"Anies dengan Risma (Menteri Sosial) beda 9 persen itu wajar. Mungkin karena warga Jakarta lebih banyak yang mengenal Anies dan kerja-kerja Anies bisa dirasakan oleh warga Jakarta," kata Ujang menanggapi hasil survei Median itu.
Menurut Ujang, mantan menteri pendidikan dan kebudayaan itu memang menjadi calon gubernur yang paling tinggi tingkat keterpilihan jika Pilkada Jakarta diselenggarakan pada 2022. Namun, jika Pilkada digelar sesuai 2024, maka Risma yang akan mendapatkan panggung.
"Karena dia masih jadi menteri. Sedangkan Anies sudah berhenti jadi gubernur," ujarnya Seperti diketahui, dalam Undang Undang Nomor 10/2016 tentang Pilkada, pilkada tahun 2022 dan 2023 dilakukan serentak pada 2024.
Menurut Ujang, Pilkada 2024 bakal menguntungkan PDI Perjuangan yang menguasai kursi terbanyak di Kebon Sirih, termasuk Risma yang menjadi kadernya. "Makanya PDIP emoh atau menolak untuk merevisi UU Pemilu yang didalamnya ada UU Pilkada," ujarnya.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengingatkan Anies Baswedan untuk menjaga tren positif sebagai gubernur DKI jika pemilihan kepala daerah atau Pilkada tak dihelat 2022. Anies akan kehilangan panggung politik selama dua tahun sejak jabatannya selesai pada 2022 hingga 2024.
"Di situlah sebenarnya ujian elektabilitas Anies yang sesungguhnya," kata dia. Anies bakal diuntungkan apabila pemilihan kepala daerah atau Pilkada berlangsung 2022. Namun, kondisi dapat berbalik kalau Pilkada tetap digelar serentak pada 2024 sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
