melalui penyaluran kredit yang berkualitas.


Banyak Politisi Jadi Komisaris, Ini Jawaban Kementerian BUMN

20 jam lalu

Aktivis 1998 dan Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat, Andi Arief berpose di Jakarta, Jumat, 19 Mei 2023. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Banyak Politisi Jadi Komisaris, Ini Jawaban Kementerian BUMN

BUMN menyebutkan penunjukan komisaris baru yang berasal dari partai politik pada beberapa BUMN tidak akan mempengaruhi kinerja baik perusahaan.


Terkini: Pabrik Roti Okko Stop Produksi, Roti Aoka Jalan Terus; Bank Mandiri Penyedia Layanan Terintegrasi Pertama Golden Visa

23 jam lalu

Roti Okko dan Aoka (rotiokko.com/ ptindonesiabakeryfamily.com)
Terkini: Pabrik Roti Okko Stop Produksi, Roti Aoka Jalan Terus; Bank Mandiri Penyedia Layanan Terintegrasi Pertama Golden Visa

Produsen roti Okko telah menghentikan produksi, sementara pabrik roti Aoka di Bandung terus berjalan.


HIPMI Berharap Ada Skema Pembiayaan Pengusaha Menengah Rp 100 Miliar

1 hari lalu

HIPMI Berharap Ada Skema Pembiayaan Pengusaha Menengah Rp 100 Miliar

HIPMI berharap adanya skema pembiayaan hingga Rp 100 miliar untuk pelaku usaha menengah.


PT Bina Karya Optimistis Pembangunan 40 Menara Hunian ASN di IKN Dimulai Awal 2025

1 hari lalu

Desain Rumah Susun PNS di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. ANTARA/HO - Kementerian PUPR
PT Bina Karya Optimistis Pembangunan 40 Menara Hunian ASN di IKN Dimulai Awal 2025

PT Bina Karya mengupayakan pembangunan 40 menara hunian ASN di IKN bisa dimulai awal tahun depan.


Bina Karya Gandeng Konsorsium Garuda Nusantara di IKN: Akan Bangun 40 Menara Hunian ASN

1 hari lalu

Ketua Konsorsium Garuda Nusantara, Witjaksono, saat ditemui usai acara penandatanganan kerja sama dengan PT Bina Karya di Ritz Carlton SCBD, Kamis, 25 Juli 2024. Kerja sama itu merupakan langkah awal dalam pembangunan 40 menara hunian Aparatur Sipil Negara di IKN dengan target nilai investasi Rp 20 triliun. TEMPO/Nandito Putra
Bina Karya Gandeng Konsorsium Garuda Nusantara di IKN: Akan Bangun 40 Menara Hunian ASN

Konsorsium Garuda Nusantara menjalin kerja sama dengan Bina Karya dalam pembangunan 40 menara hunian ASN di IKN.