Sederet Regulasi Baru Jokowi, Membangun Otoritarianisme

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo (kedua kanan) bersama Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy (kiri), Direktur Utama PT Pos Indonesia Gilarsi W Setijono (kedua kiri) dan Menteri Sosial Juliari P Batubara (kanan) memberikan keterangan kepada wartawan usai meninjau penyerahan Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kantor Pos Bogor, Jawa Barat, Rabu 13 Mei 2020. Presiden mengecek penyaluran BST kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kota Bogor dan berharap dengan adanya bantuan sosial ini bisa memperkuat daya beli masyarakat hingga nanti konsumsi domestik Indonesia menjadi normal kembali. ANTARA FOTO/Arif Firmansyah

    Presiden Joko Widodo (kedua kanan) bersama Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy (kiri), Direktur Utama PT Pos Indonesia Gilarsi W Setijono (kedua kiri) dan Menteri Sosial Juliari P Batubara (kanan) memberikan keterangan kepada wartawan usai meninjau penyerahan Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kantor Pos Bogor, Jawa Barat, Rabu 13 Mei 2020. Presiden mengecek penyaluran BST kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kota Bogor dan berharap dengan adanya bantuan sosial ini bisa memperkuat daya beli masyarakat hingga nanti konsumsi domestik Indonesia menjadi normal kembali. ANTARA FOTO/Arif Firmansyah

    Di PP baru, ayat serupa juga ada. Namun terdapat tambahan ayat di bawahnya, yang menyebutkan bahwa ketentuan di pasa (2) itu, dapat dikecualikan sepanjang mendapatkan persetujuan dari Presiden. Presiden bisa memberi izin setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri, Kepala BKN, dan Menteri Keuangan.

    Feri Amsari melihat dalam konteks ini, pemerintah seakan mencoba melegalisasi kekuasaannya agar terlihat sangat dominan. Publik terutama PNS, akan mengalami ketakutan untuk melawan pemerintah dengan adanya PP itu. "Saya melihat Pak Jokowi membangun otoritarianisme melalui perundang-perundangan di mana kekuasaannya menjadi terlihat garang," kata Feri.

    Namun Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Agus Pramusinto mengatakan PP baru itu dibuat untuk memperbaiki kinerja ASN ke depan. Ia mengatakan PP ini dibuat agar pelanggar sistem merit semakin diminimalisir. "Perubahan yang dilakukan akan memperkuat penerapan sistem merit. Selama ini masih ada beberapa kepala daerah yang melanggar sistem merit dalam promosi ASN," kata Agus saat dihubungi Tempo, Ahad, 17 Mei 2020.

    Meski begitu, Feri tetap berpendapat PP ini masih tak ada urgensinya. Jokowi seakan bertentangan dengan semangat yang digadang-gadang untuk menyederhanakan aturan. Ini malah menambah aturan dan kontroversial.

    Terlebih, Feri mengatakan PP ini seakan menegaskan upaya pemerintah untuk membangun otoritariansime di Indonesia. Ia menilai jika diperhatikan, sudah banyak Undang-Undang yang ditujukan untuk membuat Presiden tak tertandingi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Kantor dan Tempat Kerja

    BPOM melansir panduan penerapan new normal alias tatanan baru. Ada sembilan rekomendasi agar pandemi tak merebak di kantor dan tempat kerja.