Rabu, 24 Oktober 2018

Jenderal Top Myanmar Angkat Bicara Soal PBB, Tolak Diadili?

Reporter:
Editor:

Maria Rita Hasugian

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Jenderal Senior Min Aung Hlaing, panglima tertinggi militer Myanmar, berjabat tangan dengan pemimpin partai Liga Nasional untuk Demokrasi, Aung San Suu Kyi, pada Desember 2015.[REUTERS/Soe Zeya Tun]

    Jenderal Senior Min Aung Hlaing, panglima tertinggi militer Myanmar, berjabat tangan dengan pemimpin partai Liga Nasional untuk Demokrasi, Aung San Suu Kyi, pada Desember 2015.[REUTERS/Soe Zeya Tun]

    Parlemen Kanada pun mendesak Dewan Keamanan PBB untuk membawa kasus ini ke Pengadilan Pidana Internasional untuk mengadili para jenderal Myanmar yang terlibat kejahatan genosida terhadap Rohingya. 

    Sejumlah pengungsi Rohingya membawa spanduk saat menggelar aksi damai di kamp pengungsian Kutupalong, Cox's Bazar, Bangladesh, Sabtu, 25 Agustus 2018. Aksi damai itu digelar dalam rangka memperingati satu tahun mereka mengungsi dari Myanmar. REUTERS/Mohammad Ponir Hossain

    Baca: PBB Minta Militer Myanmar Dihapus dari Kegiatan Politik

    Amerika Serikat merancang sanksi untuk Myanmar. Hal senada dilakukan Uni Eropa. 

    Akankah para jenderal Myanmar ini dapat dimintai pertanggungjawabannya? 

    Myanmar merupakan anggota PBB, namun bukan anggota ICC. Sehingga muncul kekhawatiran ICC akan sulit membawa para pelaku kejahatan kemanusiaan terhadap Rohingya untuk dimintai pertanggungjawaban.

    Namun, ICC telah menegaskan bahwa dirinya berwenang mengadili para pelaku kejahatan kemanusiaan yang dialami Rohingya. Pengusiran secara besar-besaran etnis Rohingya dari Myanmar dan lebih dari 700 ribu Rohingya jadi pengungsi di Bangladesh dianggap sebagai pintu masuk ICC mengadili para jenderal Myanmar itu.

    Bangladesh merupakan anggota ICC. Dengan begitu, ICC dan PBB diperkirakan akan menjadikan Bangladesh sebagai pihak yang akan membawa kasus Rohingya  ke pengadilan. Meski tidak mudah bagi ICC dan PBB untuk mewujudkan hal ini.

    Jaksa ICC, Fatau Bensouda berargumen,  pengusiran Rohingya dari tempat tinggal mereka sebagai kejahatan perbatasan dapat menjadi alasan ICC untuk mengadili para jenderal Myanmar berdasarkan temuan tim pencari fakta PBB, yang satu di antaranya adalah jendeal Min Aung Hlaing.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Saham Lippo yang Jebol dan yang Melambung Dihantam Kasus Meikarta

    Jebloknya saham perusahaan-perusahaan Grup Lippo telah dimulai Selasa 16 Oktober 2018, sehari setelah KPK menangkap dan menetapkan Bupati Bekasi.