Anggota Komisi IV DPR Fraksi PDIP Riezky Aprilia mengatakan Syahrul Yasin Limpo dan Siti Nurbaya mengantongi banyak catatan dari komisinya. Dia menjelaskan, catatan evaluasi tersebut utamanya terhadap hal yang paling mendasar, seperti data serta target kebijakan yang dinilai jauh dari rasa keadilan di masyarakat.
“Secara terbuka dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat sebagaimana tugas legislatif, kami melihat terlalu banyak yang memang menjadi catatan yang perlu dievaluasi,” kata Riezky kepada Tempo, Ahad, 25 Desember 2022.
Dia menyoroti sejumlah isu, utamanya pertanian, masyarakat sekitar kawasan hutan, hingga permasalahan lingkungan yang turut menjadi isu bawaan G20. Alih-alih membenahi pekerjaannya, Riezky menilai kedua kementerian tersebut nampak sibuk sendiri.
“Kementan juga tidak bisa kerja sendiri, KLHK tidak bisa bekerja sendiri tapi sepertinya sibuk sendiri, yang mana kesibukan itu tidak berdampak kepada kedaulatan pangan dan juga target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Presiden dari nilai ekonomi karbon yang menjadi prioritas KLHK,” kata dia.
Riezky menyebut menteri seyogyanya mendukung kebijakan presiden melalui program kerjanya. Namun dalam kenyataannya, kata dia, bukan menjadi rahasia lagi apabila banyak hal yang tidak sesuai dengan cita-cita Presiden Jokowi.
Dia meyakini bahwa presiden ogah mempunyai tim yang tidak memahami kinerja mereka. Menurut Riezky, hal tersebut malah mereduksi cita-cita Presiden dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat pangan.
“User adalah Presiden yang lebih paham apakah mau dipertahankan atau butuh dievaluasi. Apabila dirasa cita-cita nya berbeda kan baiknya memang bersikap, supaya jelas langkah bagi semua pihak,” kata dia.
Riezky menegaskan bahwa menjadi menteri mesti punya tujuan bernegara, utamanya mengabdi pada masyarakat. Adapun ihwal Syahrul dan Siti yang merupakan kader Partai NasDem, dia menyebut itu urusan rumah tangga masing-masing.
“Masalah menteri sebagai bagian dari partai tertentu dan ada hal-hal internal itu adalah urusan rumah tangga masing-masing. Introspeksi aja kenapa dulu mau bergabung dalam pemerintahan hari ini,” ujar Riezky.
Senada dengan Riezky, Anggota Komisi IV DPR Fraksi Partai Golkar Firman Soebagyo menilai Kementerian Pertanian dan Kementerian LHK mengantongi sejumlah evaluasi. Misalnya, kata dia, Menteri Pertanian yang menyatakan akan ekspor beras 2 juta ton ke Saudi Arabia, namun nyatanya saat ini malah impor beras besar-besaran.
Di sisi lain, kata dia, Menteri LHK bertanggung jawab atas maraknya bencana yang diakibatkan oleh kerusakan lingkungan. Dia menyebut banyak penebangan liar yang tidak terkendali hingga aturan teknis soal alih fungsi lahan yang mesti diperhatikan Kementerian LHK.
Kendati demikian, Firman menyatakan bahwa evaluasi ini wajar dilakukan komisinya. Menurut dia, ada indikator objektif untuk menilai kinerja Syahrul maupun Siti.
“Kami menggunakan istilah evaluasi itu biasa. Jangan dikonotasikan ke politik atau bermuatan politik. Memang harus ada yang namanya evaluasi, digunakan dalam arti yang positif dan sifatnya objektif,” kata Firman.
Respon Jokowi
Jokowi irit bicara kala ditanya ihwal rencana kocok ulang menterinya. Kendati demikian, ia membenarkan soal adanya kemungkinan mengganti menteri di Kabinet Indonesia Maju.
"Mungkin (ada reshuffle)," ujar Jokowi singkat saat ditemui di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat, 23 Desember 2022.
Jokowi tak merinci alasannya melakukan reshuffle. Dia juga tak menyebut waktu pasti kapan reshuffle akan dilakukan.
"Ya, nanti," kata Jokowi saat dicecar soal kepastian waktu reshuffle.
Analis Politik dan Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Arifki Chaniago menyebut anggota koalisi pemerintah menilai peluang pergantian menteri itu untuk kader Partai NasDem. Menurut dia, usai mendeklarasikan Anies Baswedan, hubungan NasDem dengan Istana diduga mulai dingin.
Partai besutan Surya Paloh ini disebut Arifki memang diuntungkan dengan mendukung Anies yang merupakan figur populer. Apalagi, kata dia, NasDem tidak punya kandidat capres.
“Namun sikap ini membuat NasDem dinilai sebagai partai koalisi lain atau partai pemerintah rasa oposisi. Hal tersebut mendorong anggota koalisi lainnya meminta kader Partai NasDem keluar dari kabinet,” kata Arifki dalam keterangannya, Sabtu, 24 Desember 2022.
Arifki mengatakan lanjut atau tidaknya menteri NasDem sudah tidak bergantung pada kinerja. Menurut dia, kepentingan Jokowi pasca 2024 yang menentukan reshuffle menteri NasDem tersebut.
"Pergantian kabinet mungkin saja terjadi dan itu berdampak terhadap NasDem, jika Jokowi punya kepentingan dengan capres pasca 2024. Jika tidak, NasDem akan tetap menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi sampai 2024," kata Arifki.
