Sederet Regulasi Baru Jokowi, Membangun Otoritarianisme

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo (kedua kanan) bersama Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy (kiri), Direktur Utama PT Pos Indonesia Gilarsi W Setijono (kedua kiri) dan Menteri Sosial Juliari P Batubara (kanan) memberikan keterangan kepada wartawan usai meninjau penyerahan Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kantor Pos Bogor, Jawa Barat, Rabu 13 Mei 2020. Presiden mengecek penyaluran BST kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kota Bogor dan berharap dengan adanya bantuan sosial ini bisa memperkuat daya beli masyarakat hingga nanti konsumsi domestik Indonesia menjadi normal kembali. ANTARA FOTO/Arif Firmansyah

    Presiden Joko Widodo (kedua kanan) bersama Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy (kiri), Direktur Utama PT Pos Indonesia Gilarsi W Setijono (kedua kiri) dan Menteri Sosial Juliari P Batubara (kanan) memberikan keterangan kepada wartawan usai meninjau penyerahan Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kantor Pos Bogor, Jawa Barat, Rabu 13 Mei 2020. Presiden mengecek penyaluran BST kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kota Bogor dan berharap dengan adanya bantuan sosial ini bisa memperkuat daya beli masyarakat hingga nanti konsumsi domestik Indonesia menjadi normal kembali. ANTARA FOTO/Arif Firmansyah

    Pusako mencatat, setidaknya ada empat regulasi otoritarian lain yang diupayakan pemerintah untuk lolos. Yang pertama, adalah RUU Omnibus Law yang saat ini pembahasannya masih tertunda di DPR. Feri mengatakan RUU ini mengatur 400 hal lebih dengan PP semata. Termasuk Undang-Undang Minerba yang baru saja disahkan oleh DPR.

    Ada ada pula Perpu nomor 2 tentang penundaan Pilkada, yang menurut Feri membuat pemerintah menentukan proses penyelenggaraan pemilu, selain DPR dan Komisi Pemilihan Umum. Penentuan proses penyelenggaran pemilu kepala daerah seharusnya diserahkan kepada KPU. “Pemerintah bolehlah memberikan saran, tapi tidak boleh ikut menentukan," kata dia.

    Feri menyoroti Perpu nomor 1 tahun 2020, tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease-2019 (Covid-19). Di tengah masalah pandemi yang tengah menggerogoti Indonesia, Feri menyesalkan regulasi yang dibuat justru sekaligus melanggengkan dominasi pemerintah Jokowi atas rakyat.

    Perpu nomor 1 tahun 2020 itu dinilainya terlalu meletakkan pengaturan postur anggaran ke dalam Perpres. Perpu 1 juga memberikan hak kekebalan hukum bagi pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). "Ketentuan mengenai postur anggaran harusnya tidak diatur pemerintah sendiri, apalagi penentuan seluruh anggaran," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Kantor dan Tempat Kerja

    BPOM melansir panduan penerapan new normal alias tatanan baru. Ada sembilan rekomendasi agar pandemi tak merebak di kantor dan tempat kerja.