Dari sisi bantuan tunai dan sembako, pemerintah telah memiliki pelbagai model yang akan dikembangkan, baik dari sisi kuantitas penerima maupun kualitas bantuannya. Pertama, bantuan untuk program keluarga harapan atau PKH.
Saat ini, pemerintah sudah mengalokasikan dana sebesar Rp 37,4 triliun untuk pos pemberian bantuan kepada penerima manfaat PKH. Anggaran tersebut naik dari alokasi yang disiapkan dalam APBN 2020 sebesar Rp 29,13 triliun.
Kenaikan anggaran ini terjadi karena pemerintah menambah jumlah penerima manfaat yang semula 9,2 juta keluarga menjadi 10 juta keluarga. Di samping itu, pemerintah juga menambah besaran anggaran untuk masing-masing penerima manfaat.
Besaran anggaran per tahun untuk ibu hamil, misalnya, yang semula Rp 3 juta menjadi Rp 3,75 juta. Kemudian anak usia dini yang tadinya Rp 3 juta menjadi Rp 3,5 juta. Kemudian, siswa SD yang tadinya Rp 900 ribu menjadi Rp 1,25 juta.
Sedangkan siswa SMP yang semula Rp 1,5 juta menjadi Rp 1,87 juta Siswa SMA yang semula Rp 2 juta menjadi Rp 2,5 juta; disabilitas yang semula Rp 2,4 juta menjadi Rp 3 juta; dan lansia yang semula Rp 2,4 juta menjadi Rp 3 juta.
Kedua, pemerintah menyiapkan pemberian kartu sembako bagi 20 juta keluarga. Jumlah ini bertambah dari sebelumnya 15,6 juta keluarga dengan durasi penerimaan selama sembilan bulan. Per bulan, masing-masing penerima manfaat akan memperoleh bantuan sembako senilai Rp 200 ribu atau naik dari sebelumnya Rp 150 ribu. Adapun pemberian sembako itu membutuhkan anggaran Rp 43,6 triliun.
Selanjutnya, ketiga, pemerintah akan menyiapkan program bantuan langsung tunai atau BLT kepada 9 juta penerima manfaat dengan kriteria sudah tercatat dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Penerima manfaat juga harus berada di luar wilayah Jabodetabek dan sebelumnya belum pernah menerima bantuan sosial. Bantuan akan diberikan selama tiga bulan dengan besaran yang masih dihitung.
Keempat, pemerintah berencana memberikan paket sembako untuk warga di Jabodetabek sejumlah 2,6 juta keluarga. Bantuan akan diberikan selama tiga bulan dengan total bantuan masing-masing Rp 600 ribu per penerima.
Ihwal proses pendataan penerima manfaat bantuan sosial, khususnya kartu prakerja, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memastikan pemerintah telah memiliki prosedur yang sistematis. Ia menjelaskan masing-masing kementerian dan lembaga akan menyorongkan data kepada Project Management Office (PMO) yang berfungsi sebagai organisasi yang menjalankan program tersebut.
"Data yang diimput kementerian dan lembaga akan disubmit ke PMO termasuk dari Kemnaker," tuturnya kepada Tempo.
Begitu juga dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Menteri Parekraf Wishnutama Kusubandio mengatakan kementerian telah membuka jalur komunikasi bagi pelaku usaha di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang terdampak wabah untuk segera mendaftar sebagai penerima manfaat bantuan.
Nantinya, data itu akan diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kemenparekraf. "Kami juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Koperasi dan UMKM untuk memperoleh data pihak terdampak di sektor pariwisata yang mendaftar lewat kementerian itu. Ini pun masih kami sortir lagi," ucapnya.
Untuk menghindari data ganda atau adanya penumpang gelap, Wishnutama mengatakan penerima kartu prakerja harus melengkapi data diri dengan nomor induk kependudukan (NIK). Saat ini, Wishnutama menjelaskan, kementeriannya telah berhasil menghimpun 120 ribu pekerja terdampak sebagai calon penerima kartu. Data itu akan terus bergerak seiring dengan adanya sinkronisasi dengan pelbagai kementerian.
Sedangkan untuk bantuan langsung yang akan diberikan Kementerian Sosial kepada masyarakat, Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Mokhamad O. Royani memastikan pihaknya telah melakukan data cleansing sebelum stimulus tersebut dikucurkan. Data yang dimaksud ialah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
"Karena sistem kami sudah terbentuk sebelumnya, jadi relatif mudah bila ada penyesuaian," ucapnya.
Royani menyampaikan, dari data itu, kementerian akan menyisir keluarga mana yang termasuk dalam desil I yang tergolong sebagai penerima pertama.
Selanjutnya, setelah seluruh keluarga desil I menerima bantuan, pemerintah bakal melanjutkan pencarian ke keluarga yang tergolong dalam desil II dan seterusnya.
Royani memastikan seluruh pencairan bantuan PKH dimulai pada pertengahan April. Pengucuran bantuan ini juga ditargetkan sudah akan kelar sebelum akhir bulan nanti.
