Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Berebut Mandat Pemerintahan Setelah Mahathir Mundur

image-gnews
PM Malaysia Mahathir Mohamad. REUTERS
PM Malaysia Mahathir Mohamad. REUTERS
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pengunduran diri Perdana Menteri Mahathir Mohamad pada Senin menyebabkan kebuntuan politik Malaysia dengan runtuhnya koalisi pemerintahan Pakatan Harapan.

Meski Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agung, Al-Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, menerima pengunduran diri Mahathir Mohamad, Raja kemudian menunjuk Mahathir sebagai perdana menteri interim hingga ada perdana menteri definitif.

Mahathir Mohamad, perdana menteri Malaysia yang berusia 94 tahun, dan calon penerus yang ia janjikan, Anwar Ibrahim, bergabung pada 2018 untuk menggulingkan partai yang memerintah di mana keduanya pernah menjadi anggota, dikutip dari New York Times, 25 Februari 2020.

Partai United Malays National Organization yang dikenal sebagai UMNO, berada di pusat skandal 1MDB, yang membuat perdana menteri saat itu, Najib Razak, tersingkir.

Mahathir telah menjanjikan Anwar Ibrahim, ketua umum Partai Keadilan Rakyat (PKR), kursi perdana menteri. Namun, tak ada tanggal peralihan pasti yang ditentukan.

PKR bersama dengan partai Partai Pribumi Bersatu Malaysia (PPBM) atau yang dikenal Bersatu, dan partai lainnya membentuk koalisi mayoritas bernama Pakatan Harapan.

Pengunduran diri Mahathir terjadi pada Senin pukul 1 siang ketika dia mengirim surat pengunduran dirinya ke Raja Malaysia.

Sebelumnya Free Malaysia Today pada 23 Februari melaporkan bahwa mantan perdana menteri Najib Razak telah mengkonfirmasi bahwa anggota parlemen UMNO telah menandatangani deklarasi undang-undang yang mendukung pembentukan koalisi politik baru.

Mengutip The Malaya Post, Najib mengatakan bahwa mereka telah setuju, dengan syarat, untuk pembentukan koalisi oleh Perdana Menteri Dr Mahathir Mohamad. Namun, dia tidak menyatakan syarat apa yang melekat pada deklarasi tersebut.

Spekulasi yang muncul adalah koalisi baru akan disebut Perikatan Nasional atau Pakatan Nasional.

Anwar Ibrahim mengatakan Mahathir Mohamad menyangkal keterlibatan plot yang ingin membentuk koalisi pemerintahan baru tanpa Partai Keadilan Rakyat (PKR), Democratic Action Party (DAP), dan Partai Amanah.

"Tidak, saya pikir itu bukan dia karena namanya digunakan, oleh orang-orang di dalam partai saya dan di luar, menggunakan namanya," kata Anwar berbicara di markas PKR, dikutip dari Malay Mail.

Azmin Ali. REUTERS

Kisruh ini membuat Deputi Presiden Partai Keadilan Rakyat, Azmin Ali dan wakilnya, Zuraida Kamaruddin, diberhentikan dari jabatannya.

Sekretaris Jenderal PKR, Saifuddin Nasution Ismail, mengatakan keputusan ini diambil oleh Dewan Kepemimpinan Pusat PKR atau MPP setelah mendapat informasi mengenai peran keduanya dalam pengkhianatan terhadap partai.

Merespons tudingan berkhianat, Azmin Ali dan 10 anggota parlemen yang berhenti dari PKR menulis pernyataan bersama pada Senin malam bahwa tindakan mereka hanyalah "langkah pro-aktif" untuk mengakhiri apa yang mereka sebut konspirasi menggulingkan Mahathir sebagai perdana menteri di tengah masa jabatannya, dikutip dari Channel News Asia.

Azim Ali juga membagikan pernyataan ini di akun Facebook-nya pada hari yang sama. 11 faksi PKR yang keluar menganggap tuntutan alih kekuasaan terhadap Mahathir membuatnya bak "bebek lumpuh".

Dikutip dari New York Times, mantan menteri keuangan dan pemimpin partai DAP yang mayoritas Cina, Lim Guan Eng, mengatakan bahwa perdana menteri telah mengundurkan diri bukan karena dia ingin mengungguli Anwar tetapi karena dia muak dengan anggota koalisinya yang telah merencanakan untuk bergabung dengan UMNO.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pengunduran diri Mahathir otomatis membuat kabinet Pakatan Harapan gugur. Raja Malaysia telah memberhentikan 26 menteri koalisi Pakatan Harapan di bawah Konstitusi Federal Pasal 43 (5). Ini berarti Mahathir sebagai perdana menteri interim akan mengawal pemerintahan sampai pemerintahan definitif terbentuk.

Mahathir juga telah mengundurkan diri sebagai ketua partai PPBM meski putusannya ditolak oleh dewan tertinggi partai.

Berebut mayoritas Dewan Rakyat

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kepala Sekretariat PPLN Kuala Lumpur Ungkap Penggantian 1.402 Data Pemilih Tanpa Ada Berita Acara

6 jam lalu

Masduki, anggota non-aktif Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur, Malaysia, yang sempat buron dan telah menyerahkan diri ke pihak berwajib, tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (13/3/2024) untuk mengikuti sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan. ANTARA/Fath Putra Mulya.
Kepala Sekretariat PPLN Kuala Lumpur Ungkap Penggantian 1.402 Data Pemilih Tanpa Ada Berita Acara

Kepala Sekretariat mengatakan anggota PPLN Kuala Lumpur kerap tak siap dalam menyiapkan agenda penting berhubungan dengan Pemilu 2024.


Jadi Saksi Pemalsuan Data Pemilih, Ketua NasDem Malaysia Pilih Hadiri Sidang Secara Langsung di Jakarta

6 jam lalu

Suasana sidang pembacaan dakwaan kasus dugaaan tindak pidana pemilihan umum (pemilu) terkait penambahan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kuala Lumpur, Malaysia di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung mendakwa tujuh terdakwa yaitu Umar Faruk, Tita Oktavia Cahya Rahayu, Dicky Saputra, Aprijon, Puji Sumarsono, A Khalil dan Masduki Khamdan Muchamad telah menambahkan dan mengurangi data pemilih di Kuala Lumpur, Malaysia. ANTARA/ Rivan Awal Lingga
Jadi Saksi Pemalsuan Data Pemilih, Ketua NasDem Malaysia Pilih Hadiri Sidang Secara Langsung di Jakarta

Ketua Partai Nasdem Malaysia memilih hadir secara langsung di sidang agar ia bisa leluasa menjelaskan duduk perkara pemalsuan data pemilih.


Sidang Pemalsuan Data Pemilih di Malaysia, Ada 81.523 Data Pemilih Salah Alamat

7 jam lalu

Suasana sidang pembacaan dakwaan kasus dugaaan tindak pidana pemilihan umum (pemilu) terkait penambahan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kuala Lumpur, Malaysia di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung mendakwa tujuh terdakwa yaitu Umar Faruk, Tita Oktavia Cahya Rahayu, Dicky Saputra, Aprijon, Puji Sumarsono, A Khalil dan Masduki Khamdan Muchamad telah menambahkan dan mengurangi data pemilih di Kuala Lumpur, Malaysia. ANTARA/ Rivan Awal Lingga
Sidang Pemalsuan Data Pemilih di Malaysia, Ada 81.523 Data Pemilih Salah Alamat

Kepala Sekretariat PPLN Kuala Lumpur menjadi saksi dalam sidang dugaan pemalsuan data pemilih Pemilu 2024.


Ketua NasDem Malaysia Balik Menuding PPLN Kuala Lumpur Lobi Partai Politik untuk Menambah Pemilih KSK

8 jam lalu

Hakim Ketua Buyung Dwikora (tengah) bersama Hakim Anggota Budi Prayitno (kiri), dan Arlen Veronica (kanan) berdiskusi saat memimpin sidang pembacaan dakwaan kasus dugaaan tindak pidana pemilihan umum (pemilu) terkait penambahan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kuala Lumpur, Malaysia di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung mendakwa tujuh terdakwa yaitu Umar Faruk, Tita Oktavia Cahya Rahayu, Dicky Saputra, Aprijon, Puji Sumarsono, A Khalil dan Masduki Khamdan Muchamad. ANTARA/ Rivan Awal Lingga
Ketua NasDem Malaysia Balik Menuding PPLN Kuala Lumpur Lobi Partai Politik untuk Menambah Pemilih KSK

Ketua Partai NasDem Malaysia Tengku Adnan mengatakan usulan menambah jumlah pemilih Kotak Suara Keliling atau KSK datang dari PPLN Kuala Lumpur.


Intip Besaran Gaji WNI Jadi PRT Ilegal di Malaysia, Berakhir di Tahanan Imigrasi

1 hari lalu

Sejumlah TKI Ilegal yang dipulangkan dari Malaysia menunggu untuk menjalani pemeriksaan kesehatan setibanya di Terminal Penumpang Nusantara Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat 12 Juni 2020. Sebanyak 436 TKI Ilegal tersebut nantinya akan dipulangkan ke daerah asalnya di 22 provinsi. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Intip Besaran Gaji WNI Jadi PRT Ilegal di Malaysia, Berakhir di Tahanan Imigrasi

Malaysia menangkap 158 pekerja migran ilegal, termasuk dari Indonesia. Berapa besarnya gaji PRT di Malaysia hingga nekat menjadi TKI ilegal?


Ridwan Kamil Kurator IKN Berikan Contoh Negara yang Gagal Memindahkan Ibu Kota

1 hari lalu

Presiden Joko Widodo berbincang bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Ridwan Kamil saat meninjau proyek Tol IKN seksi 3A di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu, 1 November 2023. Tol IKN yang menghubungkan Balikpapan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan jarak 57 kilometer itu telah mencapai progres 55 persen. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden
Ridwan Kamil Kurator IKN Berikan Contoh Negara yang Gagal Memindahkan Ibu Kota

Ridwan Kamil pernah ingatkan Jokowi, IKN harus layak huni dan manusiawi jangan sampai gagal seperti pemindahan ibu kota baru di beberapa negara.


Malaysia Kutuk Serangan Israel terhadap Distribusi Bantuan Mereka di Gaza

3 hari lalu

Pekerja Palestina berdiri di samping kotak bantuan yang berlumuran darah, di pusat distribusi bantuan UNRWA setelah serangan Israel, saat konflik antara Israel dan Hamas berlanjut, di Rafah, di selatan Jalur Gaza 13 Maret 2024. REUTERS/Mohammed Salem
Malaysia Kutuk Serangan Israel terhadap Distribusi Bantuan Mereka di Gaza

Malaysia mengutuk keras serangan atas distribusi bantuan mereka di Jalur Gaza yang menyebabkan delapan warga Palestina tewas dan 20 orang lainnya luka


Cerita Masduki ketika Menjadi Tahanan Kota atas Perkara PPLN Kuala Lumpur, Dipasangi Gelang GPS

3 hari lalu

Terdakwa kasus dugaaan tindak pidana pemilihan umum (Pemilu) terkait penambahan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kuala Lumpur, Malaysia Masduki Khamdan Muchamad (kanan) berdiskusi dengan kuasa hukumnya saat menjalani sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Tujuh tersangka didakwa telah menambahkan dan mengurangi data pemilih di Kuala Lumpur, Malaysia. ANTARA/Rivan Awal Lingga
Cerita Masduki ketika Menjadi Tahanan Kota atas Perkara PPLN Kuala Lumpur, Dipasangi Gelang GPS

Masduki Khamdan, PPLN Kuala Lumpur terdakwa tindak pidana pemilu 2024 kini menjadi tahanan kota di bawah pengawasan Kejaksaan Agung.


PLN dan USTDA Sepakati Studi Kelayakan Interkoneksi Listrik Indonesia-Malaysia

3 hari lalu

PLN dan USTDA Sepakati Studi Kelayakan Interkoneksi Listrik Indonesia-Malaysia

PT PLN (Persero) memperoleh hibah sekitar US$2 juta atau Rp31 miliar dari Badan Perdagangan dan Pembangunan Amerika Serikat atau The United States Trade and Development Agency (USTDA).


Ditunjuk Jokowi Jadi Kurator IKN, Ridwan Kamil Belajar dari Kegagalan Malaysia dan Myanmar

4 hari lalu

Presiden Joko Widodo berbincang dengan para menteri Kabinet Indonesia Maju di IKN, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat, 3 November 2023. Mensesneg Pratikno, Menteri BUMN Erick Thohir, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, Wakil Kepala Otorita IKN, dan Ridwan Kamil turut serta dalam obrolan pagi di tengah rindang pepohonan IKN tersebut. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden
Ditunjuk Jokowi Jadi Kurator IKN, Ridwan Kamil Belajar dari Kegagalan Malaysia dan Myanmar

Ridwan Kamil mengatakan bahwa IKN harus menjadi kota yang layak huni dan manusiawi, menghindari terulangnya kegagalan Malaysia dan Myanmar