Ditambah dengan alokasi anggaran pertahanan sebesar rata-rata 0,78 persen PDB per tahun, ujar dia, maka anggaran pertahanan akan mencapai 1,23 persen PDB yang mendekati target anggaran pertahanan 1,5 persen PDB per tahun.
"Artinya, jika rancangan itu disetujui Presiden (Jokowi), Indonesia akan mampu mengejar target belanja pertahanan maksimal 1,5 persen dari PDB per tahun. Dengan demikian, harapannya dilema yang dirasakan tadi dapat terjawab. Pembangunan kesejahteraan terus berjalan, pembangunan pertahanan dapat ditingkatkan," ujarnya saat dihubungi Tempo, Ahad, 30 Mei 2021.
Khairul menyebut masterplan ini setidaknya bisa menjadi angin segar atas persoalan keterbatasan anggaran pertahanan Indonesia. Untuk, itu Masterplan Alutsista perlu dibarengi dengan sejumlah langkah untuk memastikan akuntabilitas dan penggunaannya tepat sasaran.
Menyangkut skema pinjaman asing, ujar dia, tenor dan bunga pinjaman tentu perlu diperhatikan. Diplomasi pertahanan harus terus dilakukan untuk menjajaki peluang pinjaman berbunga rendah dengan tenor panjang. "Setidaknya 2 persen dengan tenor minimal 12 tahun agar tidak membebani negara. Syukur-syukur jika bisa hingga di bawah 1 persen dengan tenor 28 hingga 30 tahun," ujar dia.
Sementara itu, pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie menilai anggaran Rp 1,7 kuadriliun terlalu besar. Terlebih, ujar Connie, dalam draf Perpres yang beredar, dana itu merupakan Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 dan harus habis di 2024. "Pertanyaan saya, dengan anggaran pertahanan sebesar ini, dalam tiga tahun kita mau beli apa?" kata Connie saat dihubungi Tempo, Sabtu, 29 Mei 2021.
Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengatakan anggaran Rp 1,7 kuadriliun untuk alutsista yang dibuat Kementerian Pertahanan, masih sebatas rencana yang harus mendapat persetujuan Presiden, Menteri Keuangan, dan DPR.
"Mungkin minggu depan akan didiskusikan saat membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAK/L)," ujar TB Hasanuddin saat dihubungi Tempo, Sabtu, 29 Mei 2021.
Hasanuddin mengatakan nyaris seluruh alutsista TNI yang dimiliki Indonesia sudah tua bahkan banyak yang merupakan hibah negara asing. Politikus PDIP itu pun menilai modernisasi alutsista telah menjadi satu kebutuhan agar anggaran TNI tidak habis untuk pemeliharaan alutsista yang sudah tak layak pakai.
"Pada prinsipnya saya setuju untuk memodernisasi alutsista TNI yang hampir 70 persen sudah tua, tapi memang anggaran yang dibutuhkan cukup besar. Oleh karena ini masih dalam suasana pandemi dan sektor lainnya juga masih membutuhkan anggaran, maka silakan Menteri Keuangan untuk mempertimbangkan anggarannya," kata dia.
Baca juga: Kemenhan Akui Dapat Pinjaman Asing untuk Pengadaan Alutsista
DEWI NURITA | EGI ADYATAMA
