Anies Baswedan, Lebaran Virtual, dan Surat Izin Mudik

Reporter:
Editor:

Martha Warta Silaban

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (tengah) memberi salam saat menghadiri prosesi pemakaman mantan Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Djoko Santoso di San Diego Hills Memorial Park, Karawang, Jawa Barat, Ahad, 10 Mei 2020. ANTARA/M Ibnu Chazar

    Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (tengah) memberi salam saat menghadiri prosesi pemakaman mantan Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Djoko Santoso di San Diego Hills Memorial Park, Karawang, Jawa Barat, Ahad, 10 Mei 2020. ANTARA/M Ibnu Chazar

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta warga tidak mudik atau datang ke Ibu Kota pada momen Idul Fitri 1441 Hijriah. Menurut mantan menteri pendidikan dan kebudayaan itu, keluar masuk warga selama masa pembatasan sosial berskala besar atau PSBB bakal berpotensi terjadinya gelombang kedua pandemi virus corona yang sangat besar.

    Apalagi, kata dia, banyak di antara masyarakat yang sudah terpapar Covid-19 tidak bergejala. Sehingga dengan tidak adanya keluhan bukan berarti aman. "Karena itu jangan mengambil sikap yang tidak mementingkan kepentingan orang banyak," kata Anies.

    Pemprov DKI Jakarta pun telah mengeluarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 47 Tahun 2020 tentang tentang pembatasan kegiatan bepergian keluar masuk Provinsi DKI Jakarta dalam rangka pencegahan Covid-19. Kebijakan ini melarang warga di luar Jabodetabek keluar - masuk Jakarta tanpa mengantongi Surat Izin Keluar Masuk (SIKM).

    "Dalam Pergub tersebut, warga ber-KTP Jabodetabek memang tidak perlu mengurus SIKM. Namun perlu digarisbawahi aktivitas di kawasan Jabodetabek hanya diizinkan untuk kebutuhan yang esensial dan mengacu pada ketentuan PSBB," ucapnya.

    Adapun terkait dengan sanksi yang akan dikenakan bagi para pelanggar Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB di Jakarta, Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Gubernur nomor 41/2020 tentang sanksi bagi pelanggar Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), sanksi-sanksi yang akan dikenakan kepada pelanggar mulai dari teguran tertulis, kerja sosial, hingga denda berbayar.

    Penggagas Gerakan Indonesia Mengajar itu juga melarang warganya mudik lokal di kawasan Jabodetabek. "Jangan ada Mudik Lokal, yang boleh adalah Mudik Virtual,” ucapnya.

    Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengajak warga Ibu Kota berlebaran virtual di tengah pagebluk virus corona. "Sekarang lebarannya virtual, tidak ada mudik, tidak ada kunjung mengunjungi, nikmati kemenangan dengan cara berbeda," ujarnya.

    Riza berharap warga Ibu Kota bisa bersabar dengan kebijakan pembatasan sosial yang dibuat pemerintah untuk menghadapi wabah ini. Selama masa mudik dan menjelang silaturahmi lebaran ini, Riza mengimbau warga agar bisa tetap berada di rumah.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Kantor dan Tempat Kerja

    BPOM melansir panduan penerapan new normal alias tatanan baru. Ada sembilan rekomendasi agar pandemi tak merebak di kantor dan tempat kerja.