Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sederet Intimidasi terhadap Mereka yang Gaungkan Pemakzulan Jokowi

image-gnews
Presiden RI Jokowi saat menunjukkan produk UMKM di Sulut dalam kegiatan silaturahmi dengan nasabah dan pendamping program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) binaan Permodalan Nasional Madani (PNM), di GOR Kota Bitung, Sulawesi Utara, Jumat 23 Februari 2024. ANTARA/Nancy L Tigauw.
Presiden RI Jokowi saat menunjukkan produk UMKM di Sulut dalam kegiatan silaturahmi dengan nasabah dan pendamping program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) binaan Permodalan Nasional Madani (PNM), di GOR Kota Bitung, Sulawesi Utara, Jumat 23 Februari 2024. ANTARA/Nancy L Tigauw.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Intimidasi dan kekerasan terhadap mahasiswa dan sejumlah organisasi pembela hak asasi manusia atau HAM terjadi sepanjang Februari 2024. Isu pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi pemicu berbagai aksi intimidasi dan kekerasan tersebut. 

Pada Sabtu malam, 3 Februari lalu, intimidasi terhadap mahasiswa terjadi saat rapat konsolidasi yang membahas pemakzulan presiden di Universitas Trilogi, Jakarta. Intimidasi dan kekerasan yang sama juga terjadi saat demonstrasi mahasiswa di kawasan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa, 13 Februari atau sehari sebelum pencoblosan Pemilu 2024. 

Lokataru Foundation menuding pelaku intimidasi dan kekerasan terhadap mahasiswa itu merupakan kelompok yang menamakan diri mereka Forum Masyarakat Pemuda Mahasiswa Indonesia Timur Cinta NKRI (Forum MP-MIT Cinta NKRI). Bukan hanya mahasiswa yang menjadi sasaran intimidasi kelompok ini.

Pada Senin, 5 Februari dan Selasa, 7 Februari, Forum MP-MIT Cinta NKRI turut menggelar unjuk rasa di depan kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta serta Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). Kelompok itu menuntut agar isu pemakzulan presiden tak lagi digaungkan. 

Dua minggu kemudian, kantor YLBHI-LBH Jakarta kembali didatangi Forum MP MIT Cinta NKRI pada Rabu, 21 Februari. Masih dengan tuntutan yang sama, kelompok itu meminta agar YLBHI-LBH Jakarta tak lagi membahas isu pemakzulan presiden, bahkan mengancam akan mengepung kantor YLBHI-LBH Jakarta dua hari kemudian apabila tak ada permintaan maaf. 

Sosok di Balik Intimidasi Terhadap Isu Pemakzulan Presiden

Berdasarkan informasi yang disampaikannya oleh Lokataru Foundation dan KontraS, Forum MP-MIT Cinta NKRI dipimipin oleh sosok yang bernama Muhammad Ridwan Tatakora Kelian. Dalam dokumen foto yang telah dikonfirmasi Lokataru dan KontraS, Ridwan berperan sebagai koordinator lapangan sekaligus orator yang membacakan tuntutan yang membela pemerintah. 

Kepada TEMPO, Ketua YLBHI Muhammad Isnur menyebut kelompok yang mengintimidasi mahasiswa dan organisasi pembela HAM itu 'dipesan' oleh penguasa. "Mereka ini adalah bagian dari kelompok yang memang digerakkan. Jadi, bukan bergerak sendiri. Mereka punya kepentingan menjaga majikan mereka," kata Isnur dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 22 Februari 2024.

Isnur menilai munculnya kelompok tersebut bertujuan untuk membungkam kebebasan masyarakat sipil dalam berpendapat soal kondisi negara yang sedang tidak baik-baik saja. Dia juga menegaskan bahwa apa yang dilakukan oleh kelompok itu merupakan serangan terhadap pembela HAM dan demokrasi. 

"Jadi, ini jurus lama sebenarnya. Ini strategi lama dari masa orde Baru yang sering dilakukan oleh pemerintahan Soeharto dengan mengarahkan ormas-ormas menggeruduk KontraS, YLBHI, dll," ujarnya. 

Pada kasus intimidasi di Universitas Trilogi pada 3 Februari, salah satu dari 15 terduga pelaku intimidasi dan kekerasan berhasil terungkap usai video yang viral di media sosial. Lokataru menyebut bahwa sosok pelaku itu bernama Abdul Aziz Fadirubun dan memiliki kedekatan dengan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subiantl-Gibran Rakabuming Raka, dan lingkaran Jokowi. 

Berdasarkan penelusuran TEMPO, Aziz merupakan seorang mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jakarta Selatan. Dia pernah menjabat sebagai ketua HMI Jaksel periode 2015-2016 dan menempuh pendidikan ilmu hukum di Universitas Azzahra. 

Kepada TEMPO, Aziz membantah melakukan kekerasan terhadap mahasiswa Universitas Trilogi. Dia juga mengaku datang berdua dengan seorang adik tingkatnya dengan sepeda motor dan tak mengenal 15 pelaku lain.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kedatangannya ke Universitas Trilogi saat itu, jelas Aziz, hanya untuk mengingatkan resiko pembahasan pemakzulan presiden. Dia juga membantah terafiliasi dengan Prabowo-Gibran. "Salah dan tidak sama sekali," kata Aziz dalam pesan tertulisnya kepada Tempo, Kamis, 8 Februari 2024.

Sosok pelaku lain juga terekam dalam video saat intimidasi dan kekerasan terjadi di kawasan MK pada 13 Februari. Dalam foto dan video yang dibagikan oleh Lokataru kepada Tempo, terlihat dengan jelas para pelaku bertubuh gempal dan tinggi membubarkan mahasiswa yang sedang menggelar demonstrasi soal kecurangan pemilu dan pemakzulan presiden. Lokataru mengklaim para pelaku itu merupakan bagian dari kelompok yang berunjuk rasa di YLBHI-LBH Jakarta dan KontraS. 

Intimidasi sebagai Pembungkam atas Kritik

Peneliti Pusat Studi Antikorupsi Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, angkat bicara soal kasus-kasus intimidasi dan kekerasan ini. Menurut dia, kemunculan Forum MP-MIT Cinta NKRI merupakan bentuk reaksi penguasa yang antikritik. 

"Saya melihat kasus ini sebagai bentuk pembungkaman terhadap kebebasan berekspresi. Kebebasan yang dilindungi dan dibentengi oleh konstitusi. Alih-alih memastikan pelaksanaan kebebasan ini dijamin oleh negara, malah justru seolah membiarkan, bahkan cenderung permisif," ucap Hediansyah dalam pesan tertulisnya kepada TEMPO, Jumat, 23 Februari 2024.

Dosen hukum tata negara itu menilai intimidasi dan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok pro pemerintah itu merupakan gejala otoritarianisme. Hal itu dikarenakan pemerintah yang cenderung ingin mengkontrol pikiran masyarakat sekaligus mengendalikan kebebasan berekspresi. 

Tak hanya Herdiansyah, Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun, juga ikut buka suara. Menurut dia, perbincangan soal pemakzulan presiden merupakan bagian dari kebebasan berpendapat yang dilindungi hukum. "Pemakzulan adalah hal yang sah dibicarakan karena itu diatur dalam konstitusi kita," tutur Refly saat dihubungi TEMPO, Selasa, 6 Februari 2024.

Pengusutan yang Tak Kunjung Disegerakan

Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen, telah melaporkan kasus intimidasi di Universitas Trilogi ke Polres Metro Jakarta Selatan pada Selasa, 6 Februari lalu. Dalam laporannya, dia menyebut Aziz Fadirubun dkk sebagai pelaku penganiayaan terhadap mahasiswa. 

Pelaporan atas kekerasan saat demonstrasi mahasiswa di kawasan MK juga dilayangkan oleh Delpedro ke Polda Metro Jaya pada Selasa malam, 13 Februari lalu.

Saat dikonfirmasi TEMPO, belum ada konfirmasi dari Polres Metro Jakarta Selatan maupun Polda Metro Jaya atas tindak lanjut kedua pelaporan itu, termasuk pemeriksaan para pelaku yang terduga terlibat. 

Pilihan Editor: Gencar Suarakan Pemakzulan Jokowi, Kantor YLBHI-LBH Jakarta Sudah 3 Kali Didemo Sekelompok Massa

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kondisi Rumah Murah Program Jokowi di Villa Kencana Cikarang: Banyak yang Terbengkalai

3 jam lalu

Kondisi perumahan yang diresmikan Presiden Jokowi di Bekasi. Tempo/Adi Warsono
Kondisi Rumah Murah Program Jokowi di Villa Kencana Cikarang: Banyak yang Terbengkalai

Kondisi rumah murah program Jokowi di Villa Kencana Cikarang mayoritas terbengkalai dan tak berpenghuni


Kementerian ESDM Masih Bahas Soal Perpanjangan Izin Ekspor Konsentrat Tembaga Freeport

3 jam lalu

Tambang Freeport. Istimewa
Kementerian ESDM Masih Bahas Soal Perpanjangan Izin Ekspor Konsentrat Tembaga Freeport

Kementerian ESDM terus berkomunikasi dengan kementerian Keuangan untuk mengkaji arif bea keluar untuk ekspor konsentrat tembaga PT Freeport Indonesia


Kecam Pembubaran Mahasiswa Katolik Universitas Pamulang Saat Doa Rosario, TPKB Desak Pemerintah Jamin Kebebasan Beragama dan Beribadah

5 jam lalu

Rumah kontrakan yang menjadi tempat tinggal mahasiswi Universitas Pamulang yang juga sekaligus menjadi TKP dugaan pengeroyokan. TEMPO/Muhammad Iqbal
Kecam Pembubaran Mahasiswa Katolik Universitas Pamulang Saat Doa Rosario, TPKB Desak Pemerintah Jamin Kebebasan Beragama dan Beribadah

TPKB sebut pembubaran mahasiswa Katolik Universitas Pamulang itu menunjukkan minimnya penghormatan keberagaman, kebhinnekaan dan pluralisme.


Ini 3 Alasan Australia Tingkatkan Jumlah Minimum Tabungan untuk Visa Pelajar

5 jam lalu

ilustrasi visa (pixabay.com)
Ini 3 Alasan Australia Tingkatkan Jumlah Minimum Tabungan untuk Visa Pelajar

Australia meningkatkan jumlah minimum tabungan untuk visa pelajar sebagai upaya menekan angka migrasi yang tinggi.


Kata Pakar Soal Posisi Koalisi dan Oposisi dalam Pemerintahan Prabowo

6 jam lalu

Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh memberikan keterangan pers di Kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara No. 4, Jakarta Selatan, Kamis, 25 April 2024. TEMPO/Defara
Kata Pakar Soal Posisi Koalisi dan Oposisi dalam Pemerintahan Prabowo

Prabowo diharapkan tidak terjebak dalam politik merangkul yang berlebihan.


Polisi Proses Laporan Rektor Unri Terhadap Mahasiswa yang Kritik Biaya Kuliah

7 jam lalu

Kronologi Khariq Anhar Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Riau (Unri) mencuat usai video kritiknya soal Iuran Pengembangan Institusi (IPI) di Unri dilaporkan oleh Rektor Unri Sri Indarti pada 15 Maret 2024. Foto: Istimewa
Polisi Proses Laporan Rektor Unri Terhadap Mahasiswa yang Kritik Biaya Kuliah

Polda Riau menyelidiki laporan Rektor Universitas Riau (UNRI) Sri Indarti terhadap mahasiswa bernama Khairiq Anhar yang mengkritik biaya kuliah


Istana Sebut Pansel Calon Pimpinan KPK Diumumkan Bulan Ini

7 jam lalu

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana. ANTARA/Andi Firdaus
Istana Sebut Pansel Calon Pimpinan KPK Diumumkan Bulan Ini

Pansel KPK bertugas menyeleksi para calon pimpinan KPK sebelum diserahkan kepada DPR untuk melakukan tes uji kepatutan dan kelayakan.


Jokowi Kumpulkan Prabowo hingga Panglima TNI Bahas Operasi Khusus Papua

7 jam lalu

Presiden Joko Widodo bersama Presiden Terpilih Prabowo Subianto (kanan) menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong dan Perdana Menteri Singapura Terpilih Lawrence Wong (kiri) di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin 29 April 2024. Lee berkunjung dalam rangka pertemuan Singapore-Indonesia Leader's Retreat yang kali ini dijamu oleh Jokowi. TEMPO/Subekti.
Jokowi Kumpulkan Prabowo hingga Panglima TNI Bahas Operasi Khusus Papua

Jokowi mengumpulkan menteri dan kepala lembaga negara di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu siang. Bahan soal anggaran operasi khusus Papua.


Pemerintah Anggarkan Rp 355 Miliar untuk Bangun Taman Peringatan di Ibu Kota Nusantara

7 jam lalu

Suasana area proyek pembangunan Memorial Park di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, pada Selasa, 7 Mei 2024. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan di Memorial Park akan dibangun patung Soekarno-Hatta, patung Sayap Pelindung Nusantara, dan api abadi. TEMPO/Riri Rahayu
Pemerintah Anggarkan Rp 355 Miliar untuk Bangun Taman Peringatan di Ibu Kota Nusantara

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menyebut taman peringatan di Ibu Kota Nusantara bisa jadi lokasi kunjungan tamu negara


Busyro Muqoddas Tak Lagi Percaya Pansel KPK Bentukan Jokowi, Desak Ada Proses Demokratis

8 jam lalu

Ketua PP Muhammadiyah yang juga mantan Ketua KPK, M. Busyro Muqoddas. TEMPO/M Taufan Rengganis
Busyro Muqoddas Tak Lagi Percaya Pansel KPK Bentukan Jokowi, Desak Ada Proses Demokratis

Busyro Muqoddas tak ingin KPK kian terpuruk setelah pimpinan yang dipilih lewat pansel hasil penunjukkan Jokowi bermasalah