TEMPO.CO, Jakarta - Opsi pembayaran uang kuliah tunggal (UKT) menggunakan pinjaman alias pinjol yang disediakan oleh sejumlah kampus menuai polemik. Munculnya pinjol sebagai opsi pembayaran UKT itu jadi polemik karena pemerintah sebetulnya punya kewajiban menyediakan pinjaman biaya pendidikan tanpa bunga.
Polemik dimulai ketika Institut Teknologi Bandung (ITB) menggandeng platform Danacita dalam menawarkan cicilan uang kuliah mahasiswa. Lewat foto yang ramai beredar di media sosial, disebutkan peminjaman dana diajukan tanpa DP dan jaminan apapun, namun memiliki bunga.
Hal ini lantas menuai protes. Pengamat pendidikan, Bukik Setiawan, mengatakan skema pinjol bukan solusi untuk pembayaran UKT karena berisiko tinggi.
"Negara harusnya hadir dengan sejumlah skema yang beragam untuk membantu mahasiswa yang kesulitan mengalami UKT," ucapnya kepada Tempo pada Ahad, 28 Januari 2024.
Peran negara kepada mahasiswa kurang mampu sebenarnya sudah termaktub dalam Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012. Dalam Pasal 76 Ayat 1 beleid itu dijelaskan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau perguruan tinggi wajib memenuhi hak mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi untuk menyelesaikan studinya sesuai dengan peraturan akademik.
Ayat berikutnya menjelaskan, pemenuhan hak mahasiswa tersebut dilakukan salah satunya dengan memberikan pinjaman dana tanpa bunga. Pinjaman ini wajib dilunasi setelah lulus atau setelah memperoleh pekerjaan.
Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, menjawab pertanyaan soal tak berjalannya program student loan tanpa bunga ini.
"Jadi, persoalannya pada pemerintah sendiri yang tidak punya political will untuk melaksanakan amanah undang-undang itu," kata dia pada Kamis, 1 Februari 2024.
Trubus menyebut, pemerintah menghindar soal student loan tanpa bunga ini. Sebab, dia menduga, pemerintah akan sulit mencari anggarannya.
Pelaksana Tugas Direktur Jendral Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Nizam tak menjawab secara gamblang soal alasan program student loan tanpa bunga belum terlaksana.
"Selama ini, untuk membantu masyarakat yang tidak mampu pemerintah memberikan dukungan melalui KIP-K (Kartu Indonesia Pintar) Kuliah," ujar Nizam kepada Tempo lewat pesan tertulis, Selasa, 30 Januari 2024.
Nizam menyebut anggaran dan sasaran KIP-K terus meningkat setiap tahun. Pada 2023, anggaran KIP-K adalah Rp 11,7 triliun yang diberikan kepada 893.005 mahasiswa. Sedangkan pada 2024, anggaran dan sasaran KIP-K naik menjadi Rp 13,1 triliun untuk 964.946 mahasiswa.
Sebagai perbandingan, data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2022 menyatakan ada 7,87 juta mahasiswa, baik di perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Sedangkan menurut Statistik Pendidikan Tinggi yang dikeluarkan Ditjen Dikti pada 2020, ada 7,89 juta mahasiswa di perguruan tinggi akademik (Dikti), serta 502 ribu mahasiswa di perguruan tinggin vokasi (Diksi). Meskipun jumlah KIP-K terus meningkat, kata Nizam, tapi jumlah mahasiswa yang membutuhkan juga terus meningkat. "Sehingga tidak mencukupi."
Nizam menuturkan, Kemendikbud bersama kementerian dan lembaga lain tengah mengkaji program student loan sesuai amanat UU Dikti. Pembahasan ini dilakukan dengan Kementerian Keuangan, termasuk Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). "Harapan saya secepatnya (kajian student loan rampung)," ucap Nizam.
Hal senada diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. "Tapi kita juga waspada, di negara maju, di Amerika itu (student loan) sudah dilakukan dan menimbulkan masalah jangka panjang," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers KSSK pada Selasa kemarin.
Tak hanya dengan pemerintah, Kementerian Keuangan juga telah membahas wacana student loan dengan perbankan. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) telah ditunjuk untuk merumuskan student loan yang terjangkau, sehingga tidak memberatkan mahasiswa dan mencegah terjadinya moral hazard.
Jika wacana ini terealisasi, kata Sri Mulyani, LPDP tetap akan memberikan beasiswa afirmasi terutama kepada kelompok yang tidak mampu. Menurut Sri Mulyani, ini adalah kombinasi yang juga harus dipikirkan dalam desain LPDP ke depan.
Kajian pemerintah soal student loan disambut oleh pihak kampus. Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan, dan Pengembangan Institut Teknologi Bandung (ITB), Muhammad Abduh, mengatakan diskusi maupun draft soal student loan sudah berlangsung sejak lama.
"Terima kasih kepada Dikti dan Kementerian Keuangan yang sudah mulai lagi pembicaraan tentang student loan ini yang sesuai amanat Undang-undang Dikti 12/2012, yaitu untuk mahasiswa yang mengalami kesulitan ekonomi disediakan opsi, salah satunya pinjaman tanpa bunga yang sampai sekarang belum ada," tutur Abduh dalam konferensi pers pada Rabu, 31 Janauri 2024.
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB UGM) mengatakan pinjaman mahasiswa adalah tanggung jawab pemerintah. Tapi mengingat belum ada skema kredit dari pemerintah, maka sektor perbankan, lembaga keuangan dan fintech pun masuk.
"Jadi ini adalah momentum untuk mengingatkan peran pemerintah Indonesia dalam menyediakan kredit mahasiswa sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi," tulis FEB UGM dalam pernyataan resminya.
AMELIA RAHIMA SARI | ANNISA FEBIOLA
Pilihan Editor: Mahasiswa Bayar Kuliah Pakai Pinjol, LPDP Mau Sediakan Student Loan Bunga Rendah
