Mereka yang berhak menerima bantuan tersebut yakni para pelaku usaha mikro yang sedang tidak menerima kredit modal kerja dan investasi dari perbankan. Persyaratannya, antara lain adalah tercatat sebagai warga negara Indonesia, mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK), mempunyai usaha mikro yang dibuktikan dengan surat usulan dari pengusul, serta bukan ASN, anggota TNI/POLRI, serta pegawai BUMN/BUMD.Untuk mendaftar, pelaku usaha diidentifikasi dan diusulkan oleh Lembaga Pengusul antara lain dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM Provinsi dan kabupaten/kota, koperasi yang telah disahkan sebagai badan hukum, Kementerian/Lembaga, perbankan dan perusahaan pembiayaan yang terdaftar di OJK, dan Lembaga Penyalur Program Kredit Pemerintah yang terdiri atas BUMN dan BLU. data Sebelumnya, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki mengatakan dari sekitar 17 juta data yang dikantongi pemerintah, baru sekitar 9 juta data calon penerima yang telah diproses per tanggal 12 Agustus 2020. Dari proses tersebut, data bersih yang telah diperoleh adalah sekitar 5,5 juta. Kevalidan data menjadi salah satu kunci agar bantuan ini tepat sasaran. Untuk itu, kata Rully, pemerintah akan meminta para pengusul penerima bantuan, misalnya PNM, perbankan, dan dinas, akan diminta surat tanggung jawab mutlak atas pelaku usaha yang diusulkan.Di samping itu, pelaksanaan program bantuan produktif bagi pelaku usaha mikro tersebut akan dipantau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. "Deputi pembiayaan kami juga membentuk tim monitoring dan evaluasi," ujar Rully. Penyaluran bantuan produktif bagi pelaku usaha mikro adalah program anyar yang digulirkan pemerintah. Program tersebut diharapkan bisa menjangkau pelaku usaha mikro yang belum mengakses pembiayaan dari perbankan maupun lembaga keuangan lain, atau disebut non-bankable. Pasalnya, sejumlah program untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah sebelumnya, seperti restrukturisasi kredit, subsidi bunga, hingga penjaminan modal kerja sejauh ini baru menjangkau para pelaku usaha yang sudah menjangkau pembiayaan perbankan. Program ini menjadi satu dari dua program anyar untuk UMKM yang akan digulirkan oleh pemerintah. Ketua Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Nasional Budi Gunadi Sadikin mengatakan bantuan sosial produktif bagi UMKM itu nantinya akan dikombinasikan dengan program kreditberbunga rendah. Harapannya, kata Budi, program tersebut dapat membuat masyarakat tetap memperoleh pemasukan di tengah masa pagebluk ini. Dengan demikian, program tersebut pun bisa menggenjot pertumbuhan ekonomi, sekaligus menjaga lapangan kerja di tengah pandemi.
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Pakar Hukum Unand Beri Catatan Putusan MK, Termasuk Dissenting Opinion 3 Hakim Konstitusi
1 menit lalu
Pakar Hukum Unand Beri Catatan Putusan MK, Termasuk Dissenting Opinion 3 Hakim Konstitusi
Pakar Hukum Universitas Andalas atau Unand memberikan tanggapan soal putusan MK dan dissenting opinion.
Program Makan Siang Gratis Prabowo Masuk RAPBN 2025, Ekonom Ini Ingatkan Anggaran Bakal Sangat Tertekan
39 menit lalu
Program Makan Siang Gratis Prabowo Masuk RAPBN 2025, Ekonom Ini Ingatkan Anggaran Bakal Sangat Tertekan
Direktur Ideas menanggapi rencana Presiden Jokowi membahas program yang diusung Prabowo-Gibran dalam RAPBN 2025.
Jokowi Keluhkan Banyak Masyarakat Berobat ke Luar Negeri, Ini 3 Negara Populer Tujuan Wisata Medis WNI
39 menit lalu
Jokowi Keluhkan Banyak Masyarakat Berobat ke Luar Negeri, Ini 3 Negara Populer Tujuan Wisata Medis WNI
Presiden Jokowi mengeluhkan hilangnya Rp 180 triliun devisa karena masih banyak masyarakat berobat ke luar negeri.
Terpopuler: Jokowi Bahas Program Makan Siang Gratis Prabowo di RAPBN 2025 hingga AS Larang TikTok
1 jam lalu
Terpopuler: Jokowi Bahas Program Makan Siang Gratis Prabowo di RAPBN 2025 hingga AS Larang TikTok
Berita terpopuler bisnis pada Kamis, 25 April 2024, dimulai dari program unggulan Prabowo - Gibran telah dibahas oleh Presiden Jokowi di RAPBN 2025.
Prabowo Serahkan Program Makan Siang Gratis ke Jokowi, TKN Siap Beri Usulan untuk RAPBN 2025
12 jam lalu
Prabowo Serahkan Program Makan Siang Gratis ke Jokowi, TKN Siap Beri Usulan untuk RAPBN 2025
TKN memastikan pembahasan program makan siang gratis untuk RAPBN 2025 sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi dan presiden terpilih Prabowo Subianto.
Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai
13 jam lalu
Terkini: Anggota DPR Tolak Penerapan Iuran Pariwisata di Tiket Pesawat, TKN Prabowo-Gibran Sebut Susunan Menteri Tunggu Jokowi dan Partai
Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sigit Sosiantomo mengatakan penetapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan daya beli masyarakat.
Ngabalin: Prabowo-Gibran Tetap Lanjutkan Pembangunan KEK Mandalika
13 jam lalu
Ngabalin: Prabowo-Gibran Tetap Lanjutkan Pembangunan KEK Mandalika
Tenaga Ahli Utama Deputi IV KSP Ali Mochtar Ngabalin mengatakan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK Mandalika dilanjutkan Prabowo-Gibran.
Benarkah IKN Bebas dari Sesar Gempa Aktif? Penelitinya Harapkan Riset Lanjutan
14 jam lalu
Benarkah IKN Bebas dari Sesar Gempa Aktif? Penelitinya Harapkan Riset Lanjutan
Peneliti sesar gempa aktif di IKN berharap bisa kembali dan lakukan riset lanjutan. Data BMKG juga sebut potensi yang berbeda.
Mengenali Beragam Jenis Satyalencana
14 jam lalu
Mengenali Beragam Jenis Satyalencana
Gibran tidak mendapat Satyalencana, Jokowi batal menyematkan penghargaan, yang digantikan Tito Karnavian.
Bertemu Jokowi Bahas IKN, AHY Instruksikan Pembebasan Lahan untuk Percepat Investasi Tak Asal Gusur
15 jam lalu
Bertemu Jokowi Bahas IKN, AHY Instruksikan Pembebasan Lahan untuk Percepat Investasi Tak Asal Gusur
AHY mengaku telah membahas progres perkembangan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.