Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pro Kontra Kurikulum Merdeka Besutan Nadiem Makarim

image-gnews
Ilustrasi kegiatan Pembelajaran Tatap Muka (PTM). ANTARA/Asprilla Dwi Adha
Ilustrasi kegiatan Pembelajaran Tatap Muka (PTM). ANTARA/Asprilla Dwi Adha
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Heru Purnomo mengatakan pihaknya mendapat banyak aduan dari para guru soal Kurikulum Merdeka yang baru saja diluncurkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim. Heru mengatakan, kurikulum tersebut dikhawatirkan akan menjadikan para pengajar dan murid sebagai kelinci percobaan sistem pendidikan.

Penyebabnya, saat diluncurkan Jumat pekan lalu, Nadiem Makarim tidak langsung menjadikan Kurikulum Merdeka sebagai kurikulum wajib. Ia masih membolehkan para guru memilih akan menerapkan Kurikulum Merdeka, Kurikulum 2013, atau Kurikulum Darurat dalam sistem pembelajaran mereka.

"Jadi dalam satu tahun guru boleh memilih lebih dari satu kurikulum. Para guru jadi bertanya-tanya, ini sebenarnya yang bagus yang mana sih?" ujar Heru saat dihubungi Tempo, Senin, 14 Februari 2022.

Heru menerangkan, masing-masing kurikulum memiliki keunggulannya masing-masing. Seperti Kurikulum 2013 yang padat dengan materi dan bakal membuat siswa tidak akan mengalami learning loss. Namun, kurikulum jenis ini tidak cocok diterapkan pada kondisi pandemi seperti saat ini, apa lagi dengan metode pembelajaran jarak jauh atau PJJ.

Sedangkan Kurikulum Darurat memiliki beban materi lebih kecil dan telah disesuaikan dengan metode PJJ. Namun, murid yang belajar dengan kurikulum ini mengalami berisiko mengalami learning loss karena tidak adanya pembelajaran tatap muka dengan guru serta banyak yang kehilangan motivasi belajar.

Lalu untuk Kurikulum Merdeka, Hasan mengatakan beban materinya tidak seberat Kurikulum 2013 dan mengunggulkan project base learning alias praktik di lapangan. Dalam kurikulum ini, sebanyak 30 persen beban pelajaran murid ada praktik dan sisanya adalah teori.

Selain itu, Kurikulum Merdeka juga memberikan kebebasan kepada guru mengatur waktu pelajaran atau flexible time. Hal ini memungkinkan karena target pemenuhan jam belajar siswa dibuat menjadi per tahun, bukan lagi per pekan.

Akan tetapi, Hasan mengatakan meski seluruh kurikulum memilki perbedaan dan beban kompetensi yang berbeda-beda, jumlah mata pelajaran yang harus diambil siswa tetap sama.

"Materi yang satu padat, yang satu kurang, tapi jumlah mata pelajaran tetap sama. Seperti di SMP itu tetap 10 per siswa. Kalau sudah begini, ini kurikulum mana yang harus kami pilih?" kata Hasan.

Polemik selanjutnya, Hasan mengatakan Kurikulum Merdeka saat ini telah diterapkan di 2.500 sekolah penggerak. Ribuan sekolah tersebut merupakan pilihan dari Kemendikbud Ristek. Dalam proses pembelajaran menggunakan Kurikulum Merdeka, Hasan mengatakan sekolah-sekolah itu mendapatkan bantuan subsidi hingga Rp100 juta.

Dana itu digunakan sekolah untuk melatih para guru mengimplementasikan Kurikulum Merdeka hingga menyiapkan fasilitas penunjang seperti buku paket. Lalu sejak Nadiem meresmikan Kurikulum Merdeka dan membolehkan sekolah non-penggerak menggunakannya, Hasan mengatakan sekolah tersebut tidak akan mendapatkan bantuan dana yang sama.

Selanjutnya: Dana subsidi disalurkan ke 2.500 sekolah penggerak...

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Syarat dan Cara Pendaftaran KIP Kuliah Merdeka 2024

11 jam lalu

Mendikbudristek Nadiem Makarim bersama Rektor IPB Arif Satria saat jumpa pers tentang penyampaian beasiswa KIP Kuliah Merdeka 2021 dan targetnya pada 2022 di depan Gedung Auditorium Fakultas Ekonomi IPB University, Jumat 10 Desember 2021. (ANTARA/Linna Susanti)
Syarat dan Cara Pendaftaran KIP Kuliah Merdeka 2024

Panduan lengkap untuk siswa SMA yang ingin mendaftar program bantuan pendidikan KIP Kuliah Merdeka 2024.


Guru P1 Belum Dapat Formasi dan Gaji, Komisi X DPR: Ini Zalim

1 hari lalu

Sejumlah guru honorer dari Kabupaten Bekasi melakukan aksi jalan kaki menuju Istana Negara saat melintas di Cawang, Jakarta Timur, Kamis, 12 Oktober 2023. Aksi yang diikuti 40 guru Honorer yang tergabung dalam Forum Komunikasi Guru Honor Pendidikan Agama Islam (FKGHPAI) untuk melaporkan dugaan maladministrasi di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.  ANTARA/ Fakhri Hermansyah
Guru P1 Belum Dapat Formasi dan Gaji, Komisi X DPR: Ini Zalim

Ada guru-guru dari sekolah swasta yang telah menyandang status P1 dan sudah tidak bekerja di tempat lamanya. Namun, mereka belum juga mendapatkan penempatan kerja hingga saat ini meski sudah tidak memiliki penghasilan tetap.


Guru dan Masa Depan Pendidikan: Temu Pendidik Nusantara XI (TPN XI) Dimulai di 50 Daerah

4 hari lalu

Temu Pendidik Nusantara
Guru dan Masa Depan Pendidikan: Temu Pendidik Nusantara XI (TPN XI) Dimulai di 50 Daerah

TPN XI menjadi ajang pembelajaran tahunan bagi guru-guru di seluruh nusantara.


Iskandar Poltak Simandjuntak Tokoh Pendidikan Indonesia, Ini Profil Pendiri Yayasan Bopkri

5 hari lalu

Iskandar Poltak Simandjuntak. kemdikbud.go.id
Iskandar Poltak Simandjuntak Tokoh Pendidikan Indonesia, Ini Profil Pendiri Yayasan Bopkri

Salah seorang tokoh pendidikan Iskandar Poltak Simandjuntak. Ia merupakan pendiri Yayasan Bopkri, ini profilnya.


IDEAS: Guru Lebih Layak Terima Bansos Daripada Korban Judi Online

6 hari lalu

Ilustrasi Judi Online (Tempo)
IDEAS: Guru Lebih Layak Terima Bansos Daripada Korban Judi Online

IDEAS menyataka pemerintah seharusnya melakukan langkah krusial atas mewabahnya judi online yang telah mengakibatkan banyak korban.


Perlunya Guru dan Orang Tua Bangun Kemampuan Literasi Numerasi Anak

6 hari lalu

Ilustrasi anak mengerjakan soal/matematika. Shutterstock
Perlunya Guru dan Orang Tua Bangun Kemampuan Literasi Numerasi Anak

Pakar pendidikan menyarankan para guru dan orang tua membangun kemampuan literasi dan numerasi anak. Simak caranya.


Mereka Trending Sepekan Ini: Keponakan Jokowi, Gudfan Arif, dan Anita Jacoba Gah

12 hari lalu

Bagaskara Ikhlasulla Arif. FOTO/x
Mereka Trending Sepekan Ini: Keponakan Jokowi, Gudfan Arif, dan Anita Jacoba Gah

Sepekan ini, beberapa nama jadi perbincangan publik, antara lain Gudfan Arif, Anita Jacoba Gah, dan keponakan Jokowi: Bagaskara Ikhlasulla Arif.


Nadiem Usulkan Tambahan Anggaran Sebesar Rp 25 Triliun

14 hari lalu

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Mei 2024. Rapat tersebut membahas kebijakan pengelolaan anggaran pendidikan bagi PTN (Badan Hukum, BLU, dan Satker), dan pembahasan implementasi KIP Kuliah dan Uang Kuliah Tunggal (UKT). TEMPO/M Taufan Rengganis
Nadiem Usulkan Tambahan Anggaran Sebesar Rp 25 Triliun

Kemendikbudristek mengusulkan tambahan anggaran 2025 ditambah untuk progran prioritas


Tutup Celah Kenaikan UKT Tahun Depan, Mahasiswa UGM Minta MA Cabut Peraturan Menteri Nadiem Makarim

14 hari lalu

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada sekaligus Pengurus HMI Komisariat Hukum UGM mendaftarkan permohonan uji materiil (judicial review) terkait Permendikbudristek 2/2024 tentang SSBOPT yang menimbulkan polemik tingginya biaya kuliah ke Mahkamah Agung, Jakarta Pusat, 6 Juni 2024. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Tutup Celah Kenaikan UKT Tahun Depan, Mahasiswa UGM Minta MA Cabut Peraturan Menteri Nadiem Makarim

Mahasiswa UGM minta Mahkamah Agung mencabut Permendikbud Ristek yang diteken Nadiem Makarim. Cegah kenaikan UKT tahun depan


P2G Tolak Tapera Bagi Guru Honorer dan Swasta

14 hari lalu

Peserta tabungan perumahan rakyat (Tapera) membaca brosur di Kantor Pelayanan Badan Pengelola Tapera, Jakarta, Selasa 4 Juni 2024. Presiden Joko Widodo menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tapera sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan dan akuntabilitas pengelolaan dana Tapera. TEMPO/Tony Hartawan
P2G Tolak Tapera Bagi Guru Honorer dan Swasta

Perhimpunan pendidikan dan guru (P2G) menolak mekanisme iuran Tapera bagi guru honorer dan swasta