Menkes Berpindah Haluan Setelah Melihat Sengkarut Data Vaksinasi Covid-19

TEMPO.CO, Jakarta - Belum genap sebulan menjabat Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin blak-blakan ihwal sengkarut data yang ada di Kementeriannya berkaitan dengan program vaksinasi Covid-19 yang tengah berlangsung saat ini. Menurut Budi, ia awalnya mendapat laporan bahwa fasilitas kesehatan pemerintah secara agregat mampu melaksanakan vaksinasi. Bahkan tanpa perlu melibatkan rumah sakit milik pemerintah daerah dan swasta.

"Aku kapok, aku enggak percaya data nasional. Itu 60 persen enggak cukup," kata Budi dikutip dari kanal YouTube Pikiran Rakyat Media Network Suara Cimahi (PRMN SuCi) pada 22 Januari 2021.

Budi Gunadi Sadikin mengatakan fasilitas kesehatan milik pemerintah nyatanya tak mencukupi untuk dapat melaksanakan vaksinasi Covid-19. Presiden Joko Widodo menginginkan vaksinasi bisa rampung dalam waktu 12 bulan. Dengan keterbatasan fasilitas pemerintah, Budi mengatakan vaksinasi bisa-bisa baru rampung setelah 3.000 hari. "Delapan tahun baru selesai, karena fasilitasnya enggak ada," ujar Budi.

Tenaga kesehatan (nakes) menjalani vaksinasi Covid-19 di Rumah Sakit Darurat (RSD) Wisma Atlet, Jakarta, Rabu, 20 Januari 2021. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

Bukan cuma masalah fasilitas kesehatan, data penerima vaksin pun diakuinya masih bermasalah. Budi mengatakan ke depan bakal menggunakan data pemilih dari Komisi Pemilihan Umum untuk menentukan penerima vaksinasi Covid0-19.

"Udah kapok, saya enggak mau lagi pakai datanya Kementerian Kesehatan, di-crossing-crossing sama data Dukcapil, aku ambil data KPU," kata dia.

Budi mengatakan data KPU dinilainya cukup menggambarkan kondisi terkini. Apalagi, ada 270 daerah yang menggelar pemilihan kepala daerah pada Desember 2020 lalu. Asumsinya, data pemilih di daerah pemilihan telah diverifikasi faktual oleh KPU secara manual.

Baca: Menkes Nilai Indonesia Salah Terapkan Cara Testing Covid-19

"Kayaknya itu yang paling current, jadi aku ambil data KPU base-nya untuk rakyat di atas 17 tahun," kata mantan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara ini.

Persoalan data penerima vaksin Covid-19 ini juga menjadi sorotan saat rapat kerja di Komisi Kesehatan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pemerintah telah mencanangkan jumlah penerima vaksin Covid-19 sebanyak 181,5 juta masyarakat Indonesia. Angka ini merupakan data masyarakat berusia 18-59 tahun yang memenuhi syarat plus lansia sebanyak 21,5 juta orang.

Budi Gunadi mengatakan daftar itu berasal dari basis data yang dimiliki Kementerian Kesehatan disandingkan dengan data Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial, serta Badan Penyelenggara Bantuan Sosial (BPJS) Kesehatan. Data-data itu diolah oleh Telkom.

Menurut Ketua Komisi IX Felly Estelita Runtuwene, data itu masih belum dapat diandalkan. Ia mencontohkan, data BPJS Kesehatan pun masih bermasalah. "Masih banyak sekali yang belum jadi peserta BPJS Kesehatan karena ketidakmampuan mereka membayar," kata Felly dalam rapat 13 Januari lalu.

Selanjutnya: Data terbaru dari pilkada lebih akurat...

• 1
• 2
• Selanjutnya