TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara meminta pemerintah mempertimbangkan kembali rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan. Dia menilai hal itu belum mendesak dilakukan karena krisis kesehatan dan ekonomi akibat pandemi virus corona atau covid-19 yang belum bisa dipastikan kapan akan berakhir.
Menurut Bhima, pemerintah harus belajar ke Malaysia yang sempat mengalami kesulitan keuangan saat memindahkan ibu kota dari Kualalumpur ke Putrajaya saat krisis moneter 1998. Ancaman krisis keuangan juga terjadi pada 2020. "Tahun ini IMF juga sudah menyatakan krisis global terparah sejak depresi tahun 1930, ujarnya.
Jadi, menurut Bhima, perlu kalkulasi ulang rencana dan biaya termasuk ketika pemerintah percaya diri bisa menarik investasi asing ke proyek ibu kota baru. "Risikonya besar sekali untuk investasi di saat krisis, kalau secara rasional belum pas timingnya bagi investor untuk masuk ke proyek mercusuar," kata dia.
Pendapat berbeda diungkapkan ekonom Center of Reform on Economics (Core) Piter Abdullah. Piter memperkirakan pemerintah tetap melanjutkan program ibu kota baru berdasarkan dua pertimbangan skenario.
"Skenario optimistis tahun depan wabah (Covid-19) sudah selesai, perekonomian dengan cepat recovery," kata Piter saat dihubungi, Rabu, 17 Juni 2020.
Menurut Piter, berbekal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atau Perpu Nomor 1 Tahun 2020 yang masih mengizinkan defisit anggaran di atas 3 persen pemerintah bisa menggenjot berbagai proyek strategis termasuk ibu kota baru.
"Skenario pesimistis, tahun depan wabah belum selesai, sehingga fokus pemerintah masih akan ke penanganan wabah. Perekonomian masih melambat dan proyek strategis masih ditunda," kata dia.
Piter juga melihat anggaran pemerintah untuk membangun ibu kota baru tersedia. Yang membatasi anggaran adalah fokus pemerintah menangani wabah dan ketentuan batasan defisit.
"Kalau wabahnya sudah selesai dan tidak ada batasan defisit, sudah tidak ada masalah," ujarnya.
Pada Selasa, 16 Juni 2020, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan kelanjutan rencana pemindahan ibu kota negara akan disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam pembacaan Nota Keuangan 2021. "Soal Ibu Kota Negara nanti kita akan lihat di Nota Keuangan 2021, sekarang ini sedang kami buat," ujar Sri Mulyani.
Dia mengatakan saat ini fokus presiden dan pemerintah adalah mengatasi Covid-19, serta memulihkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Ia pun mengatakan bahwa hingga akhir tahun ini saja perekonomian Tanah Air masih perlu terus dijaga agar tidak merosot.
