Wacana perpanjangan PPKM Darurat dikemukakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Ia menyebut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat atau PPKM Darurat akan diperpanjang hingga enam minggu untuk menurunkan angka kasus Covid-19.
Dengan risiko pandemi Covid-19 di Indonesia yang masih tinggi, menurut dia, ditambah lagi dengan munculnya varian delta, pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pembatasan mobilitas masyarakat tersebut.
“PPKM darurat selama 4-6 minggu dijalankan untuk menahan penyebaran kasus Covid-19. Mobilitas masyarakat diharapkan menurun signifikan,” kata Sri Mulyani.
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir mengatakan rencana perpanjangan PPKM Darurat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi paruh kedua 2021. Pemerintah melihat pertumbuhan ekonomi pada kuartal III akan berkisar 4,0-5,4 persen dan pada kuartal IV sebesar 4,6-5,9 persen.
“PPKM darurat akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi pada triwulan III dan IV 2021, sedangkan triwulan II sudah selesai,” ujar Iskandar.
Pemerintah pun telah merevisi target pertumbuhan ekonomi sampai akhir tahun. Iskandar mengungkapkan, prediksi pertumbuhan ekonomi per akhir 2021 diturunkan menjadi 3,7-4,5 persen dari semula 4,5-5,3 persen. Sedangkan untuk kuartal II, pemerintah masih optimistis pertumbuhan ekonomi akan mencapai 7-7,5 persen seperti target semula.
Direktur Center of Economic and Law Studies atau Celios Bhima Yudhistira memprediksi pertumbuhan ekonomi pada kuartal III kembali masuk ke zona negatif lantaran adanya PPKM Darurat. Bila kebijakan diperpanjang, pertumbuhan ekonomi akan terperosok di -0,5 persen untuk batas bawah.
“PPKM Darurat membuat konsumsi masyarakat kembali menurun. Waktu Lebaran kemarin masih ada THR yang dibayar penuh, sementara di kuartal III tidak ada momen yang dorong belanja masyarakat,” ujar Bhima.
Bhima pun melihat target yang dipatok pemerintah untuk menuju pertumbuhan ekonomi di atas 4 persen pada paruh kedua 2021 seperti pepesan kosong. Saat ini tabungan masyarakat sudah jauh berkurang, bahkan banyak aset digadaikan hingga dijual.
“Dari sisi belanja pemerintah pun nampaknya tidak bisa diandalkan karena pemerintah harus berjuang menutup pelebaran defisit,” kata Bhima.
Baca: Terkini Bisnis: Bansos PPKM Darurat Terlalu Kecil, Karyawan Garuda Surati Jokowi
