TEMPO.CO, Jakarta - Dalam beberapa waktu terakhir, sejumlah pejabat negara beberapa kali menyampaikan persiapan untuk menetapkan status Covid-19 di tanah air dari pandemi menjadi endemi. Meski demikian, Kementerian Kesehatan menyebut sejauh ini sebetulnya belum ada kriteria final pra-endemi yang sudah disepakati bersama, termasuk indikator di dalamnya.
"Belum, (tapi) beberapa sudah ada di dalam indikator PPKM," kata Juru bicara vaksinasi Covid-19 Siti Nadia Tarmizi saat dihubungi, Senin, 28 Februari 2022.
Tak hanya soal kriteria final pra-endemi, Nadia yang juga Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan ini menyebut protokol atau road map menuju endemi juga masih disiapkan oleh pemerintah.
Nantinya, kata Nadia, kriteria pra-endemi ini kemungkinan hanya akan berbentuk petunjuk teknis penetapan indikator. "Bisa dalam bentuk regulasi," kata dia.
Ia telah mengetahui arahan Presiden Joko Widodo soal rencana penetapan status endemi ini. Salah satunya agar pertimbangan sains dan kesehatan harus berimbang dengan pertimbangan sosial, budaya, dan ekonomi, dalam penetapan.
Menurut Nadia, upaya menyeimbangkan semua aspek ini tentu akan dikonsultasikan dengan para ahli epidemiolog. "Mencari keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kesehatan, sehingga balance," kata dia.
Pandemi adalah wabah yang berjangkit serempak di mana-mana, meliputi daerah geografi yang luas. Sementara, endemi adalah penyakit yang berjangkit di suatu daerah atau pada suatu geografi masyarakat.
Terakhir, rencana Indonesia dari pandemi menuju endemi disampaikan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin usai rapat bersama Presiden Joko Widodo atau Jokowi. “Kami sudah siapkan protokolnya,” ujar Budi dalam konferensi pers virtual pada Minggu, 27 Februari 2022.
Jokowi, kata dia, meminta rencana penetapan status endemi ini dilakukan dengan hati-hati, serta pertimbangan sains dan kesehatan, digunakan secara berimbang dengan sosial, budaya dan ekonomi.
“Kami memahami bahwa tidak bisa hanya pertimbangan kesehatan atau saintifik saja yang digunakan, dan itu juga yang terjadi di negara-negara lain,” kata Budi.
Sebelumnya pada 21 Desember, Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 Luhut Binsar Pandjaitan juga telah menyinggung rencana menuju endemi ini. Ia menyebut beberapa negara sudah melakukan pelonggaran untuk transisi ke endemi seperti Inggris, Denmark, hingga Singapura.
Akan tetapi, Luhut memastikan Indonesia tidak langsung mengikuti kebijakan ketiga negara ini. "Kita tidaklah perlu latah, ikut-ikutan seperti negara tersebut," kata dia.
Luhut menyebut pemerintah menggunakan pra-kondisi endemi sebagai pijakan dengan menggunakan beberapa indikator.
Pertama yaitu tingkat kekebalan masyarakat yang tinggi. Kedua, tingkat kasus yang rendah berdasarkan indikator Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Ketiga, kapasitas respons fasilitas kesehatan yang memadai maupun menggunakan surveillance aktif.
Selain itu, kata Luhut, pra-kondisi ini juga harus terjadi dalam rentang waktu yang cukup panjang dan sudah stabil ataupun konsisten. "Usulan konsep, kriteria, dan indikator pandemi ke endemi dari waktu ke waktu masih akan terus disempurnakan dengan para pakar dan ahli dibidangnya," kata dia.
Lima Pra-Kondisi Endemi
Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang juga Kepala Satgas Covid-19 Suharyanto menyebut Indonesia tidak mungkin akan terus berhadapan dengan pandemi. "Sehingga sudah mulai memikirkan transisi bertahap menuju endemi, kapan waktunya? ya tergantung kasus-kasus ke depan seperti apa," kata dia.
Suharyanto lalu memaparkan lima kriteria yang sementara ini digunakan untuk pra-kondisi endemi. Tapi, Suharyanto mencatat kelima kriteria ini masih disempurnakan dengan para pakar. Berikut rinciannya:
1. Kekebalan Masyarakat Tinggi
- kekebalan masyarakat harus sudah memadai (baik dari vaksinasi maupun dari infeksi)
- vaksinasi harus dilakukan secepat-cepatnya dan seluas-luasnya untuk pemberian booster
2. Tingkat Kasus Rendah-Berbasiskan Indikator PPKM
- level transmisi komunitas
- kapasitas respon sistem kesehatan
- cakupan vaksinasi umum, booster, dan lansia
3. Kapasitas Respon Memadai
- memastikan sistem pelayanan kesehatan terutama RS tidak lagi terbebani
- pelayanan kesehatan primer (puskesmas) harus diperkuat
4. Surveillance Aktif
- Meningkatkan active case finding maupun tes epidemiologi
- penguatan surveillance, termasuk surveillance genomic karena endemi tidak berarti berhentinya mutasi virus
5. Terjadi Secara Merata dan Konsisten
- prakondisi nomor 1 sampai 4 terjadi dengan distribusi yang merata di wilayah yang luas
- prakondisi terjadi dalam waktu yang cukup panjang, sudah stabil atau konsisten.
Senada dengan Nadia, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri, Syafrizal, menyebut indikator sementara untuk menuju endemi ini memang masih disusun oleh pemerintah. Indikator digodok bersama oleh Kementerian Kesehatan, Kementerian Koordinator Maritim, dan Kementerian Koordinator Ekonomi.
"Kemendagri akan men-support sepenuhnya keputusan yang diambil oleh presiden," kata dia.
