Menimbang Peluang Penurunan Suku Bunga Bank Indonesia

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas menyiapkan uang baru pada layanan kas keliling Bank Indonesia di Lapangan Sangkareang, Mataram, NTB, Kamis, 16 Mei 2019. Kantor Perwakilan Bank Indonesia NTB menyediakan  Rp 1,4 triliun pecahan Rp 100 ribu, Rp 1,25 triliun pecahan Rp 50 ribu, Rp 77 miliar pecahan Rp 20 ribu dan Rp 69 miliar pecahan Rp 10 ribu, juga Rp 49 miliar pecahan Rp 5.000, Rp 22 miliar pecahan Rp 2.000, Rp 1 miliar  pecahan Rp 1.000, dan selebihnya Rp 1 Miliar uang logam pecahan Rp 1.000. ANTARA/Ahmad Subaidi

    Petugas menyiapkan uang baru pada layanan kas keliling Bank Indonesia di Lapangan Sangkareang, Mataram, NTB, Kamis, 16 Mei 2019. Kantor Perwakilan Bank Indonesia NTB menyediakan Rp 1,4 triliun pecahan Rp 100 ribu, Rp 1,25 triliun pecahan Rp 50 ribu, Rp 77 miliar pecahan Rp 20 ribu dan Rp 69 miliar pecahan Rp 10 ribu, juga Rp 49 miliar pecahan Rp 5.000, Rp 22 miliar pecahan Rp 2.000, Rp 1 miliar pecahan Rp 1.000, dan selebihnya Rp 1 Miliar uang logam pecahan Rp 1.000. ANTARA/Ahmad Subaidi

    Langkah penurunan itu sesuai dengan permintaan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) agar suku bunga kredit bisa diturunkan hingga mencapai 7 persen. Hery mengatakan sejatinya suku bunga kredit Bank Mandiri sudah ada yang mencapai di bawah nilai tersebut, misalnya kredit mobil yang sekitar 6 persen dan KPR untuk pengembang tier 1 yang bunganya 6-6,5 persen.

    Namun, Hery mengatakan suku bunga yang mesti lebih dulu turun adalah suku bunga dana. Yang termasuk ke dalam dana adalah tabungan, deposito dan giro. "Kalau deposito kan time deposit, tunggu kalau dia udah turun, begitu perpanjangan, bunganya ikut turun nanti baru menyesuaikan kreditnya," kata dia.

    JK meminta perbankan untuk segera menyesuaikan suku bunga kredit pascapenurunan suku bunga acuan Bank Indonesia 7 Days Reverse Repo Rate sebesar 25 basis poins (bps) pada Juli lalu.

    JK menilai bisnis bank tidak hanya bergantung dari besarnya tingkat suku bunga. “Kalau [bank] hanya mengharapkan pendapatan dari bunga, sementara bunga deposito tinggi, maka cost yang dikeluarkan akan tinggi,” tuturnya.

    Pemerintah, kata JK, akan terus meminta Bank Sentral untuk menurunkan kembali suku bunga acuan secara bertahap. “Teori sederhana di ekonomi, kalau bunga rendah, investasi tinggi. Kalau bunga tinggi, bagaimana orang mau berinvestasi?”

    Wakil Presiden Jusuf Kalla melakukan sesi wawancara di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, 23 Juli 2019. Tempo/Friski Riana

    Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad menyarankan agar Bank Indonesia (BI) menurunkan kembali suku bunga acuannya di tahun ini.

    Menurutnya, penurunan suku bunga acuan sejalan dengan arah kebijakan BI yang kini cenderung melonggar serta bank sentral Amerika Serikat (AS) The Fed yang juga sudah memangkas suku bunga acuannya beberapa waktu lalu.

    “Menurut saya tidak ada alasan lagi BI pertahankan suku bunga di 5,75 persen. Saya kira harus turunkan lagi,” katanya saat ditemui di Jakarta.

    Tauhid mengatakan dengan kebijakan BI yang cenderung melonggar diharapkan dapat meningkatkan laju investasi dan sektor ekspor. BI juga tetap harus menjaga pertumbuhan inflasi agar perbankan dapat ikut melonggarkan kebijakan melalui penurunan suku bunga masing-masing.

    “Bank mau ikut turunkan suku bunga kalau inflasi kita terjaga tetap rendah karena bank kan juga butuh waktu untuk turun, 3 sampai 4 bulan baru dirasakan,” katanya.

    Sebelumnya, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti mengatakan BI masih akan menerapkan kebijakan yang bersifat akomodatif karena menyesuaikan dengan ketidakpastian perekonomian global sekaligus menjaga stabilitas ekonomi di domestik. Oleh karena itu, BI akan melonggarkan berbagai kebijakannya.

    CAESAR AKBAR | ANTARA | BISNIS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Portofolio Saham Asabri Melorot 2013-2017

    PT Asabri mengalami kerugian akibat gegabah mengelola investasi. Badan Pemeriksa Keuangan dan Ombudsman Republik Indonesia curiga ada penyelewengan.