Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jalan Kompromi PSBB DKI Jakarta Tetap Ramah Dunia Usaha

Reporter

image-gnews
Logo Te.co Blank
Logo Te.co Blank
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah DKI Jakarta memastikan akan melakukan pengetatan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB DKI Jakarta selama dua pekan mulai Senin 14 September-27 September 2020. Langkah ini diambil setelah kasus positif Covid-19 melonjak dan keterisian rumah sakit di DKI semakin menipis.

"Mengingat dalam 12 hari terakhir ini terjadi peningkatan kasus yang sangat signifikan, langkah ekstra harus dilakukan dalam penanganan kasus Covid-19. Kami merasa perlu untuk melakukan pengetatan agar pergerakan pertambahan kasus di Jakarta bisa terkendali," ujar Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dalam konferensi pers virtual, Ahad, 13 September 2020.

Dalam PSBB yang diterapkan mulai pekan ini lebih ketat dibandingkan PSBB yang diterapkan April lalu. Dalam PSBB dengan embel-embel ketat ini kegiatan perkantoran dibatasi hingga 25 persen dari kuota total dan Pemerintah Provinsi DKI hanya akan mengizinkan 11 bidang usaha beroperasi, seperti makanan-minuman, energi, keuangan, logistik, komunikasi, dan teknologi informatika. Adapun sekolah, tempat rekreasi, taman kota, sarana olahraga publik dan tempat resepsi nikah ditutup sementara.

Pemerintah Jakarta memberlakukan PSBB pertama kali pada 10 April lalu. Pembatasan ketat diperpanjang hingga tiga putaran, masing-masing sepanjang 14 hari. Pada 5 Juni lalu, pemerintah DKI melonggarkan pembatasan dengan menerapkan PSBB transisi, yang telah diperpanjang hingga lima kali. Mulai 14 September akan diberlakukan pengetatan kembali.

Menurut Anies, rem darurat perlu diinjak untuk mengendalikan wabah Covid-19. Sebab, penyebaran virus mematikan itu sangat cepat terutama pada September ini. Dalam 12 hari pertama di bulan ini menyumbang 25 persen dari total kasus positif Covid-19 di Jakarta.

"Bila kita lihat rentangnya sejak 3 Maret, sejak pertama kali kasus positif diumumkan sampai 11 September, lebih dari 190 hari. Dari 190 hari lebih itu, 12 hari terakhir pertama bulan September menyumbang 25 persen kasus positif," kata Anies.

Anies memaparkan, tercatat 7.960 kasus aktif positif Covid-19 di Jakarta pada 30 Agustus 2020. "Saat ini kita menyaksikan pada Agustus kasus aktif menurun. Memasuki September sampai 11 September, 12 hari pertama, bertambah 3.864 kasus atau sekitar 49 persen dibanding akhir Agustus," ujar Anies.

Dengan pertambahan kasus baru Covid-19 yang demikian cepat, Anies memperkirakan ruang isolasi dan ruang intensive care unit (ICU) di semua rumah sakit rujukan di Ibu Kota akan penuh pada awal hingga tengah pekan depan. Sehingga, pengetatan PSBB harus diberlakukan.

Pengaturan final yang diumumkan Minggu siang tersebut lebih longgar dibandingkan saat awal Anies menyatakan akan menerapkan PSBB ketat pada Rabu malam 9 September 2020. Saat itu, Anies awalnya berencana mewajibkan seluruh karyawan di Jakarta bekerja dari rumah (work from home/WFH) saat PSBB ketat kecuali 11 sektor esensial.

"Prinsipnya, mulai Senin, 14 September, kegiatan perkantoran yang non-esensial diharuskan laksanakan dari rumah, bekerja dari rumah, bukan usahanya yang berhenti tapi bekerja di kantornya yang ditiadakan, kegiatan usaha jalan terus, kegiatan kantor jalan terus, tapi perkantoran di gedungnya yang tak diizinkan untuk beroperasi," ujar Anies kala itu.

Setelah Anies mengumumkan rencana PSBB, indeks harga saham gabungan langsung anjlok. Hal ini membuat Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto kalang kabut upaya membangkitkan perekonomian yang mulai mapan ambuk setelah ada rencana PSBB DKI.

Airlangga menilai pernyataan Anies menimbulkan ketidakpastian perekonomian, antara lain memicu turunnya indeks harga saham gabungan (IHSG) lebih dari 5 persen. la pun mengatakan 50 persen kantor akan tetap beroperasi. Pun Airlangga mengklaim kapasitas fasilitas kesehatan masih cukup untuk menangani pasien Covid-19.

Di hari yang sama, Anies menggelar rapat bersama sejumlah menteri bidang perekonomian, yaitu Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, serta Menteri Keuangan Sri Mulyani. Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto juga hadir dalam pertemuan daring itu.

Airlangga berkukuh menyatakan saat ini fasilitas kesehatan Indonesia masih memadai untuk merawat pasien Covid-19. Ia merujuk data Satgas Covid-19 bahwa tingkat keterisian ranjang isolasi dan ruang ICU bagi pasien Covid-19 di sejumlah rumah sakit rujukan yang tersebar di delapan provinsi masing-masing sebesar 47,88 persen dan 46,11 persen. Hanya di Bali dan DKI yang keterisian tempat tidur ruang isolasi dan ICU-nya di atas 50 persen. "Sedangkan untuk enam daerah lain, di bawah 50 persen," ujarnya, dua hari lalu.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Merujuk pada data yang sama, Luhut juga meyakini bahwa rumah sakit masih mampu menangani lonjakan jumlah pasien Covid-19. Bahkan, Luhut mengajak Anies meninjau langsung Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet.

Anies mengklaim telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan Satgas Covid-19 sebelum mengumumkan kebijakan pengetatan PSBB. "Memang Pak Menko (Airlangga Hartarto) menyatakan ada perbedaan data tingkat keterisian rumah sakit," kata Anies kepada Tempo, Kamis, 10 September 2020.

Namun Anies mengklaim data Pemerintah Provinsi DKI akurat. Terlebih, DKI telah membangun sistem data baru tentang tingkat keterpakaian tempat tidur rumah sakit (bed occupancy rate) di masa pandemi ini. Semua rumah sakit di DKI terhubung dengan sistem tersebut.

Selanjutnya: Negosiasi sempat alot...

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Soal Nama Prasetyo Edi di Pilkada Jakarta, DPP Sebut Masih Proses Lobi

5 jam lalu

Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto di Kompleks Parlemen, Jakarta. ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi.
Soal Nama Prasetyo Edi di Pilkada Jakarta, DPP Sebut Masih Proses Lobi

PDI Perjuangan buka suara soal nama Prasetyo Edi Marsudi yang digadang-gadang bakal jadi calon gubernur atau wakil gubernur di Pilkada Jakarta.


Soal Pajak Hunian dengan NJOP di Bawah Rp 2 Miliar, Ini Beda Kebijakan Anies Baswedan dengan Pj Heru Budi

7 jam lalu

Program penggratisan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di DKI Jakarta berlaku untuk orang yang berjasa bagi negara, termasuk generasi di bawahnya.
Soal Pajak Hunian dengan NJOP di Bawah Rp 2 Miliar, Ini Beda Kebijakan Anies Baswedan dengan Pj Heru Budi

Berikut perbedaan kebijakan Pj Heru Budi Hartono dengan Anies Baswedan terkait pemungutan pajak hunian dengan NJOP di bawah Rp 2 miliar.


Kelakar Didik Rachbini: Kalau Tak Ada Tanda Tangan Saya, Anies Baswedan Mungkin Nasibnya Beda

7 jam lalu

Didik Rachbini Sarankan Kaji 3 Kelompok Perundang-undangan
Kelakar Didik Rachbini: Kalau Tak Ada Tanda Tangan Saya, Anies Baswedan Mungkin Nasibnya Beda

Didik Rachbini mengaku pernah memberikan persetujuan untuk mengangkat Anies Baswedan sebagai Rektor Paramadina.


Begini Alasan Pemuda Pancasila Dukung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta

12 jam lalu

Anies Baswedan di Kawasan Jakarta Selatan siang ini, Rabu, 19 Juni 2024. TEMPO/Septi Nadya
Begini Alasan Pemuda Pancasila Dukung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta

Anies menerima deklarasi dukungan dari Pemuda Pancasila itu kemarin.


Aturan Baru Bayar PBB-P2 di Jakarta, NJOP di Bawah Rp 2 Miliar Gratis Pada Masa Ahok hingga Anies

14 jam lalu

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok) dan Djarot Syaiful Hidayat mengobrol saat usai acara pelantikan anggota DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin, 26 Agustus 2019. TEMPO/Muhammad Hidayat
Aturan Baru Bayar PBB-P2 di Jakarta, NJOP di Bawah Rp 2 Miliar Gratis Pada Masa Ahok hingga Anies

Rumah dengan NJOP di bawah RP 2 Miliar di Jakarta kini kembali dikenakan pajak lewat aturan baru PBB-P2. Pada masa Ahok hingga Anies digratiskan.


Respons Anies Baswedan soal KIM Tawari PKS Tiket Cawagub Jakarta

1 hari lalu

Anies Baswedan di Kawasan Jakarta Selatan siang ini, Rabu, 19 Juni 2024. TEMPO/Septi Nadya
Respons Anies Baswedan soal KIM Tawari PKS Tiket Cawagub Jakarta

Anies Baswedan memilih berdiskusi soal persoalan di Jakarta, ketimbang membahas bursa calon pada Pilgub Jakarta 2024.


Anies Baswedan Sebut Pilkada Bukan Soal Siapa yang Jadi Calon dan Wakilnya

1 hari lalu

Anies Baswedan di Kawasan Jakarta Selatan siang ini, Rabu, 19 Juni 2024. TEMPO/Septi Nadya
Anies Baswedan Sebut Pilkada Bukan Soal Siapa yang Jadi Calon dan Wakilnya

Anies Baswedan tak terlalu memikirkan soal lawan yang akan dihadapinya dalam Pemilihan Gubernur atau Pilgub Jakarta 2024.


Pembebasan Pajak PBB di Jakarta: Dimulai Ahok, Dinaikkan Anies dan Dijadikan Progresif Heru Budi

1 hari lalu

Kolase foto Basuki Tjahja Purnama alias Ahok, Anies Baswedan dan Budi Heru (ANTARA)
Pembebasan Pajak PBB di Jakarta: Dimulai Ahok, Dinaikkan Anies dan Dijadikan Progresif Heru Budi

Pembebasan pajak PBB ini diawali oleh Gubernur Ahok pada 2016, nilainya lalu dinaikkan Anies dan dijadikan progresif Heru Budi


Wacana Pemasangan Anies Baswedan-Kaesang di Pilkada Jakarta 2024, Begini Respon PDIP, PKB, Gerindra, dan PSI

1 hari lalu

Anies Baswedan dan Kaesang Pangarep. TEMPO
Wacana Pemasangan Anies Baswedan-Kaesang di Pilkada Jakarta 2024, Begini Respon PDIP, PKB, Gerindra, dan PSI

Wacana pemasangan Anies Baswedan-Kaesang di Pilkada Jakarta 2024 direspon sejumlah partai politik.


Kilas Balik Anies Baswedan Gratiskan PBB NJOP Hunian di Bawah Rp 2 Miliar

1 hari lalu

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan bahwa pembebasan pajak bumi dan bangunan atau PBB dilanjutkan dan diperluas. DINAS KOMINFO DKI JAKARTA
Kilas Balik Anies Baswedan Gratiskan PBB NJOP Hunian di Bawah Rp 2 Miliar

Heru Budi mengatakan, pemungutan pajak NJOP untuk hunian di bawah Rp 2 miliar tidak akan terdampak pada masyarakat bawah.