Paket Stimulus Corona dan Proyek Bandung Bondowoso

Menteri Sosial Juliari Batubara (kiri) menyerahkan bantuan alat pelindung diri (APD) untuk tenaga medis kepada Menteri BUMN Erick Thohir (kanan) di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Selasa 7 APril 2020. Kementerian Sosial memberikan bantuan sebanyak 20 ribu pakaian APD kepada Kementerian BUMN guna membantu tenaga medis dalam penanganan COVID-19. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah ekonom meminta pemerintah berhati-hati dalam menyiapkan data penerima manfaat bantuan jaring pengamanan sosial di masa pandemi virus corona. Penghimpunan data tersebut mesti dikawal serius lantaran rawan ditunggangi penumpang gelap.

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bima Yudhistira, menilai risiko penumpang gelap muncul karena penghimpunan data saat ini dilakukan secara kilat. Ia mencontohkan program kartu prakerja. Berdasarkan pengamatannya, pemerintah hanya memiliki waktu sekitar sepekan untuk mengakurasi nama-nama yang layak menerima bantuan untuk program anyaran ini.

Padahal, target penerima manfaat kartu tersebut tergolong besar, yakni mencapai 164 ribu orang per pekan atau 5,6 juta pendaftar selama 2020. "Memang ini proyek bandung bodowoso. Deadline data disetor tanggal 1 April dan tanggal 7 April sudah rencana dijalankan," ujar Bhima kepada Tempo, Kamis, 9 April 2020.

Bhima khawatir penghimpunan data kilat ini tidak disertai dengan akurasi berlapis sehingga ke depan akan berisiko memunculkan masalah terkait validitas data penerima kartu. Di samping itu, ia memandang pengawasan publik terhadap penggunaan anggaran dalam penanganan masalah virus corona juga terbatas.

Musababnya, lembaga keuangan negara ditengarai akan kebal hukum karena dilindungi oleh Pasal 27 Peraturah Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020. Dalam pasal itu disebutkan, lembaga keuangan negara tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata.

Pandangan seragam juga disampaikan Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal. Faisal mengatakan pemerintah perlu memiliki skema yang jelas dalam mendata penerima program bantuan sosial, khususnya kartu prakerja yang tergolong baru. Ia menyebut, dalam hal ini, pemerintah pusat harus berkoordinasi secara insentif dengan pemerintah daerah.

Sebab pemerintah daerah nantinya akan menjadi pelaksana dalam realisasi pemberian bantuan ini. "Pengawasan paling penting sebetulnya dari pusat ke pemda karena yang tahu kondisi lapangan adalah pemda," ucapnya.

Pemerintah sebelumnya mengumumkan akan memberikan stimulus kepada masyarakat yang rentan terdampak wabah virus corona. Berdasarkan catatan Tempo, pemerintah akan memberikan program kartu prakerja, terutama untuk pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK, kepada 5,6 juta penerima manfaat sepanjang 2020.

Jumlah ini naik drastis lantaran semula, pemerintah hanya menargetkan 2 juta pengguna. Penambahan jumlah penerima bantuan tersebut berdampak terhadap kenaikan kebutuhan anggaran dari semula Rp 10 triliun menjadi Rp 20 triliun.

Selanjutnya, pemerintah juga akan memberikan stimulus berupa keringanan hingga penggratisan pembayaran listrik untuk pelanggan 450 VA dan 900 VA bersubsidi. Insentif ini akan dikucurkan selama tiga bulan, yakni mulai April, Mei, hingga Juni mendatang.

Tak hanya itu, pemerintah bakal memberikan keringanan pembayaran kredit berupa penangguhan bunga dan pokok untuk kredit usaha rakyat atau KUR selama enam bulan. Pemberian stimulus itu telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/PJK.03/2020. Kebijakan restrukturisasi ini berlaku untuk kredit atau pembiayaan yang diberikan sebelum maupun setelah debitur terimbas dampak virus corona.






Heru Budi Optimistis Kemiskinan Ekstrem Jakarta 0 Persen di 2024, Begini Intervensi DKI

1 hari lalu

Heru Budi Optimistis Kemiskinan Ekstrem Jakarta 0 Persen di 2024, Begini Intervensi DKI

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono telah menginstruksikan jajaran Pemprov DKI Jakarta untuk terus menjalankan Program Intervensi Kemiskinan Terpadu, di antaranya terjun langsung ke setiap wilayah untuk melakukan validasi dan pemutakhiran data.


Warga Miskin Ekstrem di Jakarta Naik pada 2022, BKKBN Seharusnya Tidak Ada

5 hari lalu

Warga Miskin Ekstrem di Jakarta Naik pada 2022, BKKBN Seharusnya Tidak Ada

Penduduk miskin ekstrem di DKI sudah diintervensi dengan berbagai bantuan sosial, seperti KJP , kartu lansia hingga pangan bersubsisi.


Kasus Covid-19 di Cina Mulai Turun

10 hari lalu

Kasus Covid-19 di Cina Mulai Turun

Otoritas di Cina mengklaim infeksi virus corona sudah lewati puncaknya. Namun ahli memperingatkan terhadap kemungkinan lonjakan kasus Covid-19.


China Laporkan 13.000 Tewas Akibat Covid dalam Sepekan Terakhir

13 hari lalu

China Laporkan 13.000 Tewas Akibat Covid dalam Sepekan Terakhir

Jumlah korban tewas akibat Covid-19 di China disebut tak mencerminkan angka sebenarnya.


China Akhirnya Jujur Soal Data Covid-19 ke WHO, Jumlah Kematian Tembus 60 Ribu

19 hari lalu

China Akhirnya Jujur Soal Data Covid-19 ke WHO, Jumlah Kematian Tembus 60 Ribu

China buka-bukaan soal data Covid-19 ke WHO. Sejak kebijakan nol-Covid dicabut pada Desember lalu, kasus Corona di China melonjak tajam.


Kematian Akibat Covid-19 di Cina Nyaris 60 Ribu Orang

21 hari lalu

Kematian Akibat Covid-19 di Cina Nyaris 60 Ribu Orang

Cina mempublikasi laporan berdasarkan catatan rumah sakit bahwa kematian akibat Covid-19 hampir mendekati angka 60 ribu orang


PSI Minta KPK Usut Dugaan Korupsi Bansos Rp 2,85 Triliun di DKI Jakarta

22 hari lalu

PSI Minta KPK Usut Dugaan Korupsi Bansos Rp 2,85 Triliun di DKI Jakarta

Partai Solidaritas Indonesia atau PSI mendesak KPK mengusut dugaan korupsi dana bantuan sosial DKI Jakarta pada 2020, yang mencapai Rp 2,85 triliun.


Heru Budi Hartono Bicara Soal Tudingan Korupsi Bansos Era Anies Baswedan, 'Udah' Lama

24 hari lalu

Heru Budi Hartono Bicara Soal Tudingan Korupsi Bansos Era Anies Baswedan, 'Udah' Lama

Heru Budi Hartono bicara soal dugaan korupsi bansos DKI Jakarta tahun 2020 saat masa kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan.


Bentley Cetak Rekor Penjualan Tertinggi di 2022, Tembus 15.174 Unit

26 hari lalu

Bentley Cetak Rekor Penjualan Tertinggi di 2022, Tembus 15.174 Unit

SUV Bentley Bentayga menjadi model terlaris dengan kontribusi 42 persen dari total penjualan sepanjang 2022.


Update Covid-19 di Cina, Yunani, Jerman dan Swedia Ikut Kencangkan Aturan ke Pelancong

30 hari lalu

Update Covid-19 di Cina, Yunani, Jerman dan Swedia Ikut Kencangkan Aturan ke Pelancong

Yunani, Jerman dan Swedia bergabung dengan negara-negara yang memberlakukan pembatasan pada pelancong dari Cina butut kenaikan Covid-19 di sana