Menimbang Modernisasi Alutsista TNI Dengan Anggaran Rp 1,7 Kuadriliun

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto meninjau Pameran Industri Pertahanan usai menghadiri Rapat Tingkat Pimpinan Kementerian Pertahanan di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Kamis 23 Januari 2020. Rapim Kemhan Tahun 2020 juga memamerkan produk - produk Alutsista hasil produksi dari industri dalam negeri baik dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN). TEMPO/Subekti.

    Presiden Joko Widodo bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto meninjau Pameran Industri Pertahanan usai menghadiri Rapat Tingkat Pimpinan Kementerian Pertahanan di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Kamis 23 Januari 2020. Rapim Kemhan Tahun 2020 juga memamerkan produk - produk Alutsista hasil produksi dari industri dalam negeri baik dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN). TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah tengah merancang Peraturan Presiden (Perpres) ihwal masterplan modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) untuk jangka panjang hingga waktu 25 tahun. Dari draf Perpres yang beredar, Perencanaan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kementerian Pertahanan dan TNI untuk Renstra 2020-2044 mencapai USD 124 miliar atau setara dengan Rp 1.773 triliun.

    Rencana skema pendanaan berasal dari pinjaman asing atau luar negeri. Kementerian Pertahanan menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah setuju terhadap Peraturan Presiden tentang pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista). 

    Dalam penjelasannya, angka sebesar Rp 1,7 kuadriliun itu ditujukan untuk beberapa hal. Untuk akuisisi Alpalhankam sebesar USD 79.099.625.314, untuk pembayaran bunga tetap selama 5 Renstra sebesar USD 13.390.000.000, dan untuk dana kontijensi serta pemeliharaan dan perawatan Alpalhankam sebesar USD 32.505.274.686.

    Dijelaskan pula Renbut itu telah teralokasi sejumlah USD 20.747.882.720 pada Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah Khusus Tahun 2020-2024. Sedangkan sisanya sebesar USD 104.247.117.280, akan dipenuhi pada Renstra Tahun 2020-2024.

    Saat dikonfirmasi, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) enggan memastikan kebenaran angka ini. "Berdasarkan undang-undang itu rahasia negara, tak boleh diungkap ke publik, yang jelas Kementerian Pertahanan mendapat pinjaman dari berbagai negara, terutama dengan negara yang memiliki hak veto di PBB, itu tidak akan membebani keuangan negara," kata Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kemhan, Mayor Jenderal Rodon Pedrason, kemarin.

    Rodon mengatakan skema pinjaman asing dipilih karena pemerintah tak punya dana yang cukup untuk memenuhi kebutuhan alutsista TNI. Ia menyebut sejumlah negara ada yang meminjamkan dana USD 5 miliar hingga USD 7 miliar. Tenornya 28 tahun dengan bunga di bawah satu persen.

    "Jadi pinjaman sangat lunak. Bagaimana ini bisa tidak membebani negara? Karena bayarnya dicicil setiap tahun dari budget pertahanan yang diberikan negara. Karena itu tenornya lama," kata Rodon.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.