Seperti dikutip dari Straits Times, parlemen terdiri dari DPR dan Senat.Senat majelis tinggi berjumlah 250 kursi yang sepenuhnya ditunjuk oleh junta yang berkuasa. Di bawah konstitusi sebelumnya, Senat hanya ditunjuk sebagian.
Senat untuk pertama kalinya sejak 1978, akan memberikan suara bersama dengan majelis rendah atau Dewan Perwakilan Rakyat yang berkapasitas 500 kursi, untuk memilih perdana menteri dan membentuk pemerintahan yang baru. Sebelumnya, hanya anggota majelis rendah yang bisa memilih perdana menteri.
Maka kursi yang dibutuhkan partai atau koalisi untuk membentuk pemerintahan adalah 376 atau 50 persen ditambah satu dari jumlah total di dua majelis parlemen.
Dengan militer memilih semua anggota Senat, termasuk kursi yang disediakan untuk enam kepala cabang angkatan bersenjata yang berbeda, partai-partai pro-militer kemungkinan akan perlu memenangkan hanya 126 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat untuk memenangkan mayoritas dalam suara gabungan.
Baca: Dua Partai Politik Menyoal Kecurangan Pemilu Thailand
Partai-partai anti-junta, yang tidak dapat mengandalkan suara Senat, perlu memenangkan 376 kursi kursi majelis rendah untuk mendapatkan mayoritas suara.
Baru-baru ini, sebuah sumber yang dikutip dari Bangkok Post, Pheu Thai mengatakan bahwa tokoh-tokoh partai utama bersedia untuk bernegosiasi dan membuat kompromi dengan partai lain, jika mereka setuju untuk mengimbangi upaya Pheu Thai untuk memimpin pemerintahan koalisi.
Partai Bhumjaithai, yang diperkirakan akan memenangkan 51 kursi, yang terdiri dari 39 kursi konstituensi dan sekitar 12 kursi daftar partai, dengan cepat menjadi "pemegang kartu", karena partai tersebut belum berkomitmen untuk mendukung Pheu Thai atau partai PPRP.
Dua konsesi mengejutkan yang diungkapkan sumber itu bahwa partai tersebut rela mengabaikan calon utamanya untuk menjadi perdana menteri dan akan setuju untuk menyerahkan kendali dengan imbalan dukungan, sehingga blok mereka dapat mengamankan lebih dari 300 kursi di DPR untuk mencegah Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha kembali berkuasa.
Gerilya Mencari Koalisi