TEMPO.CO, Jakarta - Kenaikan tiket masuk Taman Nasional Komodo Rp 3,7 juta per orang panen kritik banyak kalangan. Rencana ini dikhawatirkan membawa dampak negatif bagi pariwisata setempat, salah satunya jumlah wisatawan diperkirakan turun drastis.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan kenaikan tarif masuk Pulau Komodo yang terlalu tinggi akan berakibat pada penurunan jumlah pengunjung yang sangat besar.
Implikasinya, sejumlah sektor yang berkaitan dengan pariwisata di Pulau Komodo akan mengalami penurunan pendapatan. "Kalau tarif mahal, (pendapatan) hotel dan restoran akan turun, pendapatan daerah akan turun, dan nanti saya kira akan cukup serius," ujar saat dihubungi Tempo, Rabu, 13 Juli 2022. "Saya kira akhirnya Pulau Komodo bukan lagi sebagai tempat wisata yang menjanjikan."
Ketika tarif mahal, kata Tauhid, otomatis jumlah tunjangan para wisatawan terutama wisatawan lokal akan terbatas. Sehingga, kondisi perekonomian lokal pun turun. Berbagai usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) akan terdampak. "Pendapatan bagi masyarakat sekitarnya relatif akan lebih rendah kalau harga tiket terlampau lebih mahal," ucapnya.
Ia menilai, menaikkan tarif tiket bukan solusi karena penerimaan Taman Nasional Komodo rendah. Kondisi nantinya tidak selaras dengan target pemerintah yang ingin menambah biaya konservasi melalui harga tiket.
Kebutuhan pendanaan konservasi Pulau Komodo, kata dia, seharusnya tidak dibebankan pada wisatawan semata. Apalagi, kata dia, Pulau Komodo masuk ke dalam kategori warisan dunia. Ia menyarankan pemerintah pusat bekerja sama dengan lembaga konservasi dunia sehingga perbaikan ekosistem dapat dilakukan dengan lebih baik.
"Untuk mengatasi kebutuhan pendanaan pengelolaan, saya kira memang harusnya bukan soal tarif, tapi bagaimana ada perluasan pemanfaatan, global fund untuk pendanaan komodo," ujarnya.
Burden Sharing Biaya Konservasi
Senada, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal mengatakan tidak seharusnya biaya konservasi dibebankan kepada konsumen seluruhnya. Ia berpendapat pemerintah perlu membagi beban anggaran konservasi tersebut.
"Jadi kalau sampai setinggi itu, ini namanya bukan menambah biaya konservasi tapi menanggung seluruh biaya konservasi yang seharusnya menurut saya harus ada pembagian beban," tuturnya kepada Tempo, Rabu, 13 Juli 2022.
