Plus Minus Kebijakan KPU Bocorkan Pertanyaan Debat Capres

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua KPU Arief Budiman (tengah) bersama Direktur Perencanaan Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Ario Bimo (kiri), dan Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Priyo Budi Santoso (kanan) bertumpu tangan seusai melakukan rapat persiapan debat pasangan calon presiden dan wakil presiden di Gedung KPU, Jakarta, Jumat 28 Desember 2018. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

    Ketua KPU Arief Budiman (tengah) bersama Direktur Perencanaan Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Ario Bimo (kiri), dan Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Priyo Budi Santoso (kanan) bertumpu tangan seusai melakukan rapat persiapan debat pasangan calon presiden dan wakil presiden di Gedung KPU, Jakarta, Jumat 28 Desember 2018. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga

    Sementara itu, Ketua Kode Inisiatif Veri Junaidi berpendapat ada sisi positif dan negatif dari daftar pertanyaan yang diberikan ke pasangan calon sebelum debat capres dilaksanakan. Menurut dia, salah satu poin positifnya yakni kisi-kisi itu akan membantu pasangan calon fokus dalam isu yang diperdebatkan.

    Simak juga: KPU Coret ICW dan Bambang Widjojanto dari Panelis Debat Pilpres

    "Jadi dalam proses debat nanti kedua pasangan calon tak akan keluar dari isu yang kemudian disampaikan," ujar Veri di kantor Kode Inisiatif, Jakarta, Ahad, 6 Januari 2019.

    Menurut Veri, poin positif lain, daftar pertanyaan ini akan membantu setiap pasangan calon agar bisa lebih merumuskan jawaban. Sehingga, kata dia, jawaban dari pertanyaan itu akan lebih jelas dan komprehensif.

    Veri menilai daftar pertanyaan akan membantu setiap pasangan calon membentuk konsep jawaban yang tak hanya berbentuk deskripsi. Hal ini, kata dia, akan membuat tiap calon juga bisa memberikan analisis yang lebih dalam dari tiap pertanyaan.

    Di sisi lain, kata Veri, daftar pertanyaan yang diserahkan ke pasangan calon juga berdampak negatif. Salah satunya, kata dia, debat ini seolah-olah bisa menjadi diskusi normatif. "Negatifnya adalah debat ini jadi seperti sudah diatur. Dalam arti nanti ditanya A dan dijawab B, itu kan seolah-olah diskusi biasa," kata dia.

    Menurut Veri, daftar pertanyaan ini akan membuat pasangan calon menyediakan jawaban tempelan. Dia menilai jawaban tempelan ini membuat deskripsi dari pasangan calon dalam debat tak berkembang. "Ini dikhawatirkan pasangan calon malah terlalu terpaku pada jawaban templat yang sudah disiapkan," katanya.

    Baca juga: Ma'ruf Amin Mulai Berlatih Debat Cawapres dengan Tim Pakar

    Meski demikian, menurut Veri dengan pertanyaan yang diserahkan sebelum debat akan membuat acara itu lebih seru dari pilpres lalu. Sebab, kata dia, setiap pasangan calon tak hanya menyiapkan jawaban untuk diri sendiri, namun juga menyiapkan antisipasi dari jawaban lawan. "Tapi yang lebih penting bagaimana kemudian visi misi, program, dan rencana mereka bisa dilihat perbedaan secara konsep dan komitmen," kata dia.

    Senada, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, pun melihat ada untung rugi dengan memberikan pertanyaan debat capres. 

    Salah satu keuntungannya, Titi menuturkan para calon bisa menyiapkan jawaban yang lebih dalam dan fokus. Selain itu, masyarakat juga bisa dengan mudah menagih janji para calon ketika mereka terpilih.

    Jeleknya, kata Titi, jawaban para calon kurang otentik. Artinya, mereka seperti sudah menyiapkan templat. "Apalagi pemimpin itu harus siap bekerja dalam berbagai medan dengan situasi yang tidak terduga, dengan kondisi di bawah tekanan. Nah harapan-harapan itu akan sulit tercapai kalau memang si calon sudah melalui prakondisi penguasaan atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan terlebih dahulu," kata dia. 

    Kedua kubu pun bersikap atas kebijakan KPU...


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Portofolio Saham Asabri Melorot 2013-2017

    PT Asabri mengalami kerugian akibat gegabah mengelola investasi. Badan Pemeriksa Keuangan dan Ombudsman Republik Indonesia curiga ada penyelewengan.