Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang ingin mengaudit Non-Government Organization (NGO) atau lembaga swadaya masyarakat dinilai hanya memperburuk situasi. "Apa yang mau diaudit? Apakah analisisnya? Datanya? Justru harusnya Menko Marves bijak untuk melihat situasi ini sebagai pintu untuk menyelesaikan masalah di dalam ruang diskusi atau perdebatan yang sehat," tutur Ray.
Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Merah Johansyah mengatakan Luhut lah yang semestinya diaudit. "Perusahaan-perusahaan yang terkoneksi dengan PT Toba Sejahtera (yang didirikan Luhut) telah banyak menyebabkan kerusakan lingkungan. Kalau Pak Luhut mau audit NGO, kami tantang balik, siap enggak kalau Pak Luhut diaudit oleh rakyat korban pertambangan," ujar dia.
Merah meminta sejumlah pihak tidak seenaknya main asal lapor, lalu cabut laporan seperti yang dilakukan Cyber Indonesia. "Organisasi yang tak ada hubungannya dengan deforestasi, kenapa mereka tersinggung? Kalau memang mau mempermasalahkan, silakan bantah dengan data. Ini data kok dibalas dengan pembungkaman lewat UU ITE," ujar Merah.
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Komisaris Besar Tubagus Ade Hidayat mengatakan Cyber Indonesia mencabut laporannya terhadap Greenpeace, setelah pelapor berdiskusi dengan polisi pada Senin, 15 November 2021.
Menurut Tubagus, ada beberapa alasan yang mendasari keputusan Cyber Indonesia mencabut laporannya. "Salah satunya, kurang lebih mereka tidak mau ini dipolitisir. Tidak mau ini kemudian dianggap sebagai bentuk pemerintah anti-kritik," ujar Tubagus di Polda Metro Jaya siang ini.
Tubagus menyebut dengan adanya pencabutan itu, maka polisi tak akan melanjutkan penyelidikannya. Menurut dia, Cyber Indonesia berharap permasalahan yang sebelumnya mereka laporkan dapat diselesaikan melalui mimbar akademis.
Adapun KLHK melalui Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Ruandha Agung Sugardiman, sudah menyatakan siap berdebat dengan Greenpeace.
Sementara Juru bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi, menyebut pernyataan Luhut soal mengaudit NGO, masih dalam wacana. Luhut juga belum menyebut NGO mana yang dimaksud.
Namun, ia menilai audit ini penting dilakukan agar LSM transparan, mengenai struktur organisasi dan asal dana yang menyokong mereka."Selama ini mereka selalu menuntut pemerintah untuk transparansi dalam pembangunan. Jadi, LSM juga harus transparan dalam kegiatan operasionalnya," ujar Jodi.
Baca juga: Cyber Indonesia Cabut Laporannya terhadap Greenpeace Indonesia
DEWI NURITA l ADAM PRIREZA
