Berebut Mandat Pemerintahan Setelah Mahathir Mundur

Reporter:
Editor:

Eka Yudha Saputra

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • PM Malaysia Mahathir Mohamad. REUTERS

    PM Malaysia Mahathir Mohamad. REUTERS

    TEMPO.CO, Jakarta - Pengunduran diri Perdana Menteri Mahathir Mohamad pada Senin menyebabkan kebuntuan politik Malaysia dengan runtuhnya koalisi pemerintahan Pakatan Harapan.

    Meski Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agung, Al-Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, menerima pengunduran diri Mahathir Mohamad, Raja kemudian menunjuk Mahathir sebagai perdana menteri interim hingga ada perdana menteri definitif.

    Mahathir Mohamad, perdana menteri Malaysia yang berusia 94 tahun, dan calon penerus yang ia janjikan, Anwar Ibrahim, bergabung pada 2018 untuk menggulingkan partai yang memerintah di mana keduanya pernah menjadi anggota, dikutip dari New York Times, 25 Februari 2020.

    Partai United Malays National Organization yang dikenal sebagai UMNO, berada di pusat skandal 1MDB, yang membuat perdana menteri saat itu, Najib Razak, tersingkir.

    Mahathir telah menjanjikan Anwar Ibrahim, ketua umum Partai Keadilan Rakyat (PKR), kursi perdana menteri. Namun, tak ada tanggal peralihan pasti yang ditentukan.

    PKR bersama dengan partai Partai Pribumi Bersatu Malaysia (PPBM) atau yang dikenal Bersatu, dan partai lainnya membentuk koalisi mayoritas bernama Pakatan Harapan.

    Pengunduran diri Mahathir terjadi pada Senin pukul 1 siang ketika dia mengirim surat pengunduran dirinya ke Raja Malaysia.

    Sebelumnya Free Malaysia Today pada 23 Februari melaporkan bahwa mantan perdana menteri Najib Razak telah mengkonfirmasi bahwa anggota parlemen UMNO telah menandatangani deklarasi undang-undang yang mendukung pembentukan koalisi politik baru.

    Mengutip The Malaya Post, Najib mengatakan bahwa mereka telah setuju, dengan syarat, untuk pembentukan koalisi oleh Perdana Menteri Dr Mahathir Mohamad. Namun, dia tidak menyatakan syarat apa yang melekat pada deklarasi tersebut.

    Spekulasi yang muncul adalah koalisi baru akan disebut Perikatan Nasional atau Pakatan Nasional.

    Anwar Ibrahim mengatakan Mahathir Mohamad menyangkal keterlibatan plot yang ingin membentuk koalisi pemerintahan baru tanpa Partai Keadilan Rakyat (PKR), Democratic Action Party (DAP), dan Partai Amanah.

    "Tidak, saya pikir itu bukan dia karena namanya digunakan, oleh orang-orang di dalam partai saya dan di luar, menggunakan namanya," kata Anwar berbicara di markas PKR, dikutip dari Malay Mail.

    Azmin Ali. REUTERS

    Kisruh ini membuat Deputi Presiden Partai Keadilan Rakyat, Azmin Ali dan wakilnya, Zuraida Kamaruddin, diberhentikan dari jabatannya.

    Sekretaris Jenderal PKR, Saifuddin Nasution Ismail, mengatakan keputusan ini diambil oleh Dewan Kepemimpinan Pusat PKR atau MPP setelah mendapat informasi mengenai peran keduanya dalam pengkhianatan terhadap partai.

    Merespons tudingan berkhianat, Azmin Ali dan 10 anggota parlemen yang berhenti dari PKR menulis pernyataan bersama pada Senin malam bahwa tindakan mereka hanyalah "langkah pro-aktif" untuk mengakhiri apa yang mereka sebut konspirasi menggulingkan Mahathir sebagai perdana menteri di tengah masa jabatannya, dikutip dari Channel News Asia.

    Azim Ali juga membagikan pernyataan ini di akun Facebook-nya pada hari yang sama. 11 faksi PKR yang keluar menganggap tuntutan alih kekuasaan terhadap Mahathir membuatnya bak "bebek lumpuh".

    Dikutip dari New York Times, mantan menteri keuangan dan pemimpin partai DAP yang mayoritas Cina, Lim Guan Eng, mengatakan bahwa perdana menteri telah mengundurkan diri bukan karena dia ingin mengungguli Anwar tetapi karena dia muak dengan anggota koalisinya yang telah merencanakan untuk bergabung dengan UMNO.

    Pengunduran diri Mahathir otomatis membuat kabinet Pakatan Harapan gugur. Raja Malaysia telah memberhentikan 26 menteri koalisi Pakatan Harapan di bawah Konstitusi Federal Pasal 43 (5). Ini berarti Mahathir sebagai perdana menteri interim akan mengawal pemerintahan sampai pemerintahan definitif terbentuk.

    Mahathir juga telah mengundurkan diri sebagai ketua partai PPBM meski putusannya ditolak oleh dewan tertinggi partai.

    Berebut mayoritas Dewan Rakyat


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Cara Memberlakukan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar

    Presiden Joko Widodo telah menandatangai PP No 21 Tahun 2020 yang mengatur pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar menghadapi virus corona.