Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pro Kontra Kurikulum Merdeka Besutan Nadiem Makarim

image-gnews
Ilustrasi kegiatan Pembelajaran Tatap Muka (PTM). ANTARA/Asprilla Dwi Adha
Ilustrasi kegiatan Pembelajaran Tatap Muka (PTM). ANTARA/Asprilla Dwi Adha
Iklan

Ia khawatir hal ini bakal menimbulkan masalah baru karena guru tidak mendapatkan pelatihan dari ahlinya dan murid tidak menggunakan buku paket yang seharusnya. Hal tersebut, kata Hasan, dapat mempengaruhi kualitas penerapan Kurikulum Merdeka yang tidak merata di tiap sekolah.

"Pelaksanaan Kurikulum Merdeka yang dilakukan di sekolah secara mandiri dan Sekolah Penggerak, tentu saja akan berbeda semangatnya. Yang satu ada bantuan, yang satu tidak dapat," kata Hasan.

Sementara itu Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kemendikbud Ristek Anindito Aditomo membenarkan soal dana subsidi yang disalurkan kepada 2.500 sekolah penggerak. Namun bantuan uang itu tak cuma-cuma. Anindito mengatakan sekolah nantinya memiliki tugas lain untuk menyukseskan Kurikulum Merdeka.

"Mereka juga memiliki "tugas" tambahan sebagai pendamping bagi sekolah-sekolah lain dan menularkan praktik baik yang telah mereka kembangkan dalam program tersebut," ujar Anindito sata dihubungi Tempo.

Anindito menerangkan, program Sekolah Penggerak dibuat untuk menyiapkan guru dan sekolah yang bisa memfasilitasi perubahan bagi sekolah lain.

Soal buku paket, Anindito mengatakan Kurikulum Merdeka memang nantinya akan menggunakan buku tersendiri. Namun, buku tersebut disediakan gratis oleh pihaknya dalam bentuk digital. Buku digital itu nantinya bisa dicetak secara mandiri oleh sekolah menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Sebagai informasi, skema dana BOS sudah kami ubah menjadi lebih adil. Semakin terpencil lokasi sebuah sekolah, semakin besar dana BOS yang diterima," kata Anindito.

Peningkatan bantuan BOS tersebut, kata Anindito, bisa sangat signifikan hingga lebih dari 100 persen. Menurut dia, kebijakan Ini merupakan komitmen Kemendikbud Ristek untuk menyediakan menerapkan intervensi yang asimetrik, bukan intervensi yang seragam.

"Keseragaman tidak berarti keadilan. Justru keseragaman perlakuan seringkali kurang adil, karena kebutuhan tiap sekolah dan daerah berbeda," kata dia.

Lalu mengenai sikap Nadiem yang tidak langsung mewajibkan seluruh sekolah langsung menerapkan Kurikulum Merdeka, Anindito mengatakan hal ini karena pihaknya berhati-hati dan berusaha tidak terlalu disruptif di lapangan. Ia mengatakan pendekatan yang pihaknya pilih dalam penerapan Kurikulum Merdeka adalah bertahap.

"Kami ingin menjaring sekolah dan madrasah yang memiliki motivasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran melalui penerapan Kurikulum Merdeka. Dengan demikian, uptake atau penerapan kebijakan ini terjadi secara organik. Ini akan meminimalkan disrupsi di lapangan," ujar dia.

Bagi sekolah yang berminat mengadopsi Kurikulum Merdeka, namun belum sepenuhnya siap tetap dibolehkan. Namun Anindito menyarankan untuk tidak langsung mengganti kurikulumnya, melainkan mencoba dahulu menerapkan beberapa bagian dari Kurikulum Merdeka.

Seperti misalnya menambahkan beberapa kegiatan pembelajaran berbasis proyek atau menggunakan asesmen diagnostik untuk melakukan pembelajaran yang terdiferensiasi untuk mata pelajaran tertentu.

"Pendek kata, pendekatan implementasi bertahap ini dirancang untuk memantik respon yang tepat dari ekosistem pendidikan, yaitu respon yang berorientasi pada perbaikan kualitas pembelajaran. Bukan sekadar mengganti dokumen kurikulum saja," ujar dia.

Peluncuran Kurikulum Merdeka ini sebelumnya mendapat sambutan antusias dari beberapa pihak. Seperti Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian yang menyebut Kurikulum Merdeka merupakan transformasi pembelajaran yang penting, bukan saja dalam menghadapi pendidikan pasca pandemi tapi juga untuk menghadapi situasi dunia yang terus berubah sesuai dengan perkembangan zaman.

"Saya percaya setiap anak itu unik, oleh karena itu pendekatan yang holistik fleksibel dan fokus pada kompetensi anak adalah kunci untuk mengembangkan anak secara maksimal demi cita-cita yang ingin mereka raih,” ujar Hetifah.

Danang Hidayatullah, Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia menganggap bahwa Kurikulum Merdeka merupakan bagian dari guru di sekolah. Menurutnya, guru harus bisa menyelaraskan adanya perubahan.

“Kita harus sama-sama bergerak dan menggerakkan adanya pemerataan dan penyelarasan dari perubahan ini,” tegasnya.

Senada dengan itu, Sofie Dewayani dari Litara Foundation menyampaikan untuk meningkatkan kompetensi literasi siswa diperlukan struktur kurikulum yang fleksibel dan memberikan ruang bagi guru untuk melakukan inovasi. Sehingga, kata Sofie, guru-guru dapat fokus meningkatkan atau memperbaiki strategi pembelajaran menggunakan bahan ajar yang tepat agar siswa-siswi kita meningkat kemampuan literasinya.

“Jadi saya pikir kurikulum ini merupakan satu hal yang dibutuhkan dengan kebutuhan global dalam dunia pendidikan saat ini,” kata dia.

M JULNIS FIRMANSYAH

Baca: Tak Ada Kriteria Khusus untuk Sekolah Terapkan Kurikulum Merdeka

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pengamat Sebut Sekolah Perlu Sosialisasikan Penghapusan Jurusan di SMA ke Orang Tua

3 jam lalu

Peniadaan jurusan di SMA membuat siswa tidak fokus. Sudah diterapkan di beberapa negara, tapi dengan infrastruktur yang memadai.
Pengamat Sebut Sekolah Perlu Sosialisasikan Penghapusan Jurusan di SMA ke Orang Tua

Sekolah juga mesti memiliki gambaran secara teknis penghapusan jurusan di SMA, guna mengawal implementasi kebijakan tersebut.


ITB Sudah Antisipasi Penghapusan Jurusan IPA-IPS SMA di Kurikulum Merdeka

3 jam lalu

Ilustrasi kampus ITB (Institut Teknologi Bandung). FOTO/ISTIMEWA
ITB Sudah Antisipasi Penghapusan Jurusan IPA-IPS SMA di Kurikulum Merdeka

ITB memberikan panduan kepada siswa yang ingin masuk suatu program studi tertentu.


Peniadaan Jurusan IPA-IPS di SMA, Anggota Dewan Pendidikan Jatim: Masalahnya Ada di Guru

18 jam lalu

Ilustrasi pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA). TEMPO/Prima Mulia
Peniadaan Jurusan IPA-IPS di SMA, Anggota Dewan Pendidikan Jatim: Masalahnya Ada di Guru

Peniadaan jurusan IPA-IPS di SMA dinilai tepat asalkan ketersediaan guru menunjang.


Pengamat Anggap Penghapusan Jurusan di SMA Kebijakan Keliru

1 hari lalu

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 Mei 2024. Rapat tersebut membahas kebijakan pengelolaan anggaran pendidikan bagi PTN (Badan Hukum, BLU, dan Satker), dan pembahasan implementasi KIP Kuliah dan Uang Kuliah Tunggal (UKT). TEMPO/M Taufan Rengganis
Pengamat Anggap Penghapusan Jurusan di SMA Kebijakan Keliru

Kebijakan penghapusan jurusan di SMA oleh Kemendikbudristek merupakan bagian dari penerapan Kurikulum Merdeka.


Tuai Polemik, Kemendikbudristek Hapus Jurusan IPA, IPS, dan Bahasa di SMA

2 hari lalu

Ilustrasi siswa SMA. ANTARA
Tuai Polemik, Kemendikbudristek Hapus Jurusan IPA, IPS, dan Bahasa di SMA

Kemendikbudristek menghapus jurusan IPA, IPS, dan Bahasan yang akan diterapkan mulai tahun ajaran 2024/2025.


Bhrischo Jordy Perintis Papua Future Project Peduli Pendidikan Anak-anak Pulau Masinam Papua Barat

2 hari lalu

Bhrischo Jordy, perintis dan ketua program Papua Future Project (PFP) turut meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak di Pulau Mansinam, Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Foto: Istimewa
Bhrischo Jordy Perintis Papua Future Project Peduli Pendidikan Anak-anak Pulau Masinam Papua Barat

Brischo Jordy menggagas Papua Future Project untuk turut meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak di Pulau Mansinam, Papua Barat.


Heru Budi Imbau Kepala Sekolah Tak Rekrut Guru Honorer Tanpa Sepengetahuan Pemprov

2 hari lalu

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meninjau Rumah Pompa Air Sentiong di Ancol, Jakarta Utara, Kamis, 29 Februari 2024. Dok. Pemprov DKI, beritajakarta.com
Heru Budi Imbau Kepala Sekolah Tak Rekrut Guru Honorer Tanpa Sepengetahuan Pemprov

Heru mengimbau kepada guru honorer yang terdampak dapat mendaftar kontrak kerja individu atau KKI pada Agustus 2024.


Psikolog Pendidikan Sebut Penghapusan Jurusan di SMA Pengaruhi Jumlah Kebutuhan Guru

2 hari lalu

Ilustrasi guru madrsah. Foto : Kemendag
Psikolog Pendidikan Sebut Penghapusan Jurusan di SMA Pengaruhi Jumlah Kebutuhan Guru

Kemendikbudristek akan menerapkan penghapusan jurusan di jenjang SMA mulai tahun ajaran 2024/2025. Pengaruhi kebutuhan guru.


Heru Budi Sarankan Guru Honorer Terdampak Cleansing Daftar Jalur Kontrak Kerja Individu

2 hari lalu

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Dok. Pemprov DKI Jakarta.
Heru Budi Sarankan Guru Honorer Terdampak Cleansing Daftar Jalur Kontrak Kerja Individu

Disdik DKI Jakarta akan membuka pendaftaran jalur kontrak kerja individu atau KKI pada Agustus 2024. Guru honorer diminta mendaftar.


Cerita Dosen yang Terlambat Dapat SK Pengangkatan CPNS: Viral Dulu Baru Ditindaklanjuti Kemendikbud

2 hari lalu

Penjelasan tentang persyaratan minimal pendidikan bagi pelamar CPNS dalam jabatan Dokter, Dokter gigi, Dokter pendididkan klinis, Dosen, Peneliti, dan Perekayasa.
Cerita Dosen yang Terlambat Dapat SK Pengangkatan CPNS: Viral Dulu Baru Ditindaklanjuti Kemendikbud

Pendistribusian Surat Keputusan (SK) pengangkatan CPNS dosen seleksi tahun 2023 terlambat. Ribuan dosen tidak mendapat kejelasan.