Pemerintah Klaim Lindungi Pekerja
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengklaim Perpu Cipta Kerja sebagai bukti komitmen pemerintah dalam memberi perlindungan adaptif bagi pekerja dan keberlangsungan usaha. Ida mengatakan substansi ketenagakerjaan dalam Perpu ini merupakan penyempurnaan dari regulasi sebelumnya, yakni UU Nomor 11 Tahun 2020 atau UU Cipta Kerja.
Beberapa substansi yang disempurnakan tersebut, yakni ketentuan alih daya atau outsourcing. Sebab, Perpu Cipta Kerja memberi batasan. “Dengan adanya pengaturan ini, tidak semua jenis pekerjaan dapat diserahkan ke perusahaan outsourcing,” kata Ida, Rabu, 4 Januari 2024, dikutip dari Antara.
Penghitungan upah minimum juga turut disempurnakan. Perpu Cipta Kerja mengatur kenaikan upah minimum dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Ida juga mengatakan gubernur wajib menetapkan UMP dan dapat menentukan UMK yang lebih tinggi.
Selain itu juga mengenai penggunaan terminologi disabilitas yang disesuaikan dengan UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Kemudian, ada perbaikan rujukan dalam pasal yang mengatur waktu istirahat pekerja degan pengupahan yang dibayar penuh, serta terkait pemanfaatan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
Ida berujar, perubahan substansi ketenagakerjaan tersebut mengacu pada hasil serap aspirasi UU Cipta Kerja di beberapa daerah, seperti Manado, Medan, Makassar, Batam, Yogyakarta, Semarang, Balikpapan, dan Jakarta. Aspirasi tersebut kemudian dikaji oleh berbagai lembaga independen.
“Pemerintah kemudian melakukan pembahasan substansi yang perlu diubah. Pertimbangan utamanya adalah penciptaan dan peningkatan lapanan kerja, perlindungan pekerja/buruh, dan keberlangsungan usaha,” kata Ida.
RIRI RAHAYU | FAJAR PEBRIANTO | MOH. KHORY ALFARIZI | ANTARA
Baca Juga: Perpu Cipta Kerja Sebut 10 Kategori Pekerja Ini Tidak Bisa di-PHK, Apa Saja?
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
