TEMPO.CO, Jakarta- Koalisi Merah Putih berkomitmen akan menghadiahkan kursi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat dan kursi pimpinan di DPR kepada Partai Demokrat. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Fadel Muhammad menyatakan, hal itu dilakukan setelah koalisi melihat langkah walk-out atau netral Demokrat dalam pengesahan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah. “Nantinya, dia (Demokrat) di MPR,” kata Fadel saat dihubungi, Ahad, 28 September 2014.
Upaya Koalisi Merah Putih memangkas hak rakyat untuk memilih langsung kepala daerah berhasil dilakukan, Jumat dinihari pekan lalu. Hal itu tak lepas dari sikap Fraksi Demokrat yang mendadak menyatakan netral dan walk-out dari Sidang Paripurna DPR. Dengan tindakan ini, Koalisi Merah-Putih, yang terdiri atas Gerindra, PKS, Golkar, PAN, dan PPP, menang telak. (Baca juga: Partai Demokrat Walk Out)
Lolosnya aturan ini membuat Koalisi kian optimistis bisa merealisasi kontrak politik yang telah mereka teken pada Juli lalu. Dalam kontrak itu, mereka akan mengambil setiap kursi pimpinan dan alat kelengkapan DPR periode mendatang. Hal itu akan dilakukan setelah meloloskan RUU pilkada tak langsung dan aturan pemilihan pimpinan DPR dalam RUU MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Komposisi pimpinan di DPR dan MPR telah dirancang, dan politikus Partai Golkar akan didudukkan sebagai Ketua DPR. (Baca juga: Jokowi Koalisi Merah Putih Bagai Kerikil)
Fadel mengatakan Koalisi bisa menawari Demokrat posisi tambahan, yakni kursi pimpinan di komisi dan alat kelengkapan DPR. Komposisi di DPR ini, kata dia, tengah dimatangkan Koalisi.
Namun juru bicara Demokrat, Ruhut Sitompul, membantah Demokrat bersepakat mengenai komposisi pimpinan lembaga legislatif dengan Koalisi Merah Putih. Menurut dia, partainya hanya berposisi sebagai penyeimbang dari dua kubu yang berseteru. “Tidak ada kesepakatan jabatan,” kata Ruhut.
Sedangkan Ketua Fraksi Demokrat Nurhayati Assegaf menolak berkomentar soal hubungan sikap netral Demokrat dan komposisi pimpinan di DPR/MPR.
Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menyatakan yakin empat ketua dan 12 wakil di alat kelengkapan DPR bakal diisi politikus Koalisi. "Untuk alat kelengkapan, akan saya bahas bersama ketua fraksi belakangan," kata Aburizal, Sabtu lalu. Golkar menyiapkan tiga kandidat Ketua DPR, yakni Fadel; Ketua Fraksi Golkar DPR Setya Novanto; dan Ketua Umum Soksi Ade Komaruddin. (Baca juga: Aburizal Surati Anggota Golkar Soal RUU Pilkada)
Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menyatakan Golkar tak hanya siap mengisi Ketua DPR, tapi juga Wakil Ketua MPR. Kandidat Wakil Ketua MPR versi Golkar adalah Siti Hediati Hariyadi alias Titik Soeharto, Rambe Kamarulzaman, Mahyuddin, dan Agun Gunandjar.
Dalam perebutan kursi pimpinan di DPR/MPR ini, PDI Perjuangan berharap pada hasil uji materi Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Mahkamah Konstitusi membacakan keputusannya hari ini. Jika tak diloloskan Mahkamah, PDIP berpeluang kecil mendudukkan politikusnya di kursi pimpinan DPR dan MPR, sekalipun menggandeng Demokrat.
MUHAMMAD MUHYIDDIN | RIKY FERDIANTO | SINGGIH SOARES | FEBRIANA FIRDAUS
Berita lain:
Gugat UU Pilkada, SBY Dianggap Sumpah Palsu
Senin, WNI di New York Akan Demo RUU Pilkada
SBY Diminta Segera Teken UU Pilkada
