Selasa, 19 Juni 2018

20 Tahun Reformasi: Soeharto yang Bangkit Lagi di Ingatan Publik

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Soeharto mundur dari jabatannya sebagai Presiden Indonesia pada tanggal 21 Mei 1998 setelah 32 tahun menjabat. wikipedia.org

    Soeharto mundur dari jabatannya sebagai Presiden Indonesia pada tanggal 21 Mei 1998 setelah 32 tahun menjabat. wikipedia.org

    TEMPO.CO, Jakarta - 21 Mei 1998. Presiden Soeharto yang telah memegang tampuk kekuasaan selama 32 tahun akhirnya lengser. Gegap gempita mewarnai aksi mahasiswa yang menuntut reformasi dan turunnya Soeharto.

    Hanya sekitar tiga menit, Soeharto yang didampingi Wakil Presiden BJ Habibie, Panglima ABRI Wiranto dan beberapa pembantu dekatnya menyampaikan pernyataan terakhirnya sebagai kepala negara. ""Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden RI, terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998," ujar Soeharto saat membacakan surat pengunduran dirinya.

    Baca juga: 20 Tahun Reformasi: Lelah Sipon Mencari Kabar Wiji Thukul

    Di Gedung DPR, mahasiswa yang sudah menduduki gedung itu sejak 18 Mei 1998 sontak bergembira. Dari televisi mereka menyaksikan pidato Soeharto tersebut. Gegap gempita, saling peluk, dan tangis haru mewarnai momen mahasiswa kala itu.

    Soeharto menyerahkan tampuk kekuasaan pada wakilnya, BJ Habibie. Lengsernya Soeharto menjadi tonggak lahirnya era baru yaitu era reformasi. Dan hari ini tepat 20 tahun reformasi, bayang-bayang Soeharto justru muncul lagi.

    Lewat survei yang digelar Indo Barometer, nama Soeharto muncul sebagai presiden paling berhasil selama memimpin negeri ini.

    Berdasarkan survei yang dilakukan pada 15-22 April 2018, Soeharto menempati posisi pertama sebagai presiden paling berhasil dengan 32,9 persen responden yang memilih, lalu Sukarno di posisi kedua dengan 21,3 persen.

    "Soeharto dinilai menjadi presiden paling berhasil dibanding presiden lainnya," ujar Direktur Indo Barometer Muhammad Qodari di Jakarta, Minggu, 20 Mei 2018.

    Sedangkan posisi ketiga, ada presiden ketujuh atau yang kini menjabat, Joko Widodo, dengan 17,8 persen, disusul oleh Susilo Bambang Yudhoyono dengan 11,6 persen.

    "Selanjutnya, posisi kelima B.J. Habibie dengan 3,5 persen, posisi keenam Abdurrahman Wahid dengan 1,7 persen dan terakhir Megawati Soekarnoputri dengan 0,6 persen," kata Qodari.

    Qodari menyebutkan salah satu faktor yang menyebabkan Soeharto menjadi presiden paling berhasil lantaran keberhasilan ekonomi dan sosial pada masa Orde Baru dibanding era reformasi yang terdapat pertanyaan survei lainnya. "Keberhasilan Orde Baru dalam ekonomi itu paling tinggi dengan 54,6 persen dan sosial 43,2 persen," ujarnya.

    Menurut Qodari, hasil survei ini hanya sebatas persepsi masyarakat, karena mungkin saja sebagian responden tidak mengalami pemerintahan Orde Baru.

    Kenyataan masih banyak responden yang mengingat Soeharto menurut mantan aktivis yang kini jadi Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah adalah hal yang wajar. "Pak Harto kan menjabatnya paling lama dari presiden lainnya, jadi banyak kebijakan pak Harto yang masih dipakai sampai sekarang," ujar dia.

    Setali tiga uang, Ketua DPR Bambang Soesatyo juga mengiyakan hasil survei tersebut. "Benar," ujar politikus Partai Golkar tersebut. Golkar seperti diketahui adalah tulang punggung Orde Baru selama 32 tahun.

    Mahasiswa menduduki Gedung MPR/DPR saat unjuk rasa menuntut Soeharto mundur sebagai Presiden RI, Jakarta, Mei 1998. TEMPO/Rully Kesuma

    Hasil survei Indo Barometer juga menunjukkan para responden memandang 20 tahun reformasi tuntutan amanat perjuangan mahasiswa dan seluruh organ pro demokrasi saat itu kini belum sepenuhnya terpenuhi.

    Baca juga: Alasan Fahri Hamzah Sebut Amien Rais Layak Jadi Bapak Reformasi

    "Paling tinggi 30,3 persen publik menyatakan tuntutan amanat reformasi belum terpenuhi," Qodari. Survei ini digelar di 34 provinsi pada 15-22 April 2018. Adapun respondennya tercatat 1.200 orang dengan margin error 2,83 persen.

    Sebanyak 24 persen publik ragu-ragu apakan tuntutan amanat reformasi sudah terpenuhi atau belum.
    Hanya 25,7 persen yang menyebutkan tuntutan amanat terpenuhi dan sisanya 20 persen tidak tahu atau tidak menjawab.

    Menurut Qodari salah satu dari tuntutan amanat reformasi yang belum terpenuhi adalah permasalahan ekonomi. "Masih adanya kesenjangan ekonomi dan pengangguran yang belum memuaskan publik sejak era reformasi," ujarnya.

    Qodari menyebutkan, saat publik diminta untuk menilai perbadingan kondisi dari orde lama, orde baru dan reformasi, bidang ekonomi dan sosial pada orde baru paling tinggi dengan ekonomi 54,6 persen dan sosial 43,2 persen. Sedangkan pada orde reformasi, bidang ekonomi hanya 24,6 persen, dan sosial 20,1 persen.

    Namun, lanjut Qodari mayoritas publik puas terhadap pelaksanaan reformasi, dengan angka 58,5 persen publik menyatakan puas, dan 31,3 persen tidak puas serta sisanya 10,2 persen tidak tahu atau tidak menjawab. "Meski tuntutan amanat belum terpenuhi, akan tetapi publik puas dengan pelaksanaan reformasi," katanya.

    Menurut Fahri Hamzah, masih ada lubang dalam perjalanan 20 tahun reformasi Indonesia yang harus dievaluasi untuk membuat sistem pemerintahan hari ini semakin baik.

    "Kita masih punya pekerjaan rumah setelah 20 tahun reformasi," ujar Fahri yang merupakan mantan aktivis Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia.

    Salah satu yang menjadi lubang pada perjalanan 20 tahun reformasi adalah pemberantasan korupsi. Menurut dia, pemberantasan korupsi hari ini belum memberantas tuntas dan terbuka. "Masih ada kucing-kucingan," ujarnya.

    Menurut Fahri pemberantasan korupsi pada amanat reformasi salah satunya adalah pemberantasan korupsi kolusi dan nepotisme atau KKN dengan mereformasi birokrasi sebagai salah satu syaratnya. Namun hingga hari ini, Komisi Pemberantasan Korupsi masih terus menangkapi kepala-kepala daerah dan pegawai pemerintahan.

    Namun di tengah keinginan untuk memberantas korupsi, ada upaya-upaya untuk melemahkan KPK. Lembaga antirasuah yang didirikan pasca Orde Baru itu banyak mengalami serangan untuk dilemahkan.

    Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan pihak-pihak yang berupaya melemahkan KPK berarti penghianat reformasi. Ia berujar KPK lahir sebagai salah satu kerja lanjutan dari reformasi itu sendiri.

    "Sehingga upaya-upaya (pelemahan) itu harus diingat sebagai pengkhiantan reformasi," kata Febri dalam diskusi 20 Tahun Reformasi Lanjut Terus Berantas Korupsi di Kantor Indonesia Corruption Watch, Jakarta, Rabu, 9 Mei 2018.

    Febri menjelaskan ada dua Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR) yang muncul terkait semangat pemberantasan korupsi, yaitu Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan Ketetapan No. VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

    Menurut Febri, dua Tap MPR itu menegaskan semangat pemberantasan korupsi dan sudah diturunkan ke dalam berbagai undang-undang. Selain itu, lewat Tap MPR tersebut lahir pula KPK.

    Namun, kata Febri, salah satu poin perjuangan reformasi itu kini selalu dicoba untuk dihancurkan. Berbagai cara baik legal maupun ilegal dilakukan untuk melemahkan KPK.

    "Serangan terhadap penyidik, upaya merevisi Undang-Undang KPK, termasuk revisi beberapa aturan yang seolah menyangkut prosedur tapi memiliki risiko besar, yaitu pelemahan kerja KPK," ucapnya.

    Sementara itu, aktivis Gusdurian Savic Ali mengatakan untuk memperkuat semangat antikorupsi saat ini perlu membangun budaya bahwa korupsi adalah kejahatan besar yang berdampak langsung pada masyarakat. Menurut dia, sekarang banyak orang yang biasa saja melihat korupsi lantaran merasa tidak dirugikan secara langsung.

    Savic mencontohkan saat awal-awal gerakan reformasi 1998 banyak masyarakat yang setuju. Belakangan mereka bergabung karena kondisi saat itu memaksanya.

    AHMAD FAIZ SANI

     


     

     

    Lihat Juga


    Selengkapnya
    Grafis

    Timnas dengan Trofi Piala Dunia Terbanyak

    Merebut gelar juara di Piala Dunia bukan hal yang mudah. Dalam kompetisi empat tahunan itu, tim nasional dari berbagai negara harus bersaing ketat.