Rabu, 24 Oktober 2018

Jenderal Top Myanmar Angkat Bicara Soal PBB, Tolak Diadili?

Reporter:
Editor:

Maria Rita Hasugian

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Jenderal Senior Min Aung Hlaing, panglima tertinggi militer Myanmar, berjabat tangan dengan pemimpin partai Liga Nasional untuk Demokrasi, Aung San Suu Kyi, pada Desember 2015.[REUTERS/Soe Zeya Tun]

    Jenderal Senior Min Aung Hlaing, panglima tertinggi militer Myanmar, berjabat tangan dengan pemimpin partai Liga Nasional untuk Demokrasi, Aung San Suu Kyi, pada Desember 2015.[REUTERS/Soe Zeya Tun]

    TEMPO.CO, Jakarta - Panglima militer Myanmar Min Aung Hlaing akhirnya angkat bicara setelah masyarakat internasional dan PBB menuding lembaga yang dipimpinnya diduga kuat sebagai pelaku genosida dan pembersihan etnis terhadap Muslim minoritas Rohingya.

    Jenderal senior Hlaing memperingatkan PBB dan masyarakat internasional untuk tidak ikut campur dengan urusan dalam negeri Myanmar sebagai negara berdaulat.

    Baca: Panglima Militer Myanmar Peringatkan PBB Soal Rohingya

    "Karena negara-negara memiliki standar dan norma yang beragam, maka negara, organisasi atau kelompok berhak untuk mencampuri dan membuat keputusan atas kedaulatan satu negara," tegas jenderal Hlaing saat berkometnar di situsnya dalam bahasa Inggris, seperti dikutip dari Reuters, 24 September 2018

    Hlaing tidak merinci tentang peringatannya itu. Namun, media internasional mengaitkan pernyataan Hlaing dengan hasil penyelidikan tim pencari fakta PBB tentang kejahatan yang dilakukan militer Myanmar terhadap Rohingya Agustus tahun 2017.

    Hasil kerja tim pencari fakta PBB setebal 444 halaman, menurut The Japan Times, dilakukan dengan a menggali informasi ke lapangan. PBB menyebut Hlaing dan lima jenderal lainnya sebagai pelaku kejahatan kemanusiaan dan genosida atas tuduhan pembunuhan massal dan pemerkosaan oleh kelompok gangster terhadap Rohingya.

    Wa Lone dan Kyaw Soe Oo merasa dijebak setelah bertemu dengan seorang polisi di Unit Keamanan Polisi di Yangon, Myanmar (kiri), yang memberikan mereka sejumlah dokumen terkait investigasi tentang pembantaian Rohingya. Tak lama kemudian, keduanya ditangkap di sebuah kafe (kanan) oleh polisi berpakaian preman pada 12 Desember 2017 dengan barang bukti dokumen-dokumen tersebut. REUTERS

    Baca: Investigasi Reuters: Cerita Pembantaian 10 Muslim Rohingya

    Selain PBB,  investigasi atas dugaan kejahatan kemanusiaan terhadap Rohingya juga dilakukan oleh Amerika Serikat, Uni Eropa, Amnesty International, dan media internasional. Hasil investigasi mereka dan PBB tak jauh berbeda. 

    Dukungan terhadap Rohingya pun mengalir dari berbagai penjuru dunia. Mereka mendukung tim pencari fakta PBB. Parlemen Kanada misalnya, secara bulat mendeklarasikan bahwa militer Myanmar melakukan genosida terhadap Muslim Rohingya.

    "Mengakui bahwa kejahatan terhadap Roohingya merupakan genosida," ujar legislator Kanada, seperti dikutip dari Aljazeera, 21 September 2018.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Saham Lippo yang Jebol dan yang Melambung Dihantam Kasus Meikarta

    Jebloknya saham perusahaan-perusahaan Grup Lippo telah dimulai Selasa 16 Oktober 2018, sehari setelah KPK menangkap dan menetapkan Bupati Bekasi.