Pemerintah, kata dia, perlu aktif untuk melakukan berbagai macam renegosiasi di dalam rangka perjanjian penghindaran pajak berganda dan juga dari sisi multilateral instrumen.
"Kenapa ini penting? Karena ekonomi seluruh dunia dengan globalisasi, maka batas-batas antarnegara menjadi sangat tipis, Oleh karena itu perjuangan kita untuk terus menjaga kepentingan negara melalui perpajakan harus diwujudkan melalui berbagai macam kerjasama internasional dan juga bagaimana kita bisa melakukan negosiasi yang baik di dalam rangka untuk menjaga kepentingan Indonesia," ujar Sri Mulyani.
Menurut Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance atau Indef Eko Listiyanto, semestinya bila postur APBN didesain lebih besar, pemerintah bakal menargetkan pertumbuhan yang sepadan. Eko mensinyalir kebijakan fiskal yang dirancang pemerintah tahun depan berkaitan dengan kepentingan politik. Ia menilai asumsi itu bukan menstimulus ekonomi, melainkan politik.
Eko menilai rancangan asumsi makro untuk RAPBN 2020 ganjil. Menurut dia, target pertumbuhan ekonomi yang dipatok untuk tahun depan tak sebanding dengan rencana belanja dan pendapatan.
“RAPBN 2020 tanda tanya terbesar. Target (pertumbuhan ekonomi) sama saja dengan 2019, tapi belanja dan penerimaannya di-setting lebih tinggi,” ujar Eko.
Menurut Eko, semestinya bila postur APBN didesain lebih besar, pemerintah bakal menargetkan pertumbuhan yang sepadan. Eko mensinyalir kebijakan fiskal yang dirancang pemerintah tahun depan berkaitan dengan kepentingan politik.
Pada 2020 mendatang, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa melaju lebih pesat lagi karena dampak dari pembangunan infrastruktur yang sudah mulai terasa. Juga, kata dia, karena dampak dari kebijkan-kebijakan di bidang investasi yang dilakukan pemerintah, BI, dan pihak-pihak yang terkait dalam hampir lima tahun belakangan ini.
HENDARTYO HANGGI | FRANSISCA CHRISTY | ANTARA