Ia menilai upaya pemerintahan Jokowi dalam mengendalikan laju kenaikan harga barang kebutuhan pokok tidak dilakukan secara komprehensif misalnya dengan membenahi sistem rantai pasok ataupun logistik, tapi malah dengan cara instan.
"Ternyata cara Pak Jokowi mengendalikan inflasi itu dengan metode injak kaki," ujar Faisal dalam webinar bertajuk 'Harga Kian Mahal: Recovery Terganggu?' yang digelar pada Kamis, 7 April 2022.
Metode injak kaki yang dimaksud Faisal adalah bagaimana pemerintah secara tidak langsung menyubsidi harga sejumlah bahan bakar dan tarif listrik. Pemerintah di antaranya lebih memilih menggelontorkan anggaran jumbo dari APBN dalam bentuk kompensasi ke PLN dan Pertamina.
Nah, kata Faisal, bila harga pangan terus bergejolak, dampaknya ke rakyat miskin sangat besar. "Dan ini menimbulkan tensi atau gejolak sosial," tuturnya.
Data BPS juga menunjukkan semakin miskin rakyat, maka semakin besar konsumsi pangannya. "Kalau inflasi tinggi, jumlah orang miskin bisa double digit lagi. Padahal Jokowi bercita-cita ingin menghilangkan kemiskinan ekstrem di Indonesia," kata Faisal Basri.
Sementara itu, pengamat energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, melihat kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM hingga gas akan memberikan dampak signifikan terhadap inflasi. “Daya beli masyarakat akan semakin merosot dan beban rakyat miskin makin bertambah berat,” katanya.
Ia juga mengatakan tahun ini bukan momentum yang tepat bagi pemerintah untuk menaikkan harga kebutuhan dasar. Sebab, ekonomi masih tertekan lantaran berbagai faktor, seperti pandemi Covid-19 hingga eskalasi global.
Di sisi lain, Fahmy juga meminta agar pemerintah tidak menaikkan harga jual Pertalite dan LPG 3 kilogram sesuai dengan harga keekonomiannya. Subsidi, kata dia, masih diperlukan untuk menopang daya beli masyarakat. “Adanya subsidi menunjukkan negara hadir untuk rakyat."
Soal potensi lonjakan inflasi juga disampaikan oleh Bank Pembangunan Asia (ADB) dengan angka proyeksi rata-rata 3,6 persen sepanjang tahun 2022 ini. Angka itu lebih tinggi dari proyeksi ADB pada tahun lalu.
