Namun dia berharap calon Wagub DKI perlu memiliki pengalaman ihwal birokrasi pemerintahan dan kemasyarakatan. Selain juga diharuskannya mengenal atau memahami persoalan Ibu Kota.
Baca:
Uji Kelayakan Cawagub DKI, Taufik Gerindra: Tes Pengetahuan Soal Jakarta
Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, juga Wakil Ketua DPRD DKI, Mohamad Taufik, membantah partainya berada di balik penolakan atau penilaian itu. Taufik pernah terang terangan mengungkap hasratnya untuk menjadi Wagub DKI yang baru, menepis kesepakatan internal PKS dan Gerindra.
"Masak partai lain bisa digerakkan oleh kami," katanya sambil menambahkan penolakan calon wagub dari PKS merupakan hak masing-masing fraksi di DPRD DKI yang tak bisa ditawar. "Partai punya kebijakan sendiri-sendiri yang sangat strategis, nggak mungkin bisa dilobi," katanya lagi.
Perwakilan Dewan Pimpinan Wilayah PKS DKI Jakarta menyambangi kantor DPD Gerindra DKI, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin, 5 November 2018. Kedua partai bakal membahas calon wakil gubernur DKI Jakarta. TEMPO/Lani Diana
Taufik berdalih perannya hanya di proses uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper) dari para calon yang diajukan PKS. Bagian ini sejak mekanisme itu disepakati 5 November lalu pun belum juga terealisasi.
Baca juga:
Tarik Ulur 3 Bulan Menuju Kesepakatan Calon Wagub DKI
"Tugas kami mencalonkan dua calon dari PKS, dari hasil fit and proper test, udah," kata Taufik.
Menjawab perkembangan terbaru ini, Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Abdurrahman Suhaimi mengatakan sedang memperkenalkan Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu di DPRD DKI. Dia malah menyebut sebenarnya masih dalam proses penentuan nama calon namun kedua proses dijalankan paralel.