Bahkan, menurutnya, ada pihak yang menuduh bahwa pihak capres-cawapres nomor urut tiga ini meminta agar bansos dihentikan atau ditunda. Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud Todung Mulya Lubis kemudian menegaskan bahwa bansos merupakan program hasil persetujuan bersama Pemerintah dan DPR.
“Kami ingin mengklarifikasi, agar jangan sampai ada mispersepsi. TPN Ganjar-Mahfud mendukung program bantuan sosial, tapi kami menolak politisasi penyaluran bansos sebagaimana disebutkan Zulkifli Hasan,” kata Todung dalam konferensi pers di Gedung High End, Jakarta, pada Rabu, 3 Januari 2024.
Capres nomor urut satu Anies Baswedan pun menyoroti klaim Zulkifli Hasan yang menyebut bansos sebagai bantuan pribadi. Dalam acara kampanye di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Anies berpendapat bahwa bansos seharusnya dianggap sebagai kontribusi dari seluruh rakyat Indonesia, karena dana pajak yang digunakan berasal dari masyarakat.
"Bansos itu dibeli dengan uang pajak, uang pajak itu didapat dari rakyat Indonesia, bansos itu adalah dari rakyat Indonesia yang sudah bisa membayar pajak kepada mereka yang belum sejahtera," kata Anies dalam acara Desak Anies di Kabupaten Tanah Datar yang dipantau Tempo melalui siaran di media sosial YouTube, Rabu, 3 Januari 2023.
Istana lantas merespons soal tudingan tersebut. Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko mengklaim tidak ada tendensi apapun di balik agenda pembagian bansos oleh Jokowi. Moeldoko juga menegaskan bansos akan jalan terus walaupun dikritik sejumlah pihak jelang pemilihan presiden atau pilpres 2024, yang diikuti putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka.
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana juga berdalih bahwa bansos merupakan instrumen kebijakan dalam strategi penanggulangan kemiskinan. Ari mengatakan pemerintah perlu memikirkan rakyat atau keluarga miskin yang tengah menghadapi situasi yang sulit akibat kenaikan harga bahan-bahan pokok.
Meski bansos dapat membantu masyarakat, Direktur Institute for Demographic and Poverty Studies (Ideas) Yusuf Wibisono menilai pemberian bantuan pangan saat ini justru berpotensi menimbulkan dampak negatif. Sebab, besarnya anggaran yang digelontorkan untuk bansos ini rentan disalahgunakan sebagai alat kepentingan elektoral.
Di sisi lain, menurutnya, program ini bisa menjadi arena perburuan rente ekonomi. Dia menegaskan pembagian bansos juga tak pernah bisa menjadi jalan keluar penanggulangan kemiskinan di Tanah Air.
Pasalnya, program bansos semestinya diikuti dengan program penciptaan lapangan pekerjaan yang berkualitas di sektor pertanian, perdagangan, hingga industri manufaktur. Karena itu, dia berpendapat penambahan anggaran bansos justru menunjukkan kelemahan pemerintah dalam memberdayakan perekonomian rakyat.
RIANI SANUSI PUTRI | ADIL AL HASAN | DANIEL A. FAJRI
Pilihan Editor: Polemik Zulhas Sebut Bansos Jokowi, Siapa Saja yang Berhak Dapat Bantuan Sosial dan BLT?
