TEMPO.CO, Jakarta - Kabar kocok ulang kursi menteri atau reshuffle kabinet meruak usai lembaga survei Charta Politika Indonesia menyebut mayoritas publik setuju Presiden Joko Widodo alias Jokowi merombak kabinetnya. Adapun menteri dari Partai NasDem disebut-sebut menjadi sasaran reshuffle oleh Jokowi.
Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Ahmad Ali, mengatakan Presiden memang punya hak prerogatif untuk mengevaluasi menteri selaku pembantunya. Toh jika menteri dari partainya direshuffle, kata dia, maka hal tersebut dilakukan Presiden atas dasar kebutuhan kabinet, alih-alih alasan politis.
“Reshuffle adalah kebutuhan kabinet. Mengganti orang itu bukan karena alasan apapun, tapi kebutuhan. Jadi, tidak ada alasan politik di dalamnya menurut kami,” kata Ali kepada Tempo, Ahad, 25 Desember 2022.
Desakan NasDem keluar dari koalisi usai deklarasikan Anies Baswedan sebagai capres
Usai mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden, Partai NasDem kerap mendapatkan desakan untuk keluar dari koalisi pemerintah. Pasalnya, Anies dinilai sebagai antitesa Jokowi. Salah satu desakan berasal dari partai pengusung Jokowi, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Beberapa hari yang lalu, Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat meminta Jokowi mengevaluasi dua menteri NasDem di kabinet. Mereka adalah Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar.
Djarot menilai evaluasi terhadap dua menteri tersebut dimaksudkan agar kabinet saat ini bisa mendukung penuh kebijakan Jokowi. Adapun Kementerian Pertanian dan Kementerian LHK merupakan mitra Djarot di Komisi IV DPR.
Politisi PDIP Andreas Hugo Pareira mengamini usulan Djarot tersebut. Kendati demikian, dia mengatakan jika reshuffle menteri dihubungkan dengan sikap politik NasDem mengusung Anies, itu merupakan urusan Presiden.
“Sudah betul itu usulan Mas Djarot. Mau dikaitkan atau tidak (pengusungan Anies) itu urusan Presiden dan hak prerogatif Presiden.” kata Andreas kepada Tempo, Ahad, 25 Desember 2022.
Menurut Ali, permintaan untuk mengevaluasi menteri tersebut tidak elok jika dilakukan oleh kader parpol. Musababnya, kata dia, reshuffle merupakan domain Presiden, bukan parpol.
Ali menyebut Presiden Jokowi tidak perlu diperintah oleh siapapun mengingat sudah punya hak prerogatif untuk mengganti menteri. Adapun semua parpol disebut Ali kedudukannya setara, sehingga tidak bijak jika meminta Presiden mengevaluasi pembantunya.
“Dalam koalisi pemerintah itu, antara satu dengan yang lain sama-sama punya kedaulatan. Jadi tidak bijak menyuruh Presiden untuk mengevaluasi kabinetnya, karena yang menyuruh tidak lebih tinggi dari yang disuruh,” ujar Ali.
Dia turut menilai Partai NasDem tidak perlu menarik menterinya dari jajaran kabinet Jokowi usai mengusung Anies. Ali menjelaskan, komitmen NasDem bersama Jokowi bertahan hingga 2024.
Ali menyatakan NasDem ogah melanggar komitmen tersebut. Partai NasDem, kata dia, juga tidak pernah merasa melanggar komitmen itu. Dia menegaskan partainya mendukung pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin hingga masa jabatan keduanya usai pada 2024.
“Tidak ada alasan bagi NasDem untuk menarik diri dari koalisi itu. Bahwa nanti dalam perjalanannya ada menteri NasDem yang direshuffle karena tidak mampu mengemban tugas untuk membantu pemerintah, itu hal yang berbeda,” kata dia.
Selanjutnya, Menteri Pertanian dan Menteri LHK Kantongi Banyak Catatan
