Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta lainnya Yuke Yurike, menyatakan terkejut melihat dan mendengarkan usulan Dinas Perumahan DKI Jakarta tersebut. Meskipun rancangan APBD DKI tersebut masih bersifat sementara, Menurut Yuke, anggaran CAP yang fungsinya hanya sebagai konsultan dalam penataan kampung kumuh itu terlalu mahal.
Yuke mengatakan tidak melihat adanya penataan kampung kumuh selama dua tahun Anies Baswedan menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Kendati demikian, dia menyatakan setuju dengan penataan kampung kumuh, namun terkait anggaran harus ada evaluasi.
"Kami akan meminta penjelasan soal ini secara detil dalam pembahasan teknis nanti. Tapi kami harus menegaskan bahwa kami meminta agar Dinas Perumahan segera mewujudkan penataan kampung kumuh," kata anggota dari Fraksi PDIP ini.
Pemerintah DKI Jakarta memiliki rencana untuk menata 200 RW kumuh selama lima tahun dari 2017 hingga 2022. Dalam penataan kampung kumuh, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menggunakan pendekatan berbeda dengan pendahulunya, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yakni menggunakan konsep Community Action Plan (CAP) sebagai solusi masalah kekumuhan.
Menurut data Urban Poor Consorsium, Pemprov DKI Jakarta bahkan suah melakukan program CAP di 21 kampung kumuh. Namun hanya satu kelurahan yang berhasil dieksekusi penataannya.
"Soal penataan kampung waktu itu sudah dilakukan communication action plan. Tapi ternyata hasilnya belum ada yang bisa dilaksanakan," kata Koordinator Advokasi UPC, Gugun Muhammad, beberapa waktu lalu. "Hanya ada satu kelurahan yang bisa dieksekusi. Itu di Kelurahan Ancol."
Gugun sempat menyatakan bahwa penataan kampung kumuh selama ini terhambat soal aturan. Pemprov DKI Jakarta pun dinilai tak berhasil mencari solusi dari masalah ini dan cenderung menyerah.
