Juru Bicara Menteri Pertahanan Dahnil Anzar Simanjuntak menampik jika Prabowo Subianto dinilai tak satu suara dengan menteri lainnya dan bersikap lembek terhadap Cina. Menurut Dahnil, Prabowo satu suara dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang menyatakan bahwa pemerintah akan meningkatkan patroli di perairan Natuna, sebab telah terjadi pelanggaran oleh kapal-kapal Tiongkok di wilayah zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia di perairan Natuna.
Mantan Ketua Pemuda Muhammadiyah ini menyebut, dalam kasus ini, Prabowo hanya menerapkan prinsip diplomasi seribu kawan terlalu sedikit dan satu lawan terlalu banyak. "Dan prinsip pertahanan kita yang defensif bukan offensif. Penyelesaian masalah selalu mengedepankan upaya kedua prinsip itu,” kata Dahnil, Sabtu kemarin. Langkah-langkah damai harus selalu diprioritaskan.
Menanggapi solusi damai yang ditawarkan pemerintah itu, bekas Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti turut berkomentar. Melalui akun twitter miliknya, pada Sabtu, 4 Januari 2020, Susi mengungkapkan perlu dibedakan antara pencurian ikan dan persahabatan antar negara.
"Persahabatan antar negara tidak boleh melindungi pelaku pencurian ikan dan penegakan hukum atas pelaku Ilegal Unreported Unregulated Fishing. Tiongkok tidak mungkin dan tidak boleh melindungi Pelaku IUUF. Karena IUUF adalah crime/kejahatan lintas Negara." Susi mencuit melalui akun Twitter @susipudjiastuti.
Susi mengatakan pencuri ikan harus diperlakukan dengan tegas. "Ini berbeda dengan menjaga persahabatan atau iklim investasi," ujar Susi.
Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I (Pangkogabwilhan I) Laksamana Madya (Laksdya) TNI Yudo Margono telah melaksanakan patroli udara di perairan Natuna, kemarin, Sabtu, 5 Januari 2019. Seusai patroli, Yudo mengingatkan agar polemik kapal penjaga dan kapal ikan Cina yang berada di Laut Natuna jangan sampai memancing situasi menjadi memanas di perairan Indonesia.
"Kapal-kapal tersebut sudah mengakui bahwa Laut Natuna merupakan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia," ujar Yudo Margono lewat keterangan tertulis pada Sabtu malam, 4 Januari 2019. Kapal penjaga yang berada di Laut Natuna, ujar Yudo, adalah perwakilan dari pemerintah Tiongkok, dan sudah mendapat pemahaman mengenai keberadaan mereka (kapal) di perairan Natuna. Kapal pemerintah Tiongkok yang sebenarnya sudah mengetahui aturan internasional, dan sudah mengetahui kebijakan pemerintah Indonesia.
Untuk itu, Yudo meminta para nelayan Indonesia tidak resah dan terganggu atas situasi dan kondisi serta keberadaan kapal penjaga dan kapal asing itu. "Keamanan laut merupakan tugas dari TNI, saat ini sudah tindaklanjuti oleh patroli Kapal Perang Indonesia (KRI) di perairan Natuna yang menjaga wilayah kedaulatan Indonesia."
DEWI NURITA | TIM TEMPO
