"Tidak sebanding dengan tingginya daya beli masyarakat. Ini yang membuat minyak goreng sulit ditemukan. KSP harap waktu tunggu itu dipersingkat,” kata Edy pada Rabu, 9 Februari 2022.
Edy meminta Kementerian Perdagangan gerak cepat mendorong produsen mengalirkan pasokan ke pasar agar masalah kelangkaan segera teratasi. Di sisi lain, dia berharap jaringan retail mengikuti ketentuan pemerintah menjual harga minyak sesuai patokan acuan teratas agar tak menciptakan polemik baru.
Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, mengatakan lembaganya memantau kondisi minyak goreng di 34 provinsi. Selain persoalan penimbunan stok, Ombudsman menemukan adanya perilaku pengalihan barang dari pasar modern ke pasar tradisional serta munculnya panic buying.
“Pemerintah harus membentuk satuan tugas untuk menangani keluhan masyarakat terkait sulitnya mengakses minyak goreng dengan harga sesuai HET,” kata dia.
Selain itu, Ombudsman menyarankan agar badan usaha milik negara (BUMN) ikut berperan memasok 10-15 persen minyak goreng dari total kebutuhan pasar. Di sisi lain, di tengah kenaikan harga acuan CPO, Yeka mengatakan pemerintah harus memastikan stok komoditas harus diprioritaskan untuk kebutuhan minyak goreng di dalam negeri.
Kementerian Perdagangan mendata, sepanjang awal Januari, stok minyak goreng menumpuk di gudang produsen sampai distributornya. Hingga Kamis, 3 Februari, jumlahnya 628 juta liter, baik berupa curah maupun kemasan.
Penimbunan terjadi setelah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2022 terbit. Beleid itulah yang mengatur pengadaan minyak goreng satu harga dengan kemasan sederhana. Produsen diminta memproduksi minyak sebanyak 200 juta liter per bulan.
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan bercerita, produsen keberatan lantaran harus menambah tenaga kerja dan bahan baku. “Produsen enggak mau,” katanya.
