TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah menyiapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2020 atau RAPBN 2020 untuk mengantisipasi ketidakpastian. Ketidakpastian tersebut berasal dari gejolak ekonomi global, maupun dalam negeri.
"Memang ini didesain dalam rangka untuk menjaga ruang fiskal kita di dalam rangka mengantisipasi ketidakpastian. Sinyal yang ingin disampaikan adalah indonesia mendesain APBN secara prudent, hati-hati namun kita juga sangat responsif," kata Sri Mulyani Menteri Keuangan dalam Seminar Nota Keuangan RAPBN 2019 di Gedung Pustakaloka DPR, Jakarta, Rabu, 21 Agustus 2019.
Dalam pembacaan nota keuangan 2020 pada 16 Agustus lalu, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan pertumbuhan ekonomi akan berada pada tingkat 5,3 persen dengan konsumsi dan investasi sebagai motor penggerak utamanya. Target ini sama dengan yang dipatok pada hingga akhir 2019.
Jokowi yakin investasi akan terus mengalir ke dalam negeri, karena persepsi positif atas Indonesia dan perbaikan iklim investasi.
Proyeksi pertumbuhan ekonomi yang tak dipatok lebih tinggi dari target 2019 berkaitan dengan kondisi pelemahan ekonomi global. Indonesia dan sejumlah negara di dunia diprediksi akan menghadapi kondisi yang cukup sukar karena terimbas eksalasi perang dagang Amerika Serikat versus Cina.
Adapun, dalam asumsi makro itu, anggaran belanja dipatok mencapai Rp 2.528,8 triliun atau naik dari tahun lalu yang hanya Rp 2.341,6 triliun. Sedangkan pendapatan negara dalam nota keuangan diproyeksi mencapai Rp 2.221,5 triliun. Naik dari tahun lalu yang hanya Rp 2.165,11 triliun. Adapun rasio pajak ditargetkan meningkat dari 11,1 persen dalam outlook 2019 menjadi 11,5 persen.
Sri Mulyani berencana terus mengintensifkan penerimaan perpajakan perbaikan administrasi perpajakan baik dari sisi teknologi informasi (TI) maupun database perpajakan.
"Kita juga akan terus memanfaatkan data yang kita akan peroleh melalui kerja sama perpajakan internasional yaitu melalui automatic exchange of information dan juga upaya untuk mengurangi tax avoidance melalui Base Erosion and Profit Shifting (BEPS)," kata Sri Mulyani.
