Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Cerita Sopir Angkot di Tengah Kenaikan Harga BBM: Sewa HIlang, Was-was Tak Dapat Bansos

image-gnews
Sopir angkutan kota menunggu penumpang di Terminal Kampung Melayu, Jakarta, Ahad, 4 September 2022. Sejumlah sopir angkutan kota di kawasan tersebut meminta kepada pemerintah untuk segera membuat regulasi penyesuaian tarif angkutan umum seiring kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Sopir angkutan kota menunggu penumpang di Terminal Kampung Melayu, Jakarta, Ahad, 4 September 2022. Sejumlah sopir angkutan kota di kawasan tersebut meminta kepada pemerintah untuk segera membuat regulasi penyesuaian tarif angkutan umum seiring kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Iklan

Keputusan menaikkan tarif angkot juga mau tak mau dilakukan, kata dia, karena sopir tak bisa menalanginya. "Kita tekor kalau gak naikin tarif." 

Ia menjelaskan, kenaikan tarif angkot sudah diberlakukan oleh para pengemudi sejak hari diumumkannya kenaikan harga BBM akhir pekan lalu. Meski begitu, kenaikan tarif angkot tak bisa sampai mengimbangi naiknya harga BBM.

Dia mencontohkan, untuk kenaikan harga Pertalite sekitar Rp 2.350, karena naik dari Rp 7.650 menjadi Rp 10.000 per liter. Sedangkan tarif angkot untuk jarak dekat naiknya hanya Rp 1.000 dari biasnya Rp 2.000 menjadi Rp 3.000 dan jarak sedang dari Rp 5.000 menjadi Rp 6.000. 

"Ya habis kalau kita naiknya sampai Rp 2.000 ya enggak bisa lah. Naik Rp 1.000 aja jarang yang naik. Dampaknya ke pendapatan jadinya jauh berkurang. malah kita nombok bensin," ujar Dedi.

Sejak harga BBM naik dan tarif angkot disesuaikan, Dedi mengatakan, untuk mendapatkan Rp 150 ribu per hari sangat sulit. Angka itu belum dikurangi dengan biaya setoran angkotnya sebesar Rp 50 ribu dan bensin paling sedikit Rp 80 ribu. Sehingga, pendapat bersih sehari hanya sekitar Rp 20 ribu. 

"Setelah pandemi agak mendingan, agak normal pendapatan, ada lebih sedikit. Tapi setelah naik bensin ini anjlok lagi. Bukannya pemulihan, malah terpuruk," kata Dedi. 

Khawatir bansos sering salah sasaran

Baik Mamay dan Dedi sama-sama tak punya pilihan lain selain mengharapkan bantuan dari pemerintah. Mereka mengaku telah mendengar adanya rencan bantuan sosial (bansos) dalam bentuk subsidi khusus yang diberikan pemerintah pusat melalui pemerintah daerah, tapi belum pernah diajak bicara langsung oleh pemda. 

"Ya biasalah kan subsidi itu kadang-kadang suka salah sasaran. Makanya saya pengennya sopir angkot itu didata. Jadi jelas siapa yang dapat subsidi dari pemerintah," kata Dedi. 

Setelah berselang 4 menit berbincang dengan Tempo, akhirnya ada satu penumpang yang masuk ke angkot Dedi bersama dengan seorang anak perempuannya. Saat ditanya apakah memang sudah lama jadi pengguna angkot, ibu-ibu yang enggan disebutkan namanya itu mengaku memang jadi pelanggan setia angkot sejak lama, sebab ongkosnya lebih murah dari ojek online.

"Emang sayanya juga enggak bisa naik motor. Jadi kalau lagi enggak ada yang bisa anter, biasa ke mana-mana naik angkot. Lebih murah dibanding naik ojol,," kata ibu muda tersebut. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selain angkot, Perusahaan Otobus (PO) Antarkota Antarprovinsi (AKAP) di Terminal Terpadu Pulo Gebang, Jakarta Timur juga telah menaikkan harga tiket bus antara Rp 20.000 hingga Rp 30.000 seiring dengan kenaikan harga BBM yang diumumkan Presiden Jokowi tersebut.

Salah satu PO bus AKAP di Terminal Terpadu Pulo Gebang, Jakarta Timur, yakni PT Gunung Mulia Putera, mengerek harga tiket untuk jurusan lintas Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Pegawai PO Bus PT Gunung Mulia Putera, Hendry mengatakan, kenaikan tarif tersebut berkisar Rp 20.000 hingga Rp 30.000 per penumpang untuk menyesuaikan harga BBM. "Untuk kenaikan harga yang membedakan tergantung jarak lokasi saja," ujar Hendry seperti dilansir dari Antara, Senin, 5 September 2022.

Selanjutnya: Kenaikan harga BBM disebut tak terlalu berpengaruh ke 3 moda transportasi.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


ICW Sebut Bansos hingga Ketidaknetralan ASN Bakal Marak di Pilkada 2024

18 jam lalu

Puluhan massa yang tergabung dalam Gerakan Keadilan Rakyat (GKR) melakukan aksi demo dan longmarch dari Patung Kuda Monas menuju gedung Bawaslu, Jakarta, Selasa 27 Februari 2024. Dalam aksinya massa menyikapi beras Bansos dipakai untuk kampanye Pilpres 2024 dengan bergambar salah satu paslon pilpres. Hal ini mengakibatkan melambungnya harga beras dan kebutuhan pokok lainnya seperti harga minyak goreng telor, cabe, bawang, dan lainnya sehingga rakyat kecil merasakan dampak kesulitan hidup pasca pemilu 2024. TEMPO/Subekti.
ICW Sebut Bansos hingga Ketidaknetralan ASN Bakal Marak di Pilkada 2024

ICW mengungkap beberapa kerentanan yang mungkin terjadi di Pilkada 2024. Berkaca dari pengalaman Pilpres.


Ulas Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Pakar Khawatir Hukum Ketinggalan dari Perkembangan Masyarakat

4 hari lalu

Suasana sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024. Dari 8 hakim MK, 5 hakim memutuskan menolak seluruh permohonan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan oleh passion Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Ulas Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Pakar Khawatir Hukum Ketinggalan dari Perkembangan Masyarakat

Ni'matul Huda, menilai pernyataan hakim MK Arsul Sani soal dalil politisasi bansos tak dapat dibuktikan tak bisa diterima.


Jumlah Kendaraan Listrik Mencapai 133 Ribu

7 hari lalu

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jumlah Kendaraan Listrik Mencapai 133 Ribu

Menteri Perhubungan atau Menhub Budi Karya Sumadi mengatakan jumlah kendaraan listrik saat ini mencapai 133 ribu.


Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

12 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani. TEMPO/Subekti.
Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penyaluran bantuan sosial atau Bansos selama Januari-Maret 2024 mencapai Rp 43 triliun.


Pemerintah Percepat Penyaluran Bansos Stunting

12 hari lalu

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Pemerintah Percepat Penyaluran Bansos Stunting

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menyatakan pemerintah akan mempercepat penyaluran Bansos atau bantuan pangan untuk penurunan stunting.


Dissenting Opinion Saldi Isra Usul PSU di 7 Daerah, Segini Perolehan Suara Prabowo-Gibran di Sana

14 hari lalu

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra saat mengikuti sidang putusan gugatan ulang batas usia capres cawapres di Ruang Sidang Lantai 2, Gedung I MK, Jakarta, Rabu, 29 November 2023. Dengan ditolaknya gugatan ulang tersebut membuat Gibran Rakabuming Raka tetap dapat menjadi cawapres dalam Pilpres 2024. TEMPO/Joseph
Dissenting Opinion Saldi Isra Usul PSU di 7 Daerah, Segini Perolehan Suara Prabowo-Gibran di Sana

Hakim MK Saldi Isra dalam dissenting opinion sebut 7 daerah harusnya pemungutan suara ulang. Berapa suara Prabowo-Gibran di tempat itu?


Putusan MK Sebut Bansos Tak Untungkan Prabowo-Gibran, Ini Gelontoran Dana Bansos Seiring Pemilu 2024

14 hari lalu

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Putusan MK Sebut Bansos Tak Untungkan Prabowo-Gibran, Ini Gelontoran Dana Bansos Seiring Pemilu 2024

MK sebut penyaluran bansos menjelang pemilu tak untungkan Prabowo-Gibran. Ini gelontoran dana bansos triliunan rupiah menjelang Pemilu 2024.


MK Rekomendasikan Bansos Tak Dibagikan Menjelang Pemilu, Ganjar: Hakim Tidak Konsisten

15 hari lalu

MK Rekomendasikan Bansos Tak Dibagikan Menjelang Pemilu, Ganjar: Hakim Tidak Konsisten

Ganjar Pranowo, mengatakan, hakim MK tidak konsisten dalam mempertimbangkan putusan sengketa hasil Pilpres 2024 terurama soal bansos


3 Poin Dissenting Opinion Hakim Saldi Isra dalam Putusan MK Tolak Gugatan Sengketa Pilpres Anies-Muhaimin

16 hari lalu

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra saat mengikuti sidang putusan gugatan ulang batas usia capres cawapres di Ruang Sidang Lantai 2, Gedung I MK, Jakarta, Rabu, 29 November 2023. Dengan ditolaknya gugatan ulang tersebut membuat Gibran Rakabuming Raka tetap dapat menjadi cawapres dalam Pilpres 2024. TEMPO/Joseph
3 Poin Dissenting Opinion Hakim Saldi Isra dalam Putusan MK Tolak Gugatan Sengketa Pilpres Anies-Muhaimin

"Saya berkeyakinan bahwa dalil pemohon terkait dengan politisasi bansos beralasan menurut hukum," ucap Saldi Isra.


Hakim MK Saldi Isra Anggap Politisasi Bansos Terjadi di Pilpres 2024

16 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (kanan) didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra (tengah) memimpin jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 22 April 2024. TEMPO/Febri Angga Palguna
Hakim MK Saldi Isra Anggap Politisasi Bansos Terjadi di Pilpres 2024

"Saya berkeyakinan bahwa dalil pemohon terkait dengan politisasi bansos beralasan menurut hukum," ucap Saldi Isra.