Anggota Komisi I DPR F-PDIP, Charles Honoris mendesak pemerintah mengkaji ulang keterlibatan Indonesia dalam inisiatif-inisiatif multilateral yang diinisiasi oleh Cina di forum internasional, seperti inisiatif One Belt One Road, menyusul kejadian ini. "Berbagai kerjasama yang sedang dalam pembahasan antara Asia Tenggara dengan Tiongkok seperti Regional Comprehensive Economic Partnership harus ditinjau ulang kembali," ujar Charles, Jumat pekan lalu, 3 Januari 2019.
Pemerintah, ujar Charles, juga bisa menggugat Cina di Forum peradilan Internasional seperti International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS) dan International Court of Justice ICJ. Hal ini bisa berdasarkan putusan arbitrase internasional yang lalu dan hukum kebiasaan internasional.
Charles yakin Indonesia pasti memenangkan gugatan. "Putusan peradilan internasional dapat menguatkan legal standing dalam klaim teritorial RI," kata politikus PDIP ini.
Selain sikap pemerintah yang dinilai kurang tegas, PDIP juga mengkritik sikap pemerintah yang tidak satu suara menanggapi kasus ini. "Kami meminta seluruh pejabat pemerintah Republik Indonesia satu bahasa dan satu sikap mendukung sikap tegas Kementerian Luar Negeri RI. Jangan ada sikap abu-abu dalam hal menjaga kehormatan dan eksistensi kedaulatan NKRI," kata Ketua Bidang Luar Negeri DPP PDIP, Ahmad Basarah dalam keterangan tertulis, Sabtu, 4 Januari 2020.
Perbedaan sikap soal polemik kapal Cina di Natuna ini di antaranya terlihat dari pernyataan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan serta Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
Retno mengatakan pemerintah akan meningkatkan patroli di perairan Natuna. Namun Luhut meminta persoalan itu tak dibesar-besarkan. Sedangkan Prabowo mengajak agar masalah ini disikapi dengan dingin. "Kita selesaikan dengan baik, ya. Bagaimanapun Cina negara sahabat," ujar Prabowo di Kantor Kementerian Maritim dan Investasi, Jakarta, Jumat, 3 Januari 2020.
